DPR Desak KLH Perketat Pengawasan 400 Perusahaan di Lahan Gambut
Pengawasan terhadap lebih dari 400 perusahaan pemegang konsesi lahan gambut perlu diperketat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla). DPR RI mendesak Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) memastikan perusahaan menjalankan kewajiban menjaga tata air gambut melalui pemeriksaan langsung di lapangan.
Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Cek Endra, menilai pengawasan tidak boleh berhenti pada pemberian arahan maupun pemeriksaan dokumen administratif. Menurut dia, kondisi hidrologis gambut harus tetap terjaga agar tidak terlalu kering dan meningkatkan risiko kebakaran.
Dalam keterangannya pada Selasa (10/11/2026), Cek Endra menyampaikan dukungan terhadap pembenahan tata kelola gambut sekaligus meminta pengawasan yang berorientasi pada hasil. Pernyataan tersebut dilansir dari Money.
"Kami mendukung langkah KLH dalam membenahi tata kelola gambut. Tetapi yang terpenting adalah memastikan perusahaan benar-benar menjalankan kewajibannya. Pengawasan harus berorientasi pada hasil nyata di lapangan, bukan sekadar laporan administratif," ujar Cek Endra, Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar.
Selain pengawasan langsung, perusahaan juga harus menjaga infrastruktur pengendalian kebakaran dan melakukan pemantauan kondisi gambut secara berkala. Kesiapan sarana pencegahan menjadi bagian dari kewajiban yang perlu diperiksa pemerintah.
Data KLH/BPLH mencatat sebanyak 34.989 unit sekat kanal telah dibangun di kawasan gambut seluas sekitar 4,15 juta hektar yang dikelola 314 perusahaan. Meski demikian, masih terdapat kebutuhan pembangunan tambahan sebanyak 17.394 unit.
Cek Endra menilai data tersebut menunjukkan perlunya percepatan pembangunan infrastruktur sekaligus evaluasi terhadap efektivitas pengelolaan tata air.
"Pembangunan sekat kanal harus dipastikan benar-benar berfungsi menjaga kondisi gambut agar tidak mudah terbakar. Jangan menunggu kebakaran terjadi baru dilakukan penanganan," ujar Cek Endra.
Menurut Cek Endra, keberadaan sekat kanal tidak cukup dinilai berdasarkan jumlah unit yang sudah dibangun. Pemerintah perlu memastikan seluruh infrastruktur tersebut berfungsi menjaga ketersediaan air dan kondisi hidrologis lahan gambut.
Dia juga meminta KLH/BPLH menerapkan pengawasan berdasarkan tingkat risiko kebakaran. Pemeriksaan perlu memprioritaskan kawasan rawan karhutla dengan memperhatikan kondisi tata air serta kesiapan fasilitas pencegahan kebakaran.
Selain pemeriksaan lapangan, KLH/BPLH diminta melaporkan perkembangan kepatuhan perusahaan secara berkala. Informasi yang disampaikan harus mencakup hasil pemeriksaan, efektivitas infrastruktur pencegahan karhutla, serta tindak lanjut terhadap perusahaan yang belum memenuhi kewajibannya.
Cek Endra mengingatkan bahwa karhutla berpotensi menimbulkan dampak luas, mulai dari kerusakan lingkungan hingga ancaman terhadap kesehatan masyarakat. Kabut asap juga dapat mengganggu kegiatan ekonomi, pendidikan, dan aktivitas sehari-hari.
Komisi XII DPR RI, menurut Cek Endra, akan terus mengawasi tingkat kepatuhan perusahaan serta efektivitas langkah pencegahan kebakaran. Dia juga meminta pemerintah menindak perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan perlindungan lingkungan.
"KLH/BPLH diminta mengambil tindakan sesuai ketentuan hukum terhadap perusahaan yang terbukti melanggar kewajiban perlindungan lingkungan," ujar Cek Endra.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow