Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Pemerintah Lindungi 87,98 Persen Lahan Sawah Nasional

Smallest Font
Largest Font

Perlindungan lahan pertanian nasional telah melampaui target pemerintah dengan capaian 87,98 persen. Pemerintah mencatat kesepakatan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) tersebut untuk menjaga ketahanan pangan Indonesia, meskipun tiga provinsi masih belum memenuhi ambang batas 87 persen, dilansir dari Money.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyampaikan capaian tersebut dalam Rapat Koordinasi Terbatas di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Menurut Nusron, capaian nasional tersebut melampaui target sebesar 0,98 persen. Pemerintah selanjutnya akan memperkuat perlindungan terhadap lahan sawah baru.

"Itu sudah kita tetapkan kesepakatannya sudah ketemu angka 87,98 persen. Berarti kita sudah mencapai target nasional, surplus 0,98 persen untuk kepentingan menunjang ketahanan pangan. Tinggal nanti kita protect apa namanya, sawah barunya," ujar Nusron Wahid, Menteri ATR/BPN.

Secara keseluruhan, sekitar 400 kabupaten/kota telah memulai proses penetapan lahan sawah terlindungi. Namun, data pemerintah menunjukkan masih ada tiga provinsi yang persentase penetapan LP2B-nya berada di bawah target nasional.

Riau mencatat capaian terendah sebesar 76,24 persen. Kondisi tersebut berkaitan dengan penggunaan sebagian besar lahan di provinsi itu untuk perkebunan kelapa sawit.

Banten berada di angka 84,73 persen, sedangkan Papua baru mencapai 78,02 persen. Khusus Papua, luas lahan sawah terlindungi masih berpotensi bertambah apabila Kementerian Pertanian kembali melaksanakan program cetak sawah.

Nusron mengatakan pembahasan bersama kepala daerah dan sejumlah instansi telah dilakukan untuk memperluas perlindungan lahan pertanian. Pihak yang dilibatkan meliputi bupati, gubernur, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dinas tata ruang, serta dinas pertanian. Namun, upaya perluasan tersebut menghadapi keterbatasan lahan.

Di sisi lain, pemerintah masih mengidentifikasi sekitar 300.000 hektare lahan sawah yang berstatus menganggur dan berpotensi dialihfungsikan. Nusron menjelaskan bahwa lahan yang tersedia untuk kebutuhan tersebut hanya sebagian kecil dari keseluruhan kawasan persawahan.

"Sehingga praktis lahan kosong LSD (lahan sawah dilindungi) dan non LP2B yang available untuk alih fungsi itu hanya tinggal empat persen. Empat persen dari 7,4 juta hektar berarti sekitar hanya tinggal 300.000 hektar yang lain sudah ngunci tadi," sambung Nusron Wahid.

Meski demikian, pemerintah tidak membuka ruang bagi alih fungsi sawah secara bebas. Nusron menegaskan bahwa pemanfaatan lahan pertanian harus memperhatikan peruntukan dan kepentingan pembangunan.

Alih fungsi masih dimungkinkan untuk pembangunan prasarana umum, seperti terminal, bandara, jalan, sekolah, pesantren, dan sekolah rakyat. Sementara itu, penggunaan lahan sawah untuk pembangunan real estat atau perumahan elite tidak diperbolehkan.

Untuk kebutuhan perumahan, pemerintah membatasi pemanfaatannya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk pembangunan rumah susun dan rumah bersubsidi.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed