BPS Perkuat Statistik Nasional Lewat Evaluasi 2026
Penguatan tata kelola data pemerintah menjadi fokus Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) 2026. Program ini melibatkan instansi pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan kualitas statistik sebagai dasar penyusunan kebijakan publik, dilansir dari Money.
Pelaksanaan evaluasi tersebut menghasilkan Indeks Pembangunan Statistik (IPS), sebuah indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kematangan pengelolaan statistik di setiap instansi. Hasil pengukuran juga menjadi dasar penyusunan rekomendasi perbaikan yang terukur.
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa IPS memiliki posisi strategis karena termasuk salah satu indikator prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Dalam acara Penganugerahan Anindhita Wistara Data 2026 di Jakarta, Rabu (11/11/2026), Amalia mengapresiasi keterlibatan kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dalam memperbaiki penyelenggaraan statistik sektoral.
Menurut Amalia, keberhasilan peningkatan kualitas statistik memerlukan dukungan kepemimpinan, kompetensi sumber daya manusia, dan keseriusan seluruh instansi pemerintah.
"Pencapaian ini tentu membutuhkan kepemimpinan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta komitmen yang kuat dari seluruh kementerian dan lembaga," tuturnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (12/11/2026).
Partisipasi pemerintah dalam EPSS 2026
Keterlibatan pemerintah daerah dalam evaluasi tahun ini mencapai angka tinggi. Sebanyak 507 pemerintah kabupaten dan kota atau 98,63 persen dari target telah mengikuti EPSS 2026.
Seluruh 38 pemerintah provinsi juga tercatat berpartisipasi. Sementara itu, tingkat keikutsertaan kementerian, instansi pemerintah pusat, dan lembaga mencapai 100 persen.
EPSS 2026 merupakan penyelenggaraan ketiga setelah kegiatan serupa dilaksanakan pada 2023 dan 2024. Evaluasi ini menempatkan peningkatan mutu statistik sebagai tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas BPS.
Dalam pembagian peran tersebut, BPS bertindak sebagai penyedia sekaligus pembina data statistik. Adapun kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyelenggarakan statistik sektoral sesuai kebutuhan masing-masing instansi.
Amalia menilai hasil evaluasi perlu dimanfaatkan sebagai landasan untuk menghasilkan statistik yang berkualitas, memiliki makna, dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.
Ia juga mengharapkan penghargaan Anindhita Wistara Data menjadi bentuk pengakuan sekaligus motivasi bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan mutu informasi yang dihasilkan.
"Mari kita jadikan malam penganugerahan ini sebagai penggerak kolaborasi dan penguatan tata kelola data statistik dalam kerangka Sistem Statistik Nasional yang semakin tangguh," jelas Amalia.
Ketersediaan statistik sektoral yang berkualitas turut menentukan ketepatan perencanaan pembangunan daerah. Karena itu, BPS menjalin kerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga dalam penyajian informasi statistik.
"Kami berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga untuk menyajikan data dengan uraian yang jelas dan sempurna," ujarnya.
Lima aspek penilaian penyelenggaraan statistik
Penilaian EPSS menggunakan lima domain utama untuk mengukur kualitas pengelolaan statistik sektoral. Kelima aspek tersebut mencakup penerapan prinsip Satu Data Indonesia, kualitas data, proses bisnis statistik, kelembagaan, serta statistik nasional yang berkelanjutan.
Metode pengukurannya mengadopsi Capability Maturity Model (CMM) untuk menentukan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik pada masing-masing instansi pemerintah.
Terdapat lima tingkatan penilaian, yakni rintisan, terkelola, terdefinisi, terpadu dan terukur, serta optimum. Tingkatan tersebut menggambarkan perkembangan kapasitas instansi dalam mengelola kegiatan statistik.
Secara keseluruhan, instrumen evaluasi mencakup lima domain, 19 aspek, dan 38 indikator. Seluruh hasil pengukuran kemudian dikonversi menjadi nilai Indeks Pembangunan Statistik dengan rentang 1,00 hingga 5,00.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyoroti pentingnya penggunaan data yang benar-benar menggambarkan kebutuhan masyarakat.
Menurut Rini, informasi statistik tidak cukup hanya tersedia dan dapat dibaca. Data harus mampu membantu pemerintah mengenali persoalan serta kebutuhan nyata masyarakat sehingga pelayanan publik dapat dirancang secara lebih tepat.
"Dari pemahaman itulah kita dapat mulai menentukan kebijakan pelayanan yang lebih tepat," kata Rini.
Daftar penerima Anindhita Wistara Data 2026
Dalam rangka memberikan apresiasi terhadap kinerja instansi pemerintah, BPS mengumumkan sejumlah penerima penghargaan Anindhita Wistara Data 2026. Penghargaan diberikan kepada pemerintah daerah yang dinilai konsisten meningkatkan kualitas statistik untuk mendukung perencanaan pembangunan berbasis bukti.
Kategori pemerintah provinsi
Terbaik I: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penghargaan diberikan atas penguatan tata kelola statistik terintegrasi dan kerja sama lintas instansi.
Terbaik II: Pemerintah Provinsi Bali. Keunggulannya meliputi penerapan standar data, metadata, proses statistik terstandarisasi, serta pemanfaatan big data untuk pembangunan berkelanjutan.
Terbaik III: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Pemerintah daerah ini memperkuat pengelolaan statistik melalui Portal Satu Data, validasi berjenjang, dan koordinasi antarinstansi.
Kategori pemerintah kabupaten
Terbaik I: Kabupaten Tangerang. Kabupaten ini memperoleh IPS tertinggi berkat pengelolaan statistik terstruktur, penerapan standar data, integrasi informasi, dan penyebarluasan melalui portal data. Infrastruktur serta dukungan sumber daya manusia turut menjadi keunggulan.
Terbaik II: Kabupaten Tegal. Keunggulannya terlihat melalui penerapan kebijakan Satu Data Indonesia (SDI), harmonisasi oleh walidata, evaluasi berkala, serta penggunaan big data.
Terbaik III: Kabupaten Tabalong. Daerah ini mengembangkan kebijakan SDI dengan dukungan tenaga kompeten, kerja sama antarprodusen data, dan evaluasi menggunakan indikator terukur.
Kategori pemerintah kota
Terbaik I: Kota Bandung. Pengelolaan statistik didukung pedoman baku, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, Forum Satu Data, serta perbaikan kualitas pemeriksaan data.
Terbaik II: Kota Surakarta. Pengembangan tata kelola terstandar dilakukan melalui portal SoloData, validasi informasi, analisis statistik, dan kerja sama dengan BPS.
Terbaik III: Kota Tanjungpinang. Kota ini mengembangkan pengelolaan data terintegrasi melalui portal Open Data, penerapan standar kualitas, evaluasi rutin, dan kolaborasi antarinstansi.
Selain pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, BPS juga memberikan penghargaan kepada masing-masing tiga instansi terbaik dalam kategori kementerian, lembaga pemerintah, serta lembaga negara dan lembaga pemerintah lainnya.
Pemberian penghargaan tersebut menjadi bagian dari upaya BPS mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral. Keterlibatan berbagai instansi diharapkan memperkuat ketersediaan informasi yang dapat digunakan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan pemerintah.
Melalui penguatan Sistem Statistik Nasional, data yang akurat dan berkualitas menjadi landasan penyusunan kebijakan pembangunan berbasis bukti (evidence-based policy), baik pada tingkat pusat maupun daerah.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow