Kemenhut Realisasikan Pelepasan 63.518 Hektare Hutan untuk Sawah
Pemerintah mencatat realisasi pelepasan kawasan hutan untuk kebutuhan persawahan mencapai 63.518,69 hektare. Kementerian Kehutanan menyampaikan capaian tersebut dalam Rapat Koordinasi Terbatas di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2026), sebagai bagian dari penataan kawasan hutan dan dukungan terhadap ketahanan pangan nasional, dilansir dari Money.
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan Ade Tri Ajikusumah menjelaskan, pemerintah juga sedang menangani sekitar 235.068.51 hektar lahan melalui Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH).
Menurut Ade, dari total kawasan hutan yang telah dilepaskan untuk persawahan, sekitar 18,598,3 hektar berada di kawasan hutan konservasi. Kondisi tersebut membutuhkan penanganan berbeda karena mekanisme PPTPKH tidak memungkinkan pelepasan kawasan konservasi secara langsung.
Ade menjelaskan realisasi pelepasan lahan untuk persawahan dalam rapat koordinasi tersebut.
"Pelepasan Kawasan Hutan kami untuk sawah sudah terealisasi 63.518,69 hektar," ucap Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan Ade Tri Ajikusumah.
Ia juga menerangkan bahwa penyelesaian lahan persawahan yang berada di kawasan konservasi membutuhkan perubahan fungsi kawasan maupun penyesuaian tata ruang. Hal ini berbeda dengan proses penyelesaian penguasaan tanah melalui mekanisme PPTPKH.
"Mungkin penyelesaiannya kalau kawasan konservasi itu merubah fungsi, tata ruang. Karena kami dalam konteks PPTPKH tidak akan bisa mengeluarkan kawasan konservasi," sambung Ade.
Menanggapi persoalan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta agar keberadaan sawah di dalam kawasan konservasi tidak otomatis menjadi alasan untuk mengubah status kawasan secara keseluruhan.
Zulkifli menilai perubahan fungsi kawasan dapat memperpanjang proses administrasi. Karena itu, ia memberikan contoh bahwa lahan persawahan dengan luasan kecil dapat tetap berada dalam kawasan konservasi tanpa harus mengubah seluruh peruntukannya.
"Misalnya, dari 10.000 hektare (kawasan konservasi), dia mungkin 2 hektare (sawah), saya kira enggak apa-apa. Enggak usah dirubah fungsinya. Kalau dirubah fungsinya panjang lagi itu urusannya," jawab Zulkifli.
Di sisi lain, pemerintah juga mempercepat penetapan Lahan Pertanian Berkelanjutan (LP2B). Kebijakan tersebut bertujuan melindungi lahan pertanian, terutama sawah, agar tidak mudah dialihkan untuk kepentingan lain.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyampaikan bahwa pemerintah telah mencapai kesepakatan mengenai target perlindungan lahan sawah sebesar 87 persen di setiap daerah.
Target tersebut mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional serta Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian alih fungsi lahan.
Nusron menyebut persentase kesepakatan yang telah dicapai pemerintah bahkan melampaui target nasional. Penetapan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga ketersediaan lahan pertanian untuk mendukung kebutuhan pangan.
"Itu sudah kita tetapkan kesepakatannya sudah ketemu angka 87,98 persen. Berarti kita sudah mencapai target nasional, surplus 0,98 persen untuk kepentingan menunjang ketahanan pangan. Tinggal nanti kita protect apa namanya, sawah barunya," ungkap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow