Polres Bogor Gelar Operasi Zebra Lodaya 2026 Selama 14 Hari
Pengendara kendaraan bermotor di Kabupaten Bogor menghadapi pengawasan lalu lintas selama 14 hari melalui Operasi Zebra Lodaya 2026. Satlantas Polres Bogor melaksanakan operasi pada 16-29 November 2026 untuk meningkatkan kedisiplinan berkendara sekaligus menekan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, dilansir dari Otomotif.
Dalam operasi tersebut, kepolisian memprioritaskan 12 jenis pelanggaran, mulai dari pengendara tanpa helm berstandar SNI, penggunaan ponsel saat berkendara, hingga kendaraan dengan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis.
Petugas juga mengawasi pengendara yang melawan arus, melanggar batas kecepatan, menerobos lampu merah, serta menggunakan kendaraan tanpa tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) sesuai ketentuan.
Satlantas Polres Bogor menyampaikan bahwa operasi menggabungkan edukasi, pencegahan, dan penindakan untuk menciptakan ketertiban menjelang pengamanan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
"Operasi ini mengedepankan pendekatan preemtif, preventif, serta penegakan hukum (baik melalui tilang elektronik ETLE maupun teguran simpatik) demi menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) menjelang pengamanan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027," tulis Satlantas Polres Bogor dalam akun Instagram resmi.
Pelaksanaan operasi menggunakan tiga pendekatan. Upaya preemtif dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi agar masyarakat memahami pentingnya mematuhi peraturan serta mengutamakan keselamatan di jalan.
Pendekatan preventif diterapkan melalui peningkatan pengawasan dan kehadiran petugas di jalan raya. Sementara itu, penegakan hukum menyasar pengendara yang terbukti melakukan pelanggaran melalui sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) maupun teguran simpatik.
Berikut 12 pelanggaran yang menjadi sasaran Operasi Zebra Lodaya 2026:
1. Pengendara dan penumpang sepeda motor tidak menggunakan helm berstandar SNI.
2. Pengemudi dan penumpang mobil tidak menggunakan sabuk pengaman.
3. Menggunakan ponsel saat mengemudikan kendaraan.
4. Melawan arus lalu lintas.
5. Melebihi batas kecepatan, kebut-kebutan, dan melakukan balap liar.
6. Berkendara di bawah umur atau tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).
7. Membawa penumpang sepeda motor lebih dari satu orang.
8. Mengemudikan kendaraan di bawah pengaruh minuman beralkohol.
9. Menerobos lampu merah serta melanggar rambu dan marka jalan.
10. Menggunakan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis atau knalpot brong.
11. Menggunakan rotator dan sirine secara ilegal.
12. Menggunakan kendaraan tanpa TNKB atau pelat nomor yang tidak sesuai ketentuan.
Besaran sanksi untuk pelanggaran tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Setiap jenis pelanggaran memiliki ketentuan pasal dan batas maksimal denda yang berbeda.
Tidak menggunakan helm SNI diatur dalam Pasal 291 Ayat 1 dan 2 dengan denda maksimal Rp 250.000. Pelanggaran sabuk pengaman berdasarkan Pasal 289 juga memiliki denda maksimal Rp 250.000.
Penggunaan ponsel saat berkendara termasuk Pasal 283 dengan denda maksimal Rp 750.000. Pelanggaran melawan arus berdasarkan Pasal 287 Ayat 1 memiliki denda maksimal Rp 500.000.
Melebihi batas kecepatan diatur dalam Pasal 287 Ayat 5 dengan denda maksimal Rp 500.000. Sementara itu, balap liar berdasarkan Pasal 297 memiliki denda maksimal Rp 3 juta.
Pengendara yang tidak memiliki SIM dapat dikenai Pasal 281 dengan denda maksimal Rp 1 juta. Adapun pelanggaran membawa penumpang sepeda motor lebih dari satu orang diatur dalam Pasal 292 dengan denda maksimal Rp 250.000.
Berkendara dalam kondisi yang mengganggu konsentrasi, termasuk akibat pengaruh alkohol, diatur dalam Pasal 283 dengan denda maksimal Rp 750.000.
Menerobos lampu merah berdasarkan Pasal 287 Ayat 2 memiliki denda maksimal Rp 500.000. Pelanggaran rambu dan marka jalan berdasarkan Pasal 287 Ayat 1 juga memiliki batas denda yang sama.
Penggunaan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis pada sepeda motor diatur dalam Pasal 285 Ayat 1 dengan denda maksimal Rp 250.000. Pelanggaran ketentuan rotator dan sirine berdasarkan Pasal 287 Ayat 4 memiliki denda maksimal Rp 250.000.
Sementara itu, penggunaan kendaraan tanpa TNKB yang ditetapkan Polri diatur dalam Pasal 280 dengan denda maksimal Rp 500.000.
Besaran tersebut merupakan batas maksimal berdasarkan UU LLAJ, bukan nominal yang otomatis dikenakan kepada setiap pelanggar. Pengendara yang tidak dapat menunjukkan SIM yang masih berlaku juga memiliki ketentuan berbeda, yakni Pasal 288 Ayat 2 dengan denda maksimal Rp 250.000.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow