Greenpeace Bentangkan Spanduk Krisis Iklim di Bundaran HI
Enam aktivis Greenpeace Indonesia membentangkan spanduk di atas Patung Selamat Datang, Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Selasa (20/10/2026), untuk mendesak pemerintah menangani krisis iklim yang dinilai memperberat biaya hidup masyarakat. Petugas gabungan kepolisian, TNI, dan pemadam kebakaran kemudian mengevakuasi para aktivis dengan mengutamakan keselamatan mereka.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol. Reynold E.P. Hutagalung menjelaskan, keenam aktivis terdiri atas empat laki-laki dan dua perempuan. Seorang aktivis perempuan terlihat lemas saat turun dari patung dan langsung dibawa menggunakan ambulans untuk memperoleh penanganan medis di fasilitas kesehatan Polda Metro Jaya.
Reynold mengatakan polisi akan memeriksa rekaman kamera pengawas atau CCTV untuk mendalami waktu serta proses para aktivis naik ke atas patung. Ia juga menegaskan bahwa masyarakat tetap memiliki hak menyampaikan pendapat di muka umum, dengan tetap menjaga ketertiban dan memperhatikan status kawasan Bundaran HI sebagai cagar budaya.
Aksi tersebut berlangsung bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Greenpeace Indonesia menyampaikan tuntutan melalui dua spanduk raksasa yang dipasang menghadap arah berbeda di kawasan Bundaran HI.
Spanduk yang menghadap Istana Merdeka di sisi utara bertuliskan “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup”. Sementara itu, spanduk yang menghadap ke selatan Bundaran HI memuat pesan “Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?”.
Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia Jeanny Sirait menyatakan aksi tersebut bertujuan mendorong pemerintah memberikan perhatian lebih besar terhadap dampak krisis iklim bagi kehidupan sehari-hari masyarakat.
“Greenpeace Indonesia terus menggaungkan suara masyarakat, mendesak Pemerintahan Prabowo-Gibran untuk membuka mata terhadap krisis iklim yang makin memperburuk kualitas hidup masyarakat,” ujar Jeanny Sirait, Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia.
Jeanny menjelaskan bahwa bencana ekologis, termasuk banjir bandang, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kabut asap berkepanjangan, serta cuaca ekstrem, berdampak pada keselamatan dan kesehatan warga. Menurut dia, kelompok pekerja yang rentan secara ekonomi, termasuk nelayan, pengemudi ojek daring, dan pekerja lepas, menghadapi tekanan terhadap penghasilan dan sumber penghidupan.
“Dampaknya paling berat dirasakan oleh kelompok pekerja yang hidup dalam kerentanan ekonomi. Cuaca ekstrem dan bencana ekologis tidak hanya mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat, tapi juga mengganggu sumber penghidupan, menekan pendapatan, dan mendorong kenaikan harga pangan,” ungkap Jeanny.
Ia juga menyoroti kabut asap berkepanjangan yang memengaruhi kesehatan dan aktivitas ekonomi. Kondisi tersebut, menurut Jeanny, berlangsung di tengah kenaikan biaya hidup, ketidakpastian pekerjaan, dan gelombang pemutusan hubungan kerja.
“Di tengah situasi ini, masyarakat justru semakin terhimpit oleh kenaikan biaya hidup dan ketidakpastian pekerjaan, termasuk gelombang pemutusan hubungan kerja,” ujar Jeanny.
Jeanny membandingkan kondisi tersebut dengan komitmen pemerintahan Prabowo-Gibran untuk memprioritaskan penciptaan lapangan kerja, ketahanan pangan dan energi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia merujuk pada hasil penelitian Greenpeace yang menelaah dampak krisis iklim terhadap kehidupan masyarakat.
“Temuan riset terbaru kami malah menunjukkan sebaliknya. Pemerintah gagal untuk menyediakan solusi bagi dampak krisis iklim yang semakin nyata dirasakan dalam kehidupan sehari-hari,” tegas Jeanny.
Dalam laporan berjudul Besok Harga Naik!, Greenpeace meneliti delapan kelompok masyarakat di tiga wilayah aglomerasi di Pulau Jawa, yakni Jabodetabek, Cekungan Bandung, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian tersebut mengidentifikasi biaya pangan dan pola konsumsi sebagai aspek yang paling banyak terdampak krisis iklim.
Menurut laporan itu, sebanyak 41 persen responden merasakan dampak pada pola konsumsi dan biaya pangan. Sebanyak 39 persen melaporkan dampak terhadap produktivitas dan pendapatan, sedangkan 20 persen merasakan pengaruh terhadap akses tempat tinggal dan biaya transportasi.
Jeanny menyebut hasil penelitian tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan iklim yang memperhatikan kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok yang menghadapi tekanan ekonomi.
“Temuan dan rekomendasi dalam riset Besok Harga Naik! dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan iklim yang berpihak pada masyarakat. Pemerintah tidak bisa hanya membanggakan angka pertumbuhan ekonomi ketika masyarakat masih harus berjuang memenuhi kebutuhan dasar dan menanggung sendiri dampak krisis iklim,” ujar Jeanny.
Ia kembali mempertanyakan tanggung jawab pemerintah dalam menghadapi dampak bencana dan kenaikan biaya hidup yang dirasakan masyarakat.
“Kalau rakyat harus menanggung sendiri dampak krisis iklim dan bencana yang berakibat pada kenaikan biaya hidup, lalu apa kerja pemerintah?” tandas Jeanny.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow