Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Atur Hak Pekerja dan Ojol

Smallest Font
Largest Font

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan mengatur sejumlah perubahan terkait hak pekerja di Indonesia. Regulasi yang terbit pada Minggu (8/11/2026) tersebut mencakup mekanisme upah minimum, kepastian pembayaran pesangon, jaminan sosial pekerja informal, hingga pengaturan kemitraan pengemudi ojek online.

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Edy Wuryanto, yang terlibat dalam Panitia Kerja penyusunan undang-undang tersebut, menyebut aturan baru ini memperkuat perlindungan pekerja dalam hubungan industrial.

Menurut Edy, perubahan tersebut diarahkan untuk memperbaiki pengupahan, menjamin pemenuhan hak ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), memperluas perlindungan sosial, serta memperkuat pengawasan ketenagakerjaan.

Salah satu perubahan terdapat pada formula pengupahan. Rentang indeks yang sebelumnya berada di angka 0,1 hingga 0,3 kini menjadi 0,5 hingga 1,0. Perubahan ini membuka ruang penyesuaian upah minimum yang lebih besar dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

UU tersebut juga memperkuat penggunaan indikator Kebutuhan Hidup Layak (KHL) melalui survei Badan Pusat Statistik (BPS). Sebelumnya, survei dilakukan Dewan Pengupahan Daerah yang dinilai berpotensi menghadapi konflik kepentingan.

Hasil survei BPS nantinya menjadi bahan rekomendasi Dewan Pengupahan Daerah kepada gubernur. Besaran upah berdasarkan formula akan dibandingkan dengan hasil perhitungan KHL, kemudian nilai yang lebih tinggi menjadi dasar rekomendasi penetapan upah minimum.

Edy menegaskan pentingnya perubahan mekanisme tersebut untuk memastikan penetapan upah mempertimbangkan kebutuhan hidup pekerja.

"Dengan demikian, baik melalui formula maupun pendekatan KHL, pekerja mendapatkan mekanisme perlindungan yang lebih baik. Negara tidak boleh membiarkan upah minimum ditetapkan tanpa mempertimbangkan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan hidupnya," ujar Edy Wuryanto, anggota Komisi IX DPR RI.

Perlindungan pembayaran pesangon juga menjadi bagian dari ketentuan baru. Pemberi kerja diwajibkan menyediakan dana cadangan pesangon agar kewajiban perusahaan terhadap pekerja tetap dapat dipenuhi ketika terjadi PHK.

Dana tersebut akan dikelola lembaga pemerintah. Bentuk kelembagaan dan mekanisme pengelolaannya masih memerlukan pengaturan lebih lanjut. Pelanggaran terhadap kewajiban penyediaan dana cadangan dapat dikenai sanksi administratif hingga penghentian kegiatan usaha.

"Pengusaha wajib menyiapkan dana cadangan pesangon. Ini merupakan bentuk antisipasi agar hak pekerja tidak hanya bagus di atas kertas, tetapi benar-benar bisa dibayarkan ketika terjadi PHK," ujar Edy Wuryanto.

Selain pekerja formal, regulasi ini memperluas jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan kepada pekerja informal serta kelompok yang menjalankan pekerjaan melalui platform digital. Pemberi kerja, termasuk perusahaan platform digital, diwajibkan memberikan perlindungan sesuai ketentuan undang-undang.

Bagi pekerja informal yang masuk kategori rentan, pemerintah pusat maupun daerah dapat memberikan bantuan iuran. Perlindungan paling sedikit mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Ketentuan hubungan kerja juga mengatur Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) paling lama dua tahun. Perjanjian tersebut dapat diperpanjang maksimal dua kali dengan durasi setiap perpanjangan paling lama satu tahun.

Adapun pekerjaan yang dapat dialihdayakan dibatasi pada empat jenis jasa penunjang, yakni kebersihan, penyediaan makanan bagi pekerja, pengamanan, serta angkutan pekerja. Untuk perusahaan BUMN serta sektor pertambangan dan perminyakan, alih daya hanya diperbolehkan pada jasa penunjang di bidang terkait melalui anak perusahaan bersangkutan.

Ketentuan mengenai hubungan pekerjaan tertentu dalam Pasal 102 turut mendapat perhatian Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia. Ketua Umum asosiasi tersebut, Raden Igun Wicaksono, mendukung pengakuan status kemitraan selama memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pengemudi.

Igun mengingatkan bahwa fleksibilitas hubungan kemitraan tidak boleh menghilangkan tanggung jawab perusahaan aplikasi terhadap kesejahteraan mitra pengemudi.

"Namun, kami memberikan satu catatan yang sangat mendasar, yaitu status kemitraan jangan sampai menjadi instrumen hukum bagi perusahaan aplikasi untuk menghindari tanggung jawab terhadap penghasilan, keselamatan, kesejahteraan, dan perlindungan sosial pengemudi," ujar Raden Igun Wicaksono, Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia.

Menurut Igun, pola kemitraan saat ini memiliki keuntungan sekaligus risiko karena posisi tawar pengemudi dan perusahaan aplikasi tidak seimbang. Pengemudi menanggung biaya operasional yang tinggi, sedangkan perusahaan aplikasi mempunyai kendali besar dalam menentukan mekanisme kerja dan tarif.

Ia menilai Pasal 102 berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran apabila pemerintah tidak menetapkan parameter yang jelas. Aturan tersebut perlu menjelaskan kesetaraan kemitraan, batas kewenangan perusahaan aplikasi, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak.

"Dalam konteks ini, Garda tidak serta-merta menilai Pasal 102 sebagai pasal karet. Akan tetapi, kami mengingatkan adanya risiko multitafsir apabila pemerintah tidak membuat parameter yang jelas mengenai kesetaraan kemitraan, batas kewenangan perusahaan aplikasi, serta hak dan kewajiban para pihak," ujar Raden Igun Wicaksono.

Igun juga menekankan bahwa perjanjian kemitraan harus mencerminkan kondisi hubungan yang sebenarnya dalam kegiatan operasional. Menurutnya, fleksibilitas berusaha perlu berjalan beriringan dengan kepastian penghasilan yang layak bagi pengemudi.

Dalam pelaksanaan undang-undang, ia meminta pemerintah melibatkan kementerian terkait dan perwakilan pengemudi dalam penyusunan aturan teknis. Pengawasan, penyelesaian pengaduan, pemulihan hak, dan pemberian sanksi terhadap perusahaan aplikasi juga perlu diatur secara jelas.

"Pemerintah harus memastikan bahwa peraturan pelaksanaan mempunyai mekanisme pengawasan, penyelesaian pengaduan, pemulihan hak, dan sanksi yang efektif terhadap pelanggaran perusahaan aplikasi," ujar Raden Igun Wicaksono.

Edy Wuryanto turut meminta pemerintah mempercepat penerbitan peraturan pelaksanaan, terutama mengenai formula pengupahan, pengelolaan dana cadangan pesangon, jaminan sosial pekerja informal, serta penguatan pengawasan ketenagakerjaan.

"Undang-undang ini sudah menjadi landasan baru. Jangan sampai implementasinya justru lambat karena peraturan turunannya tidak segera disiapkan," ujar Edy Wuryanto.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed