Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Kepala BNPB Janji Benahi Internal Usai OTT KPK

Smallest Font
Largest Font

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi berjanji membenahi internal lembaganya setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa menggunakan dana siap pakai (DSP) kebencanaan. Pada Kamis (15/10/2026), Kristomei menyatakan tidak akan mencampuri proses hukum yang menjerat sejumlah pihak dalam kasus tersebut.

Menurut laporan detikcom, Kristomei menyampaikan sikap itu di Istana Negara, Jakarta, setelah resmi memimpin BNPB. Ia menegaskan penanganan perkara sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum dan menyatakan akan melakukan konsolidasi internal untuk membenahi lembaga tersebut.

"Ah, jadi kalau kasus OTT kemarin, kami serahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk memproses hukumnya. Tidak ada intervensi dari BNPB. Silakan aparat penegak hukum memproses itu sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Kristomei Sianturi, Kepala BNPB.

Kristomei juga memastikan pembenahan internal menjadi bagian dari langkah awal kepemimpinannya. Dugaan korupsi yang melibatkan pegawai BNPB menjadi salah satu persoalan yang harus ditangani bersamaan dengan konsolidasi organisasi.

"Tentu dong (bersih-bersih BNPB). Kan saya bilang konsolidasi internal," ujar Kristomei Sianturi, Kepala BNPB.

Dalam kesempatan yang sama, ia kembali menegaskan komitmennya terhadap pembenahan lembaga ketika ditanya mengenai rencana tersebut.

"Janji dong," tegas Kristomei Sianturi, Kepala BNPB.

Terkait Sekretaris Utama BNPB Rustian yang sempat diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT), Kristomei menyatakan akan mengikuti perkembangan perkara. Ia juga membuka kemungkinan pergantian pejabat apabila proses hukum membuat perubahan jabatan diperlukan.

"Ya, nanti kita lihat. Kalau memang harus karena ada proses hukum di situ, ya kalau memang harus ganti, kita ganti," ujar Kristomei Sianturi, Kepala BNPB.

Kristomei tidak merinci kemungkinan pemberian bantuan hukum kepada pegawai BNPB yang terseret perkara. Ia memilih menunggu perkembangan penyidikan yang dilakukan KPK.

"Ya, kita ikuti saja proses hukumnya nanti bagaimana sebaiknya," imbuh Kristomei Sianturi, Kepala BNPB.

Secara terpisah, Ketua KPK Setyo Budiyanto memperbarui informasi mengenai barang bukti yang disita dalam OTT di lingkungan BNPB pada 13 Oktober 2026. Menurut laporan ANTARA pada 15 Oktober 2026, penyidik menyita uang tunai sekitar Rp3,3 miliar, logam mulia seberat ratusan gram, serta aset dalam bentuk mata uang kripto.

"Jumlahnya bukan Rp1,4 miliar, tetapi kurang lebih sekitar Rp3,3 miliar," ujar Setyo Budiyanto, Ketua KPK.

Setyo menjelaskan bahwa penyitaan tersebut mencakup sejumlah bentuk aset selain uang tunai. KPK masih mendalami aset digital yang ditemukan dalam penanganan perkara tersebut.

"Ada dalam bentuk kripto, tetapi sedang kami dalami," ujar Setyo Budiyanto, Ketua KPK.

Menurut Setyo, KPK akan bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menelusuri aset kripto tersebut. Pendalaman itu menjadi bagian dari proses penyidikan atas dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa yang anggarannya diduga bersumber dari DSP kebencanaan.

Dalam operasi pada 13 Oktober 2026, KPK menangkap 14 orang, termasuk Rustian dan sejumlah pihak swasta. Namun, berdasarkan laporan ANTARA, Rustian tidak ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Pada 14 Oktober 2026, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka adalah Bima Setiawan, adik sekaligus Tenaga Ahli Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto; Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB Gabriel Purwaka Sigit; Tenaga Ahli Kepala BNPB Richard Erlangga; serta dua pihak swasta, Syifa Nrika Ghifarin dan Gery Prasetiawan.

Pengangkatan Kristomei sebagai Kepala BNPB berlangsung ketika kebakaran hutan dan lahan meluas serta pengungkapan perkara korupsi di lembaga tersebut menjadi perhatian. Laporan Kompas.id pada 15 Oktober 2026 menyoroti pergantian pimpinan BNPB di tengah kedua persoalan itu, sementara proses hukum atas dugaan korupsi tetap ditangani KPK.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed