Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Kemenaker Bantah Pengusaha Wajib Setor Dana Pesangon ke Danantara

Smallest Font
Largest Font

Informasi mengenai kewajiban perusahaan menyetorkan dana cadangan pesangon kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dipastikan belum memiliki dasar keputusan pemerintah. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menegaskan bahwa lembaga pengelola dana tersebut hingga kini belum ditentukan, dilansir dari Money.

Kepastian mengenai pengelola dana cadangan pesangon masih menunggu penyelesaian aturan pelaksanaan. Karena itu, baik Danantara maupun Kemenaker belum dapat disebut sebagai lembaga yang secara resmi memperoleh tanggung jawab mengelola dana tersebut.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kemenaker Indah Anggoro Putri menjelaskan bahwa informasi mengenai penunjukan Danantara tidak berasal dari pernyataan resmi kementeriannya.

Ia juga meluruskan kabar yang menyebut Kemenaker akan mengambil alih fungsi pengelolaan dana cadangan pesangon. Menurutnya, pemerintah belum mengeluarkan keputusan mengenai institusi yang nantinya menjalankan tugas tersebut.

"Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola dana cadangan pesangon," ujar Indah dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (15/11/2026).

Landasan kebijakan mengenai dana cadangan pesangon sebenarnya telah tercantum dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Namun, ketentuan tersebut belum dapat diterapkan secara menyeluruh tanpa adanya peraturan pelaksanaan.

Regulasi turunan tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian mengenai tata cara penerapan kebijakan. Sejumlah komponen penting masih harus dirumuskan, terutama berkaitan dengan penghimpunan dana, pengelolaan, serta penentuan pihak yang bertanggung jawab.

Dengan belum tersedianya aturan teknis, mekanisme penyetoran dana oleh perusahaan juga belum memiliki ketentuan final. Oleh sebab itu, kabar mengenai kewajiban menyetorkan dana kepada Danantara tidak dapat dianggap sebagai kebijakan yang sudah berlaku.

Indah menyampaikan bahwa penyusunan aturan pelaksanaan akan dimulai melalui penjaringan aspirasi dan konsultasi publik. Kegiatan tersebut direncanakan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam bidang ketenagakerjaan.

Pelibatan berbagai pihak diperlukan agar penyusunan regulasi mempertimbangkan kepentingan seluruh kelompok yang terdampak. Unsur pengusaha, pekerja atau buruh, serta pihak terkait lainnya akan menjadi bagian dari proses pembahasan.

"Pengaturan mengenai dana cadangan pesangon perlu dibahas secara komprehensif bersama para pemangku kepentingan. Kita ingin memastikan bahwa aturan pelaksanaannya disusun dengan mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha," jelasnya.

Aspek yang akan diatur pemerintah

Peraturan pelaksanaan nantinya akan menjadi dasar untuk menentukan berbagai ketentuan teknis pengelolaan dana cadangan pesangon. Cakupan pengaturannya tidak hanya menyangkut penghimpunan dana, tetapi juga sistem pengawasan dan pertanggungjawaban.

Indah menyebut terdapat beberapa komponen yang akan dibahas dalam penyusunan regulasi tersebut, meliputi:

  • Mekanisme pengelolaan dana cadangan pesangon.
  • Tata kelola dana cadangan pesangon.
  • Sumber pendanaan yang digunakan.
  • Organisasi atau lembaga yang bertugas mengelola dana.
  • Mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan dana.

Kelima aspek tersebut akan menjadi bagian dari materi pengaturan yang disusun pemerintah. Penetapan lembaga pengelola juga akan dilakukan melalui proses perumusan regulasi, bukan berdasarkan informasi yang beredar tanpa keputusan resmi.

Dengan demikian, belum ada dasar untuk menyatakan bahwa Danantara ataupun Kemenaker telah ditunjuk sebagai pengelola dana cadangan pesangon. Kepastian mengenai hal tersebut masih bergantung pada proses penyusunan dan penetapan peraturan pelaksanaan.

Pengusaha dan pekerja diminta memeriksa informasi resmi

Di tengah beredarnya kabar mengenai kewajiban penyetoran dana, Kemenaker mengingatkan kalangan pengusaha dan pekerja atau buruh agar lebih berhati-hati menerima informasi. Informasi yang belum terverifikasi sebaiknya tidak langsung dipercaya maupun disebarluaskan.

Masyarakat juga diminta menjadikan saluran informasi resmi pemerintah sebagai rujukan untuk mengetahui perkembangan kebijakan dana cadangan pesangon. Langkah ini diperlukan agar informasi yang beredar tidak menimbulkan kesalahpahaman mengenai ketentuan yang belum ditetapkan.

Kemenaker memastikan setiap perkembangan kebijakan akan diumumkan secara resmi setelah melewati tahapan pembahasan, perumusan, dan penetapan peraturan pelaksanaan sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Kemenaker berkomitmen memastikan setiap kebijakan ketenagakerjaan disusun secara transparan dan akuntabel, dengan tetap memperhatikan pelindungan hak-hak pekerja/buruh serta keberlangsungan dunia usaha," katanya.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed