Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

UU Ketenagakerjaan Beri Pekerja Kontrak Hak Jadi Tetap

Smallest Font
Largest Font

Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) kini memiliki perlindungan untuk beralih menjadi karyawan tetap apabila perusahaan melanggar ketentuan kontrak. Ketentuan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang disahkan DPR RI pada 6 Oktober 2026.

Dilansir dari Money, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, menjelaskan bahwa perubahan status dapat berlaku demi hukum apabila pemberi kerja tidak memenuhi kesepakatan kerja.

Ketentuan itu berlaku ketika pekerja PKWT justru menjalankan pekerjaan di luar kesepakatan kontrak dan masa kerjanya telah melewati batas yang ditentukan. Dalam kondisi tersebut, status pekerja dapat berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

Indah menjelaskan mekanisme perubahan status tersebut dalam Sosialisasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang disiarkan melalui kanal YouTube NgoPi SIK dan dikutip pada Senin (16/11/2026).

"Kemudian, katanya ada frasa demi hukum? Betul. Kalau misalnya seseorang dikontrak PKWT, kemudian pemberi kerjanya ingkar, dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang harusnya bukan sesuai kontrak dan masa kerjanya juga lewat, maka demi hukum dia menjadi PKWTT," ujar Indah Anggoro Putri, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Selain mengatur perlindungan pekerja kontrak, undang-undang tersebut membawa perubahan dalam pengelolaan pengawasan ketenagakerjaan. Pemerintah akan memindahkan pengawas ketenagakerjaan yang selama ini bertugas di daerah ke pemerintah pusat dalam kurun waktu paling lama dua tahun.

Indah menyebut pengalihan tersebut menjadi bagian dari upaya Kementerian Ketenagakerjaan untuk memastikan seluruh ketentuan undang-undang dapat diterapkan secara konsisten di berbagai daerah.

"Jadi, artinya Kementerian Ketenagakerjaan akan mengambil alih semua pengawas-pengawas ketenagakerjaan di daerah paling lambat dua tahun," sambung Indah.

Melalui kebijakan tersebut, pengawasan terhadap pelaksanaan aturan ketenagakerjaan akan berada di bawah koordinasi pemerintah pusat. Langkah ini ditujukan untuk memastikan implementasi setiap pasal berjalan sesuai ketentuan dan memberikan perlindungan kepada buruh.

Meski pengawas ketenagakerjaan dialihkan ke pusat, mediator hubungan industrial tetap ditempatkan di kantor dinas ketenagakerjaan masing-masing daerah. Indah juga menyampaikan bahwa mediator yang ingin berpindah ke pemerintah pusat tetap diperbolehkan.

UU Pelindungan Ketenagakerjaan terbaru terdiri dari 23 bab dan 313 pasal. Materinya mencakup kesempatan kerja, perlakuan yang sama, perencanaan tenaga kerja, pelatihan, pemagangan, penempatan tenaga kerja, hingga penggunaan tenaga kerja asing.

Regulasi tersebut juga mengatur hubungan kerja, perlindungan pengupahan dan kesejahteraan, hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja, dana cadangan pesangon, pembinaan, pengawasan, penyidikan, serta ketentuan pidana dan peralihan.

DPR RI mengesahkan undang-undang tersebut pada 6 Oktober 2026 setelah melakukan revisi menyusul gugatan serikat buruh ke Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang diterbitkan pada 2023.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan tersebut dan memerintahkan DPR RI bersama pemerintah melakukan revisi undang-undang. Penyelesaian revisi ditetapkan paling lambat Oktober 2026.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed