Kemnaker Tegaskan UU Pelindungan Ketenagakerjaan Juga Lindungi Pengusaha
Keseimbangan antara perlindungan pekerja dan kepentingan dunia usaha menjadi perhatian dalam penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan regulasi yang disahkan DPR RI tersebut tetap memperhatikan pengusaha dan pemberi kerja, meskipun lebih dari 50 persen ketentuannya berorientasi pada perlindungan pekerja atau buruh.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri menyampaikan penegasan tersebut dalam Sosialisasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Pernyataan itu disampaikan melalui kanal YouTube NgoPi SIK dan dikutip pada Jumat (13/11/2026), dilansir dari Money.
Indah menjelaskan, besarnya porsi ketentuan yang melindungi pekerja tidak berarti undang-undang tersebut mengesampingkan kepentingan pengusaha. Menurut dia, regulasi ini tetap memberikan perhatian kepada pemberi kerja dalam menjalankan kegiatan usaha.
"Bukan berarti tidak ada keberpihakan undang-undang ini bagi para pengusaha, pemberi kerja," ujar Indah Anggoro Putri, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker.
Indah menyebut ketentuan yang lebih banyak memberikan perlindungan kepada pekerja membuat serikat pekerja atau buruh merasa puas terhadap undang-undang tersebut. Namun, kepatuhan terhadap seluruh ketentuan tetap menjadi kewajiban semua pihak yang terlibat dalam hubungan ketenagakerjaan.
Ia menegaskan kewajiban tersebut berlaku bagi pemerintah, pengusaha, pekerja, hingga serikat buruh. Aparatur pemerintah yang menangani bidang ketenagakerjaan juga harus menjalankan ketentuan sesuai aturan yang berlaku.
"Betul bahwa undang-undang ini harus ditaati tidak hanya oleh pemberi kerja, oleh kita pemerintah, kepala-kepala dinas, Kabid HI, mediator semua harus menaati. Pengusaha harus, pekerja serikat buruh harus. Tapi bukan berarti ini 100 persen (berpihak) kepada pekerja buruh," ujar Indah.
Selain kepatuhan terhadap regulasi, Indah mengingatkan jajaran dinas ketenagakerjaan dan mediator hubungan industrial agar tetap mempertimbangkan keberlangsungan kegiatan usaha. Kepentingan investasi juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan aturan ketenagakerjaan.
Menurut Indah, keseimbangan tersebut penting agar perlindungan terhadap pekerja berjalan seiring dengan perhatian terhadap kebutuhan pengusaha sebagai pemberi kerja.
"Kita harus tetap memperhatikan investasi dan juga dan keberlangsungan bisnis yang memang menjadi perjuangan para pemberi kerja atau pengusaha," tegas Indah.
UU Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan DPR RI pada Selasa (6/10/2026), setelah melalui proses revisi. Pembahasan ulang regulasi tersebut dilakukan menyusul gugatan serikat buruh terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang diterbitkan pada 2023.
Dalam gugatan tersebut, serikat buruh menilai sejumlah ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja merugikan pekerja. Mahkamah Konstitusi (MK) kemudian mengabulkan gugatan dan memerintahkan DPR RI bersama pemerintah melakukan revisi terhadap undang-undang ketenagakerjaan.
Proses revisi tersebut ditargetkan selesai pada Oktober 2026. Hasilnya berupa UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang kini menjadi landasan pengaturan berbagai aspek hubungan kerja.
Regulasi terbaru ini terdiri dari 23 bab dan 313 pasal. Materinya mencakup ketentuan umum, kesempatan dan perlakuan yang sama, perencanaan tenaga kerja, pelatihan kerja, pemagangan, penempatan tenaga kerja, serta penggunaan tenaga kerja asing.
Selain itu, undang-undang tersebut mengatur hubungan kerja, pelindungan pengupahan dan kesejahteraan, hubungan industrial, serta pemutusan hubungan kerja. Ketentuan mengenai dana cadangan pesangon, pembinaan, pengawasan, penyidikan, dan ketentuan pidana juga tercantum dalam regulasi tersebut.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow