Kementan Jaga Stok Beras 25 Juta Ton hingga Juli 2027
Pemerintah memperkirakan ketersediaan beras nasional mampu memenuhi kebutuhan hingga Juli–Agustus 2027, dengan total pasokan sekitar 25 juta ton. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan perkiraan tersebut dalam rapat koordinasi terbatas bidang pangan di Jakarta, Senin (26/10/2026), menjelang Natal dan Tahun Baru.
Menurut Kementerian Pertanian, ketersediaan tersebut berasal dari cadangan beras pemerintah di Perum Bulog sekitar 4,5 juta ton, produksi yang masih berada di lahan sekitar 10 juta ton, serta persediaan di masyarakat, termasuk sektor hotel, restoran, dan katering, yang diperkirakan mencapai 10 juta ton.
Dengan kebutuhan nasional sekitar 2,5 juta ton per bulan, total pasokan itu diperkirakan mencukupi kebutuhan selama 10 bulan. Pemerintah menyatakan persediaan tersebut menjadi penopang pemenuhan kebutuhan masyarakat selama periode libur akhir tahun.
Amran menegaskan bahwa cadangan beras pemerintah saat ini merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah. Ia juga menyatakan Indonesia mempertahankan swasembada beras selama dua tahun pemerintahan tanpa melakukan impor beras pada 2025 maupun 2026.
Untuk menghadapi potensi El Nino dan kekeringan, Kementerian Pertanian menyiapkan pompanisasi, optimalisasi lahan, perbaikan irigasi, serta penggunaan benih yang tahan terhadap kekeringan.
Amran menyatakan pemerintah telah menyiapkan langkah antisipasi untuk menghadapi ancaman cuaca tersebut. Ketersediaan air dan keberlanjutan produksi menjadi bagian dari upaya menjaga pasokan beras nasional.
Data Perum Bulog menunjukkan pengadaan gabah dan beras dalam negeri mencapai 4.131.492 ton setara beras hingga 11 Oktober 2026. Angka tersebut setara dengan 103,29 persen dari target pemerintah sebesar 4 juta ton dan melampaui realisasi sepanjang 2025 yang mencapai 3.191.969 ton setara beras.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebut pencapaian tersebut merupakan hasil kerja bersama berbagai pihak di daerah sentra produksi.
"Keberhasilan melampaui target ini menjadi bukti bahwa dengan kerja bersama, amanah Pemerintah dapat kita jalankan secara optimal," ujar Ahmad Rizal Ramdhani, Direktur Utama Perum Bulog.
Di sisi produksi, Badan Pusat Statistik mencatat hasil panen padi nasional pada 2025 mencapai 60,21 juta ton gabah kering giling, meningkat 13,29 persen dibandingkan 2024 yang sebesar 53,14 juta ton. Setelah dikonversi menjadi beras untuk konsumsi penduduk, produksinya mencapai 34,69 juta ton, bertambah 4,07 juta ton dari tahun sebelumnya.
Luas panen padi pada 2025 juga meningkat 12,69 persen menjadi 11,32 juta hektare. Sementara itu, produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14 persen mencapai 16,16 juta ton, naik 6,74 persen dibandingkan 2024 yang sebesar 15,14 juta ton.
Badan Pangan Nasional mencatat cadangan beras pemerintah berada pada kisaran 4,6 juta ton per 18 September 2026. Pemerintah juga melanjutkan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan serta menyiapkan bantuan beras untuk 33,24 juta penerima selama Oktober–Desember 2026, dengan alokasi 10 kilogram per penerima setiap bulan.
Untuk menjaga penyerapan hasil panen, pemerintah mempertahankan Harga Pembelian Pemerintah gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram. Pada sektor infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum merealisasikan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang melayani sekitar 589.606 hektare lahan pada 2025, sedangkan cakupan 750.000 hektare ditargetkan pada 2026.
Di tengah penguatan cadangan, Kompas.id melaporkan bahwa harga rata-rata nasional beras berbagai kualitas di tingkat eceran pada September 2026 melampaui harga pada Maret 2024. Pada bulan tersebut, Badan Pusat Statistik sebelumnya menyebut harga beras mencapai tingkat tertinggi sepanjang sejarah kemerdekaan Indonesia.
Dalam perkembangan ekspor, Amran pada Selasa (27/10/2026) menyatakan Indonesia menerima permintaan tambahan beras sebanyak 500 ribu ton dari pihak yang belum diungkapkan identitasnya. Pemerintah masih menunggu surat resmi sebelum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai permintaan tersebut.
"Ada, sudah menelepon saya tapi suratnya belum tiba, Mereka ada minta lagi 500 ribu ton. Tapi ya itu (negaranya masih) rahasia dong. Nanti saat aku terima suratnya baru diberitahu," kata Amran dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Amran menyatakan keputusan mengenai kemungkinan ekspor berikutnya bergantung pada penerimaan surat permintaan resmi. Hingga 27 Oktober 2026, identitas pihak peminta dan tujuan pengiriman belum diumumkan pemerintah.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow