Menhut Bekukan Izin Enam Perusahaan Pemicu Karhutla Kalimantan
Enam perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara menghadapi pembekuan izin serta sanksi pemulihan ekosistem hutan terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengumumkan tindakan tersebut di Jakarta, Rabu (21/10), sebagai bagian dari penegakan sanksi terhadap korporasi yang terkait dengan kebakaran lahan.
Menurut Raja Juli, enam perusahaan itu memiliki total luas konsesi 201.391 hektare, dengan akumulasi lahan terbakar mencapai 7.531 hektare. Data tersebut mencakup perusahaan yang beroperasi di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah serta satu perusahaan di Barito Utara, Kalimantan Tengah.
Dalam konferensi pers sebelum menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Raja Juli menjelaskan keputusan terbaru pemerintah.
"Pada hari ini, kami umumkan kembali pembekuan disertai pasal pemulihan ekosistem hutan terhadap 6 perusahaan," kata Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan.
Perusahaan pertama, PT Hasil Kalimantan Jaya, memiliki konsesi seluas 36.745 hektare di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, dengan lahan terbakar mencapai 4.803 hektare. PT Taiyoung Engreen, yang juga beroperasi di Gunung Mas, memiliki konsesi 59.810 hektare dan lahan terbakar seluas 1.049 hektare.
Berikutnya, PT Hutan Produksi Lestari di Kapuas, Kalimantan Tengah, memiliki konsesi 10.050 hektare dengan lahan terbakar 718 hektare. PT Ramang Aglo Lestari di Pulang Pisau mempunyai konsesi 13.580 hektare, dengan luas lahan terbakar 420 hektare.
PT Puspa Warna Cemerlang di Gunung Mas tercatat memiliki konsesi 12.920 hektare dan lahan terbakar 348 hektare. Sementara itu, PT Sinergi Hutan Sejati di Barito Utara memiliki konsesi 68.286 hektare, dengan lahan terbakar seluas 193 hektare.
Kementerian Kehutanan juga telah menjatuhkan sanksi administratif yang disertai kewajiban pemulihan ekosistem kepada puluhan korporasi. Raja Juli menyebut jumlah perusahaan yang terkena tindakan tersebut kini mencapai 32, setelah sebelumnya pemerintah menjatuhkan sanksi administratif terhadap 26 perusahaan.
Selain sanksi administratif, pemerintah membuka kemungkinan penanganan melalui jalur pidana apabila ditemukan indikasi pelanggaran yang memenuhi dasar untuk proses hukum.
"Kami juga tidak menutup kemungkinan bahwa perusahaan-perusahaan ini juga akan berproses secara pidana apabila memang ada indikasi ke arah sana," ujar Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow