Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Perkuat Hak Pekerja dan Pengawasan Magang

Smallest Font
Largest Font

Pemerintah resmi memberlakukan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan sejak 28 Oktober 2026. Regulasi yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto tersebut memperbarui ketentuan hak dan kewajiban pekerja, mengatur kesejahteraan tenaga kerja, serta memperkuat pengawasan pemagangan di luar negeri melalui Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI).

UU tersebut terdiri atas 313 pasal yang terbagi dalam 23 bab. Kehadirannya sekaligus mencabut UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan sejumlah ketentuan dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Bagian pertimbangan undang-undang menjelaskan bahwa perlindungan tenaga kerja merupakan bagian dari tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan masyarakat.

"bahwa negara menjamin hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak guna tercapainya tujuan pembangunan nasional dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Demikian bunyi bagian Menimbang huruf (a) UU Nomor 27 Tahun 2026.

Regulasi tersebut juga menekankan perlunya pembaruan aturan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberikan kepastian hukum bagi pekerja maupun pemberi kerja.

"bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional diperlukan perbaikan pengaturan di bidang ketenagakerjaan dengan memberikan kepastian dan perlindungan kepada masyarakat serta peningkatan kualitas tenaga kerja yang berkeahlian, tangguh, adaptif, inovatif, kompeten, dan mampu mengisi pasar kerja lokal dan global." Demikian isi bagian Menimbang huruf (b).

Dalam ketentuan baru tersebut, perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dibatasi paling lama dua tahun dan dapat diperpanjang dua kali, masing-masing maksimal satu tahun. Sementara itu, masa percobaan bagi pekerja tetap melalui perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) dibatasi maksimal tiga bulan.

UU ini juga melarang perusahaan menahan ijazah atau dokumen pribadi pekerja sebagai jaminan, kecuali untuk kepentingan pelatihan yang dibiayai perusahaan berdasarkan perjanjian tertulis. Pengaturan alih daya dibatasi pada pekerjaan penunjang, seperti kebersihan, katering, keamanan, dan angkutan pekerja.

Dalam hal waktu kerja, undang-undang menetapkan batas 40 jam per minggu, dengan pilihan tujuh jam sehari selama enam hari kerja atau delapan jam sehari selama lima hari kerja. Pekerja juga memperoleh hak cuti tahunan minimal 12 hari kerja setelah bekerja selama 12 bulan.

Ketentuan cuti lainnya mencakup cuti haid hingga dua hari, cuti melahirkan selama tiga bulan dengan kemungkinan perpanjangan tiga bulan dalam kondisi khusus, serta istirahat selama 1,5 bulan akibat keguguran. Suami juga berhak mendapatkan cuti pendampingan istri bersalin selama dua hari dan dapat ditambah hingga tiga hari.

Di bidang pengupahan, pemerintah mewajibkan gubernur menetapkan upah minimum provinsi (UMP). Perusahaan juga diwajibkan mengikutsertakan pekerja dalam program jaminan sosial, termasuk jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, kematian, dan kehilangan pekerjaan.

Ketentuan lain mengatur kewajiban perusahaan menyediakan dana cadangan pesangon yang dikelola lembaga pemerintah, dengan pengecualian bagi usaha mikro dan kecil. Perusahaan yang melanggar kewajiban tersebut dapat dikenai sanksi hingga pencabutan izin usaha.

Selain mengatur pekerja di dalam negeri, UU Nomor 27 Tahun 2026 memberikan kewenangan kepada Menteri P2MI untuk mengatur perizinan dan pengawasan program pemagangan luar negeri. Pasal 40 mewajibkan penyelenggaraan program tersebut memperoleh izin dari menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 41 mengatur bahwa pemagangan di luar negeri harus menghormati harkat dan martabat bangsa, meningkatkan kompetensi kerja, serta menjamin perlindungan dan kesejahteraan peserta, termasuk kebebasan menjalankan ibadah.

Menteri P2MI Mukhtarudin menyambut positif ketentuan tersebut karena dinilai memperkuat kepastian hukum dan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia (PMI).

"Prinsipnya, negara harus hadir memastikan setiap pekerja mendapatkan hak, kepastian hukum, keselamatan, dan pelindungan yang layak. Ini juga menjadi prinsip utama dalam pelindungan Pekerja Migran Indonesia, baik sebelum bekerja, selama bekerja, maupun setelah kembali ke Tanah Air," ujar Mukhtarudin dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

Menurut Mukhtarudin, peningkatan kualitas pekerja migran perlu diarahkan agar tidak hanya bergantung pada pekerjaan berkeahlian rendah, tetapi juga mampu memasuki sektor pekerjaan dengan keterampilan menengah dan tinggi.

"Kita ingin pekerja migran Indonesia naik kelas. Mereka harus dibekali kompetensi, sertifikasi, kemampuan bahasa, dan keterampilan sesuai kebutuhan pasar kerja global. Namun peningkatan kualitas itu harus dibarengi dengan sistem penempatan yang aman dan pelindungan yang kuat," kata Mukhtarudin.

Untuk menjalankan kewenangan baru tersebut, Kementerian P2MI menyiapkan tiga langkah. Pertama, memetakan tugas dan fungsi unit terkait. Kedua, mendata penyelenggara serta program pemagangan luar negeri yang sedang berjalan. Ketiga, menyusun regulasi turunan bersama kementerian terkait.

Pasal 301 mengamanatkan bahwa perizinan dan penyelenggaraan pemagangan luar negeri tetap dilaksanakan kementerian selama satu tahun sejak undang-undang diundangkan. Sementara itu, Pasal 312 memberikan tenggat maksimal satu tahun untuk menetapkan peraturan pelaksanaan UU tersebut.

Mukhtarudin menilai aturan turunan diperlukan agar mekanisme pengawasan dan tanggung jawab pemberi kerja dapat diterapkan secara jelas.

"Undang-undang ini harus diterjemahkan ke dalam aturan pelaksanaan yang jelas dan implementatif. Jangan sampai semangat memberikan pelindungan yang lebih kuat justru terkendala dalam pelaksanaannya," ujarnya.

Ia juga menyebut perlunya kerja sama antara kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, institusi pendidikan, lembaga pelatihan, serta negara tujuan penempatan untuk memperkuat perlindungan pekerja migran.

"Pada akhirnya pekerja bukan sekadar faktor produksi, melainkan manusia yang memiliki hak, martabat, dan masa depan. Karena itu, pelindungan pekerja harus menjadi komitmen bersama," tandas Mukhtarudin.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed