Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Pramono Minta Aksi Greenpeace di Bundaran HI Jaga Ketertiban

Smallest Font
Largest Font

Aksi Greenpeace Indonesia di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pada Selasa (20/10/2026), memicu tanggapan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Ia meminta para aktivis menjaga ketertiban umum saat menyuarakan tuntutan penanganan krisis iklim, sementara organisasi lingkungan tersebut menyoroti dampak bencana dan kenaikan biaya hidup terhadap masyarakat.

Dalam aksi damai bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, aktivis Greenpeace membentangkan dua spanduk raksasa dari atas Patung Selamat Datang. Salah satunya menghadap Istana Merdeka dengan pesan mengenai penanganan krisis iklim dan penurunan biaya hidup.

Spanduk lainnya menghadap ke selatan Bundaran HI dan mempertanyakan respons pemerintah terhadap bencana yang semakin parah serta kesulitan hidup masyarakat. Greenpeace menggelar aksi tersebut untuk mendesak pemerintah mengambil langkah lebih serius menghadapi krisis iklim.

Pramono menyatakan bahwa penyampaian pendapat merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, ia menekankan bahwa demonstrasi harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat yang beraktivitas di ruang publik.

"Jakarta ini atau Indonesia ini adalah negara demokrasi," kata Pramono Anung usai membuka Jakarta Film Summit di Park Hyatt Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta itu menyampaikan bahwa pemerintah menghormati penyampaian aspirasi, tetapi pelaksanaannya tidak boleh mengganggu ketertiban. Ia juga berharap para peserta segera menyelesaikan kegiatan mereka agar situasi tetap terkendali.

"Yang seperti itu tentunya kita memberikan penghormatan dan apresiasi. Tetapi yang paling penting jangan kemudian mengganggu ketertiban umum," ujar Pramono.

Ia juga menyebut telah mendengar kabar bahwa peserta aksi diharapkan segera menurunkan spanduk. Menurut Pramono, langkah tersebut diperlukan untuk mencegah gangguan terhadap ketertiban di kawasan Bundaran HI.

"Sekarang ini saya dengar mereka mudah-mudahan sudah untuk turun, karena kalau tidak kan kalau ada apa-apa nanti, jangan sampai ketertiban kita terganggu," ujar Pramono.

Pramono turut menyinggung rangkaian demonstrasi yang berlangsung pada peringatan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia mengharapkan seluruh kegiatan penyampaian aspirasi berjalan aman dan tertib, sekaligus memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan tuntutan.

"Hari ini adalah dua tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Bapak Wapres Gibran. Tentunya saya sebagai Gubernur Jakarta bersama Pak Wagub berharap, berkeinginan bahwa aksi ataupun demonstrasi yang diadakan berlangsung dengan tertib, berakhir dengan aman, nyaman," tutur Pramono.

Ia meyakini aspirasi yang disampaikan melalui demonstrasi dapat menjadi perhatian pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penanganannya, menurut dia, perlu disesuaikan dengan persoalan yang disampaikan masyarakat.

"Dan tentunya apa yang menjadi keinginan, harapan, pasti saya yakin akan didengarkan dengan baik oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah Jakarta sendiri," ujar Pramono.

Di sisi lain, Greenpeace Indonesia mendasarkan tuntutannya pada laporan riset berjudul Besok Harga Naik! Gambaran Dampak Krisis Iklim dari Tempat Kerja, Meja Makan, dan Rumah. Riset tersebut mengkaji delapan kelompok masyarakat di tiga wilayah aglomerasi di Pulau Jawa, yakni Jabodetabekjur, Cekungan Bandung, dan Kartamantul.

Menurut laporan Greenpeace, sebanyak 41% responden merasakan dampak krisis iklim terhadap pola konsumsi dan biaya pangan, sedangkan 39% mengalami dampak terhadap produktivitas dan pendapatan. Sebanyak 20% lainnya merasakan pengaruh terhadap akses tempat tinggal dan biaya transportasi.

Jeanny Sirait, Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia, menilai dampak krisis iklim semakin membebani kelompok pekerja yang rentan secara ekonomi. Nelayan dan pekerja sektor gig, termasuk pengemudi ojek daring serta pekerja lepas, menjadi kelompok yang disoroti dalam riset tersebut.

Jeanny menyebut cuaca ekstrem dan bencana ekologis mengancam kesehatan serta keselamatan, sekaligus mengganggu penghasilan dan mendorong kenaikan harga pangan. Ia juga menyoroti tekanan biaya hidup dan ketidakpastian pekerjaan yang dihadapi masyarakat.

Riset itu mencatat 57,34% responden mengurangi konsumsi non-esensial untuk menghemat Rp50.000–Rp1.000.000 per bulan. Sebanyak 38,78% menanam kebutuhan pokok di rumah dengan penghematan sekitar Rp80.000–Rp500.000 per bulan, sementara 56,79% mencari penghasilan tambahan melalui pekerjaan sampingan atau usaha baru yang menghasilkan Rp500.000–Rp2.500.000 per bulan.

Selain itu, 17,73% responden mengembangkan produksi pangan mandiri, seperti sayuran, telur, dan susu, dengan potensi penghasilan Rp5.000–Rp500.000 per bulan. Greenpeace menilai berbagai langkah tersebut mencerminkan upaya rumah tangga mengatasi tekanan ekonomi di tengah dampak krisis iklim.

Atha Rasyadi, Ketua Tim Kampanye Sosial & Ekonomi Greenpeace Indonesia, turut mempertanyakan pemerataan manfaat pertumbuhan ekonomi yang diklaim Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD tahun 2026. Presiden menyebut ekonomi Indonesia tumbuh 5,45% pada paruh pertama 2026, angka yang diklaim sebagai pertumbuhan tertinggi dalam 13 tahun terakhir.

"Presiden mengklaim bahwa angka ini adalah angka pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam 13 tahun terakhir, tetapi siapa yang benar-benar menikmati hasilnya? Karena faktanya pertumbuhan ini tidak dirasakan oleh masyarakat. Ketika pemerintah terus membanggakan angka pertumbuhan, mengorbankan lingkungan secara serampangan, yang pada akhirnya masyarakat justru harus menanggung semua dampaknya. Kita tidak bisa terus diam ketika pertumbuhan ekonomi hanya memperkaya segelintir orang apalagi dengan eksploitasi alam secara serakah, sementara masyarakat dipaksa berjuang sendiri untuk bertahan hidup," kata Atha Rasyadi.

Greenpeace juga menyoroti beban tambahan yang dialami warga terdampak bencana, termasuk pengeluaran untuk kebutuhan harian serta ancaman terhadap kesehatan dan akses pendidikan anak. Organisasi tersebut mengkritik prioritas anggaran pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis dan pemangkasan anggaran penanggulangan bencana, yang menurut mereka berpotensi memperberat tekanan masyarakat.

Jeanny menyatakan hasil penelitian tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan iklim yang lebih berpihak kepada masyarakat. Ia menekankan bahwa persoalan lingkungan berkaitan langsung dengan kemampuan warga memenuhi kebutuhan dasar.

"Temuan dan rekomendasi dalam riset Besok Harga Naik! dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan iklim yang berpihak pada masyarakat. Pemerintah tidak bisa hanya membanggakan angka pertumbuhan ekonomi, ketika masyarakat masih harus berjuang memenuhi kebutuhan dasar dan menanggung sendiri dampak krisis iklim. Kalau rakyat harus menanggung sendiri dampak krisis iklim dan bencana yang berakibat pada kenaikan biaya hidup, lalu apa kerja pemerintah?" tandas Jeanny.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed