Polri Perluas Desk Ketenagakerjaan ke 35 Satuan di 14 Polda
Perluasan akses pengaduan bagi pekerja menjadi fokus pengembangan layanan ketenagakerjaan Polri yang kini menjangkau 35 satuan kewilayahan di 14 Kepolisian Daerah (Polda). Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto meresmikan perluasan tersebut di Polres Jombang, Jawa Timur, Sabtu (17/10/2026), untuk mempermudah pekerja memperjuangkan haknya melalui mekanisme penanganan yang sesuai kewenangan.
Menurut data Polri, sejak 2025 hingga Oktober 2026, Desk Ketenagakerjaan telah memfasilitasi 10.973 pekerja untuk kembali bekerja. Layanan tersebut juga membantu pemenuhan hak pekerja dengan nilai mencapai Rp70,28 miliar.
Penanganan melalui Desk Ketenagakerjaan mencakup persoalan hubungan industrial, antara lain pemutusan hubungan kerja (PHK), pembayaran pesangon, dan sengketa upah. Fasilitas ini menjadi sarana koordinasi antara pekerja, pemberi kerja, dan instansi terkait untuk membantu menyelesaikan permasalahan sesuai kewenangan masing-masing.
Dalam keterangannya yang dikutip ANTARA pada Minggu (18/10/2026), Suyudi menekankan bahwa pelayanan kepada masyarakat harus diwujudkan melalui tindakan konkret, termasuk menyediakan saluran pengaduan bagi pekerja yang menghadapi persoalan ketenagakerjaan.
“Polisi memang sejatinya harus bersama masyarakat karena polisi berasal dari masyarakat. Tentunya tugas kita hari ini harus berbakti untuk masyarakat, bangsa, dan negara,” ujar Suyudi.
Ia juga menyoroti pentingnya perlindungan hak pekerja melalui perluasan layanan hingga tingkat kepolisian resor. Menurut Suyudi, capaian program tersebut didukung kerja sama pemerintah, dunia usaha, dan organisasi pekerja.
“Ini merupakan langkah strategis, bukti nyata komitmen kita dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja di Indonesia,” ujar Suyudi saat peresmian di Polres Jombang, Sabtu (17/10/2026).
Suyudi menyatakan Polri akan terus membangun sinergi agar perlindungan hak pekerja dan keberlangsungan usaha dapat berjalan seimbang. Ia berharap layanan di Jombang dan wilayah lainnya menjadi model bagi pengembangan Desk Ketenagakerjaan di seluruh Indonesia.
Apabila pengaduan mengindikasikan tindak pidana, Polri dapat menindaklanjutinya sesuai kewenangan. Untuk persoalan lain, layanan tersebut memfasilitasi informasi, koordinasi, dan penyelesaian bersama instansi terkait.
Program Desk Ketenagakerjaan pertama kali diresmikan oleh Kapolri sebelumnya, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, pada 20 Januari 2025. Menurut laporan Kompas.com, pelaksanaannya dikoordinasikan Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Pol Irhamni, sebelum diperluas ke tingkat kewilayahan di bawah kepemimpinan Suyudi.
Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, mengapresiasi perluasan layanan tersebut. Ia menilai kemudahan akses dan kecepatan penanganan menjadi kebutuhan penting bagi pekerja yang menghadapi sengketa hubungan industrial.
Andi Gani mengklaim sejumlah kasus ketenagakerjaan yang sebelumnya tertunda selama lima hingga enam tahun dapat diselesaikan dalam tujuh hingga delapan hari melalui Desk Ketenagakerjaan Bareskrim Polri. Klaim tersebut disampaikan sebagai gambaran mengenai kecepatan penanganan yang diharapkan dapat diperluas melalui layanan di daerah.
Ia juga menjelaskan bahwa pembahasan pembentukan Desk Ketenagakerjaan tingkat kewilayahan berlangsung sekitar sepekan sebelum peresmian. Menurut Andi Gani, pembentukan 35 satuan tersebut diharapkan menjadi awal perluasan akses pengaduan ke kawasan industri lainnya.
Dalam menanggapi hubungan antara kepolisian dan kalangan buruh, Andi Gani menilai keduanya dapat bekerja sama menjaga keadilan, ketertiban, dan demokrasi. Ia menyebut aksi buruh pada 25 September dan 6 Oktober sebagai penyampaian aspirasi dalam ruang demokrasi, bukan bentuk perlawanan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
“Tidak mungkin buruh Indonesia melawan Presiden yang sayang sama buruh. Karena itu, ruang demokrasi harus kita jaga,” ujar Andi Gani.
Andi Gani juga menyatakan Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) tidak akan menggelar demonstrasi pada 20 Oktober 2026, bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Sebagai gantinya, koalisi tersebut merencanakan kegiatan bakti sosial bagi masyarakat.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow