Pemerintah Disorot atas Lemahnya Penanganan Karhutla
Penurunan anggaran penanggulangan bencana dan lemahnya penerapan sanksi terhadap perusahaan pembakar lahan menjadi persoalan yang kembali disorot dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Kondisi tersebut turut memicu perhatian negara tetangga akibat dampak asap yang melintasi batas wilayah.
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair), Prof. Koesrianti S.H., LL.M Ph.D, menilai pemerintah perlu memperbaiki strategi pengendalian karhutla secara menyeluruh. Upaya tersebut harus mencakup pencegahan, penanganan di lapangan, hingga penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab.
Dalam Diskusi Kajian Konstitusi Volume Dua yang diselenggarakan MYMA FH Unair pada Minggu, (18/10/2026), Prof. Koesrianti menguraikan sejumlah hambatan dalam mengatasi polusi asap lintas batas. Pandangannya tersebut dilansir dari Edukasi.
Anggaran pencegahan bencana mengalami penurunan
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah keterbatasan dana untuk menjalankan program mitigasi bencana. Menurut Prof. Koesrianti, kondisi anggaran tersebut membuat lembaga teknis kesulitan melaksanakan kegiatan pencegahan secara optimal, terutama ketika memasuki musim kemarau.
Perlindungan kawasan gambut juga dinilai belum memperoleh perhatian yang memadai. Padahal, lahan gambut termasuk kawasan yang mudah terbakar sehingga membutuhkan langkah antisipasi dan pengawasan yang konsisten.
Prof. Koesrianti menjelaskan pentingnya pendekatan lintas sektor untuk mengatasi persoalan asap yang dampaknya dapat menjangkau negara lain.
Dalam keterangannya, ia menyampaikan:
"Penanganan polusi asap lintas batas akibat kebakaran hutan dan lahan memerlukan pendekatan yang menyeluruh karena implementasi kesepakatan regional masih menghadapi kendala penegakan hukum yang nyata," ujar Prof. Koesrianti.
Besaran anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperlihatkan perubahan signifikan selama tiga tahun terakhir. Pada 2024, lembaga tersebut memperoleh alokasi Rp 4,91 triliun.
Jumlah tersebut kemudian menjadi Rp 2,01 triliun pada 2025. Sementara itu, anggaran BNPB pada 2026 tercatat hanya Rp 491 miliar.
Perbedaan alokasi tersebut menjadi perhatian karena anggaran memiliki peran penting dalam mendukung kesiapan lembaga menghadapi bencana. Menurut Prof. Koesrianti, pemerintah perlu menyediakan kembali pendanaan yang memadai agar kegiatan pencegahan dapat berjalan terstruktur.
Ia juga mengkritisi kebijakan penganggaran yang dinilai belum memberikan prioritas cukup besar terhadap keselamatan lingkungan.
"Penurunan alokasi anggaran belanja negara untuk badan yang berkaitan dengan mitigasi karhutla mencerminkan ketidakseriusan pemerintah dalam memprioritaskan keselamatan lingkungan hidup," tegas Prof. Koesrianti.
Penegakan hukum terhadap perusahaan dinilai belum maksimal
Selain persoalan pendanaan, pelaksanaan sanksi terhadap perusahaan yang melakukan pembakaran lahan juga menjadi sorotan. Menurut Prof. Koesrianti, proses hukum dan penjatuhan denda belum cukup memberikan efek jera apabila kewajiban pembayaran tidak benar-benar dituntaskan.
Sejumlah perusahaan memang telah menjalani proses persidangan dan dijatuhi kewajiban membayar denda hingga triliunan rupiah. Namun, pembayaran atas kewajiban tersebut disebut belum sepenuhnya direalisasikan.
Persoalan muncul ketika putusan pengadilan yang telah menetapkan kewajiban pembayaran tidak diikuti pelaksanaan eksekusi secara tegas. Denda yang belum dilunasi akhirnya tetap menggantung tanpa penyelesaian sebagaimana mestinya.
Prof. Koesrianti menilai keadaan tersebut dapat membuat perusahaan memandang sanksi finansial sebagai bagian dari pengeluaran operasional biasa, bukan sebagai konsekuensi serius atas kerusakan lingkungan.
Ia menjelaskan persoalan tersebut melalui pernyataan berikut:
"Perusahaan pembakar lahan cenderung menganggap sanksi denda sekadar biaya bisnis biasa karena pemerintah tidak memaksa eksekusi putusan pengadilan secara tegas," jelasnya.
Ketidaktegasan dalam menjalankan putusan pengadilan berpotensi membuka kesempatan bagi pelaku usaha untuk kembali melakukan pelanggaran serupa. Karena itu, penjatuhan hukuman perlu disertai pelaksanaan kewajiban yang telah ditetapkan melalui proses peradilan.
Reformasi kebijakan dan kerja sama regional diperlukan
Untuk memperbaiki penanganan karhutla, Prof. Koesrianti mendorong penerapan prinsip tanggung jawab mutlak. Prinsip tersebut menjadi salah satu pendekatan yang disarankan untuk memperkuat pertanggungjawaban pihak yang menyebabkan kerusakan lingkungan.
Penguatan koordinasi antarlembaga juga dinilai penting, khususnya dalam membangun kerja sama regional. Penanganan asap lintas batas membutuhkan mekanisme kelembagaan yang mampu mendukung pelaksanaan kesepakatan bersama secara lebih efektif.
Selain koordinasi, pembaruan mekanisme diplomasi kawasan turut menjadi rekomendasi. Prof. Koesrianti menilai prinsip non-intervensi yang diterapkan secara kaku tidak seharusnya menjadi penghalang bagi upaya menyelesaikan persoalan pencemaran asap lintas negara.
Usulan lainnya adalah membentuk sistem pencatatan pelepasan pencemar. Mekanisme tersebut menjadi salah satu langkah yang didorong untuk memperkuat pengelolaan informasi mengenai pencemaran lingkungan.
Prof. Koesrianti juga menyarankan pemanfaatan gugatan warga negara sebagai instrumen hukum. Mekanisme ini dapat digunakan untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah dalam memenuhi hak masyarakat atas lingkungan hidup yang lebih sehat.
Berbagai rekomendasi tersebut mencakup pembenahan pendanaan, pengawasan, pelaksanaan putusan pengadilan, hingga diplomasi regional. Seluruh aspek tersebut menjadi bagian dari pendekatan menyeluruh yang dinilai diperlukan dalam mengatasi persoalan karhutla di Indonesia.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow