Pemerintah Angkat Seluruh PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu
Pemerintah bersama DPR RI menetapkan pengangkatan seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027. Keputusan yang diumumkan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/11/2026), mencakup berbagai profesi serta membuka kesempatan mengikuti seleksi CPNS.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keputusan tersebut setelah rapat koordinasi bersama pimpinan DPR dan sejumlah menteri. Kebijakan ini merupakan perluasan dari rencana sebelumnya yang berfokus pada tenaga pengajar.
Prasetyo menjelaskan bahwa keputusan pengangkatan diambil setelah pemerintah melakukan sejumlah perhitungan mengenai status kepegawaian.
"Setelah beberapa kali kita melakukan perhitungan maka hari ini kita memutuskan P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu, ini termasuk lintas profesi," ujar Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara.
Kelompok profesi yang masuk dalam kebijakan tersebut tidak terbatas pada guru. Pemerintah juga memasukkan dosen, petugas pemadam kebakaran, serta tenaga pelayanan publik lainnya.
"Ini termasuk dosen, kemudian ada saudara-saudara kita yang sekarang bertugas sebagai damkar, sebagaimana kita ketahui damkar sekarang banyak menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat," ujar Prasetyo Hadi.
Selain petugas pemadam kebakaran, tenaga Satuan Polisi Pamong Praja dan tenaga kesehatan juga tercakup dalam peningkatan status kepegawaian tersebut.
"Kemudian satpol PP, kemudian nakes atau tenaga medis, kemudian tenaga teknis atau tenaga pelaksana lain. Itu secara status akan ditingkatkan dari paruh waktu menjadi P3K penuh waktu," ujar Prasetyo Hadi.
CNBC Indonesia melaporkan bahwa pemerintah menegaskan kebijakan tersebut berlaku bagi seluruh PPPK paruh waktu, bukan hanya tenaga pengajar yang sebelumnya telah masuk dalam rencana pengangkatan.
"Pemerintah memutuskan teman-teman kita PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu, memang waktu itu baru tenaga paruh waktu pengajar atau guru. Hari ini kita memutuskan semua PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu," ujar Prasetyo Hadi.
Peningkatan status tersebut juga menjadi dasar pemberian kesempatan kepada para pegawai untuk mengikuti proses seleksi calon pegawai negeri sipil. Seleksi CPNS dijadwalkan kembali dimulai pada 2027.
"Itu secara status akan ditingkatkan dari paruh waktu menjadi penuh waktu," kata Prasetyo Hadi.
Kesempatan mengikuti seleksi CPNS diberikan kepada PPPK yang telah berstatus penuh waktu. Pemerintah menyatakan kesempatan tersebut berlaku lintas profesi.
"Ini karena statusnya naik yang lintas profesi makan diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti tes CPNS," kata Prasetyo Hadi.
Dalam penjelasan kepada ANTARA, Prasetyo juga menyampaikan bahwa peningkatan status pegawai akan diikuti pertimbangan khusus bagi peserta yang ingin beralih menjadi PNS, terutama terkait persyaratan seleksi.
"Setelah beberapa kali kita melakukan perhitungan, maka hari ini kita memutuskan bahwa PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu ini termasuk lintas profesi, ya, itu termasuk dosen, kemudian damkar, Satpol PP, tenaga kesehatan atau tenaga medis, kemudian tenaga teknis, tenaga pelayanan atau tenaga pelaksana lain," ujar Prasetyo Hadi.
Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian pemerintah adalah batas usia peserta seleksi CPNS. Menurut Prasetyo, sejumlah bidang pekerjaan membutuhkan pertimbangan tersendiri dalam penerapan persyaratan tersebut.
"Perlakuan khusus ini maksudnya kalau ingin atau kalau harapan kita nanti mengikuti proses seleksi menjadi PNS. Di sana kan banyak syarat-syarat, salah satunya adalah syarat usia. Kita perlu pikirkan ada beberapa bidang yang memang membutuhkan, kami bersepakat membutuhkan perlakuan khusus," ucap Prasetyo Hadi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut koordinasi antara pemerintah dan parlemen dilakukan untuk menindaklanjuti berbagai aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPR. Ia menegaskan lembaganya akan terus bekerja sama dengan pemerintah dalam mencari penyelesaian persoalan publik.
"DPR RI akan terus berkomitmen menampung aspirasi, kemudian menyelesaikan permasalahan-permasalahan, berpartner dengan pemerintah dalam hal memitigasi dan mencari solusi segala sesuatu aspirasi yang masuk ke DPR," kata Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR.
Keputusan peningkatan status PPPK tersebut akan diterapkan secara bertahap mulai 1 Januari 2027. Sementara itu, pelaksanaan seleksi CPNS juga dijadwalkan dimulai kembali pada tahun yang sama.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow