Pemerintah Tetapkan Perlindungan Sawah Capai 87,98 Persen
Penetapan lahan pertanian yang dilindungi dari perubahan fungsi telah mencapai 87,98 persen secara nasional. Capaian tersebut melampaui sasaran pemerintah sebesar 87 persen untuk menjaga keberadaan sawah dan mendukung ketahanan pangan nasional, dilansir dari Money. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyampaikan bahwa angka kesepakatan penetapan lahan sawah terlindungi sudah memenuhi target nasional.
Dengan demikian, realisasi perlindungan lahan berada 0,98 persen di atas sasaran yang ditentukan. Target tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional serta Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian alih fungsi lahan. Kedua regulasi tersebut menjadi dasar penetapan sasaran perlindungan lahan sawah di setiap daerah.
Dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan Jakarta, Rabu (11/11/2026), Nusron menjelaskan bahwa pencapaian target nasional belum berarti seluruh daerah menyelesaikan proses administrasi penetapan LP2B.
Ia menyebutkan bahwa pekerjaan berikutnya adalah memastikan lahan sawah yang telah ditetapkan mendapatkan perlindungan. Pemerintah juga perlu menjaga keberadaan sawah baru agar tidak mengalami perubahan peruntukan yang dapat mengurangi lahan pertanian. Dari sisi administrasi pemerintahan daerah, sekitar 110 kabupaten/kota telah mencantumkan Surat Keputusan (SK) LP2B. Sementara itu, 300 kabupaten/kota sudah melewati tahap verifikasi melalui kesepakatan antara pemerintah daerah dan Direktorat Jenderal Tata Ruang.
Selain kedua kelompok tersebut, terdapat 47 kabupaten/kota yang baru menyusun berita acara. Tahapan ini menunjukkan bahwa proses penetapan lahan pertanian terlindungi di tingkat daerah masih berlangsung dengan status penyelesaian yang berbeda-beda. Nusron juga memaparkan bahwa dua kabupaten/kota masih menjalani proses di Ditjen Pengendalian. Sebanyak 11 kabupaten/kota lainnya masih membahas kesepakatan bersama di tingkat daerah dan provinsi.
Secara keseluruhan, sudah ada 400 kabupaten/kota yang mulai menjalankan penetapan lahan sawah terlindungi. Jumlah tersebut mencakup daerah yang telah mencapai tahapan administrasi maupun yang masih menyelesaikan proses kesepakatan. Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa pencapaian persentase nasional berjalan bersamaan dengan proses penyelesaian dokumen dan kesepakatan antarlembaga. Karena itu, pemerintah masih perlu mengawal tahapan penetapan di sejumlah wilayah.
Tiga provinsi belum memenuhi target perlindungan sawah
Meskipun angka nasional telah melampaui sasaran, masih terdapat tiga provinsi yang persentase penetapan LP2B-nya belum mencapai batas minimal 87 persen. Ketiganya adalah Riau, Banten, dan Papua dengan capaian yang berbeda.
Riau menempati posisi dengan persentase perlindungan lahan sebesar 76,24 persen. Menurut Nusron, kondisi penggunaan lahan di wilayah tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan capaian LP2B belum memenuhi sasaran pemerintah. Ia menjelaskan bahwa sebagian besar lahan di Riau merupakan perkebunan kelapa sawit.
Kondisi tersebut berkaitan dengan terbatasnya pencapaian persentase lahan pertanian yang dapat ditetapkan sebagai kawasan perlindungan sawah. "Kenapa Riau kurang? Karena hampir semua di sana lahannya berupa kebun sawit," jelas Nusron.
Provinsi berikutnya adalah Banten yang mencatatkan capaian LP2B sebesar 84,73 persen. Angka tersebut masih berada di bawah target nasional 87 persen, sehingga penetapan perlindungan lahan pertanian di wilayah tersebut belum memenuhi sasaran.
Sementara itu, Papua mencatatkan persentase sebesar 78,02 persen. Dengan capaian tersebut, provinsi ini juga masih belum mencapai ketentuan minimal perlindungan lahan sawah yang ditetapkan pemerintah.
Pemerintah koordinasikan penyelesaian penetapan lahan
Nusron mengatakan bahwa pembahasan mengenai kondisi penetapan LP2B telah dilakukan bersama sejumlah pemangku kepentingan daerah. Pihak yang diajak berdiskusi meliputi bupati, gubernur, Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Tata Ruang, dan Dinas Pertanian.
Dalam koordinasi tersebut, pemerintah daerah telah membahas kondisi lahan pertanian yang dapat dilindungi. Nusron menyampaikan bahwa peluang untuk memperluas lahan sawah yang dilindungi sudah tidak tersedia lagi berdasarkan kondisi yang dibahas bersama para pemangku kepentingan.
Dengan capaian nasional sebesar 87,98 persen, fokus pemerintah selanjutnya adalah menjaga lahan yang sudah masuk dalam penetapan perlindungan. Sementara itu, Riau, Banten, dan Papua masih tercatat sebagai provinsi yang persentase LP2B-nya berada di bawah target nasional 87 persen.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow