BGN Pangkas Anggaran MBG Rp44 Triliun dan Perketat Tata Kelola
Perbaikan pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi fokus Badan Gizi Nasional (BGN) dalam 100 hari kepemimpinan Sudaryono. Hingga 29 Oktober 2026, lembaga tersebut mengklaim telah menghemat Rp44 triliun, mengubah mekanisme pembayaran dapur, serta menyiapkan indikator keberhasilan program sebagai bagian dari evaluasi pemerintah daerah.
Dari total anggaran Rp268 triliun yang dialokasikan kepada BGN, sebanyak Rp38 triliun dikembalikan ke kas negara setelah dilakukan penghitungan ulang kebutuhan program. Selain itu, terdapat penghematan dari anggaran yayasan, operasional dapur, dan pengembalian saldo rekening virtual yang dinilai fiktif.
Dalam pemaparan evaluasi kepemimpinannya di Jakarta, Kamis (29/10/2026), Sudaryono menjelaskan perhitungan ulang tersebut dilakukan untuk menyesuaikan anggaran dengan kebutuhan pelaksanaan program.
"Dalam 100 hari ini, kami telah melakukan efisiensi anggaran. Dari Rp268 triliun yang dialokasikan kepada BGN, setelah kami hitung, kami merasa cukup dengan Rp229 triliun, sehingga ada Rp38 triliun yang anggarannya kami kembalikan ke kas negara," kata Sudaryono, Kepala BGN.
Penghematan lainnya berasal dari anggaran yayasan sebesar Rp2,5 triliun, dana operasional dapur MBG Rp3 triliun, serta pengembalian saldo rekening virtual fiktif Rp500 miliar. BGN juga mengembalikan Rp160 miliar berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Perubahan berikutnya menyasar mekanisme pembayaran insentif Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). BGN menetapkan insentif tetap Rp2.000 per porsi berdasarkan jumlah penerima manfaat yang benar-benar dilayani.
Kebijakan tersebut menggantikan pembayaran sebelumnya sebesar Rp6 juta tanpa memperhitungkan banyaknya porsi makanan yang disediakan setiap dapur.
"Dulu dapur itu berapa pun dia kasih makan, dibayar Rp6 juta, sementara satu ompreng itu Rp15 ribu. Idealnya satu dapur melayani 3.000 porsi, tetapi ada yang melayani 500, 700, hingga 1.000 porsi dan tetap dibayar Rp6 juta. Maka, kami telah mengeluarkan aturan bahwa insentif berlaku tetap Rp2.000, dikalikan sesuai jumlah penerima manfaat," ujar Sudaryono.
Selain perubahan pembayaran, BGN juga menyoroti penggunaan anggaran negara untuk pembangunan fasilitas dapur MBG. Sudaryono mengungkapkan adanya dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan yang kini sedang diperiksa Kejaksaan Agung.
Menurut penjelasannya dalam acara Transformasi MBG 2.0 pada Kamis (29/10/2026), pembangunan fasilitas tersebut diduga dipecah menjadi sejumlah pekerjaan kecil melalui sistem katalog elektronik.
"Ada ini contoh saja yang sekarang jadi temuan Kejaksaan Agung. Pengadaan bangun dapur, ada yang bangun dapur pakai APBN. Sekarang sedang diperiksa oleh Kejaksaan," ujar Sudaryono.
Ia menggambarkan pengadaan tersebut dilakukan dengan memisahkan pekerjaan pembangunan menjadi beberapa komponen, seperti pemasangan jendela, pintu, dan atap.
"Bangun rumahnya itu pakai e-katalog.. judulnya jasa pemasangan jendela, jasa pemasangan pintu, jasa pemasangan atap. Bangun rumahnya diketeng. Kayak bangun lego," katanya.
Sudaryono juga menjelaskan terdapat dua kelompok mitra dalam pembangunan dapur, yakni mitra yang telah membangun fasilitas dan mitra yang bertindak sebagai kontraktor pembangunan menggunakan APBN.
"Mitra itu ada dua klasifikasi. Yang pertama adalah yang sudah bangun dapur. Ada juga yang mitra itu dia menjadi kontraktor pembangunan dapur APBN.
Jadi pimpinan BGN yang lama kan bikin dapur dibiayai oleh APBN, dibiayai oleh anggarannya BGN. Nah itu belum dibayar karena masih dalam review, masih dalam perkara di kejaksaan," jelas Sudaryono.
Pembayaran kepada kontraktor yang terkait pembangunan tersebut belum dilakukan karena masih menunggu proses pemeriksaan. Sudaryono menyatakan pencairan akan mengikuti rekomendasi lembaga pemeriksa dan penegak hukum.
Dalam aspek pertanggungjawaban keuangan, BGN juga menyatakan akan melanjutkan penelusuran penggunaan anggaran agar setiap pengeluaran memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Setiap rupiah ini adalah uang rakyat yang harus bisa dipertanggungjawabkan sebaik-baiknya. Ini terus kita sisir lagi. Uang rakyat benar-benar harus bisa kita pertanggungjawabkan," tutur Sudaryono.
Di luar pembenahan internal, pelaksanaan MBG juga akan menjadi salah satu indikator tambahan dalam penilaian kinerja pemerintah daerah mulai 2027. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyiapkan total anggaran insentif Rp1 triliun untuk daerah yang memenuhi sejumlah indikator pembangunan.
Sudaryono menegaskan anggaran tersebut bukan dana khusus untuk MBG. Program tersebut hanya menjadi salah satu komponen penilaian bersama indikator yang sudah diterapkan sebelumnya.
"Jadi Rp1 triliun itu adalah insentif yang disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri, bukan kemudian khusus untuk yang MBG saja. Rp1 triliun insentif yang disediakan oleh Kemendagri itu untuk keberhasilan program atau indikator Pemda yang selama ini sudah jalan," kata Sudaryono.
Selama ini, penilaian pemerintah daerah antara lain mencakup pengendalian inflasi, pengurangan pengangguran, dan penurunan angka kemiskinan. Daerah dengan capaian inflasi terbaik di setiap wilayah, misalnya, dapat memperoleh insentif sekitar Rp2 miliar hingga Rp3 miliar.
"Misalnya daerah dengan tingkat inflasi yang terbaik di satu region, itu nanti juaranya dikasih insentif Rp2-3 miliar gitu. Jadi Rp1 triliun itu jumlah semua, MBG tahun depan itu menjadi salah satu parameternya," ujarnya.
BGN bersama Kemendagri masih menyusun ukuran khusus untuk mengevaluasi pelaksanaan MBG di tingkat daerah. Penilaiannya berpotensi mencakup penurunan angka stunting maupun kualitas pelayanan kepada penerima manfaat.
"Nah, ada satu lagi indikator yaitu bagaimana ini yang sedang kita susun dengan BGN, indikatornya apa? Indikatornya apakah misalnya penurunan angka stunting misalnya, atau misalnya indikatornya adalah apa? Keberhasilan dari pelayanan MBG misalnya, atau apa, ini yang sedang kita siapkan," paparnya.
Ia kembali menjelaskan bahwa skema insentif tersebut tetap menggabungkan berbagai indikator pembangunan yang sudah berlaku dengan penilaian tambahan terkait MBG.
"Jadi Rp1 triliun itu bukan hanya khusus untuk MBG, melainkan menambah kriteria baru, menambahkan yang selama ini sudah jalan," imbuhnya.
Sudaryono juga menekankan bahwa keberhasilan MBG tidak semata-mata diukur dari jumlah makanan yang dibagikan atau banyaknya penerima manfaat. Kualitas makanan dan pencapaian tujuan perbaikan gizi menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program.
"Sehingga anak-anak tumbuh dan berkembang dengan baik karena MBG ini bukan program yang dikasih makan hari ini-besok, langsung kemudian kelihatan indikatornya. Ini adalah pembangunan jangka panjang," ucap Sudaryono.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow