Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

DPR dan Pemerintah Naikkan Status Seluruh PPPK Paruh Waktu

Smallest Font
Largest Font

Jutaan tenaga kerja pemerintah dari berbagai bidang profesi berpeluang memperoleh peningkatan status kepegawaian setelah DPR RI dan pemerintah menyepakati pengangkatan seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Keputusan tersebut diumumkan di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (6/11/2026), dengan pelaksanaan mulai 1 Januari 2027.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa kebijakan tersebut tidak lagi terbatas pada tenaga pengajar, tetapi mencakup seluruh kategori PPPK paruh waktu. Kesepakatan itu dihasilkan melalui pembahasan bersama pimpinan DPR dan sejumlah menteri.

"Hari ini kita memutuskan PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu," kata Prasetyo.

Menurut Prasetyo, cakupan kebijakan meliputi guru, dosen, petugas pemadam kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), tenaga kesehatan, tenaga medis, tenaga teknis, serta tenaga pelaksana lainnya.

Dia menjelaskan bahwa peningkatan status tersebut juga membuka peluang bagi pegawai untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 2027.

"Pemerintah memutuskan teman-teman kita PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu, memang waktu itu baru tenaga paruh waktu pengajar atau guru. Hari ini kita memutuskan semua PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu," ujar Prasetyo.

Prasetyo menegaskan bahwa perubahan status berlaku lintas profesi. Dengan kebijakan tersebut, pegawai dari berbagai bidang mendapatkan kesempatan mengikuti seleksi CPNS.

"Itu secara status akan ditingkatkan dari paruh waktu menjadi penuh waktu," kata Prasetyo.

Pemerintah juga mempertimbangkan ketentuan khusus mengenai batas usia untuk profesi tertentu. Sementara itu, kesempatan mengikuti seleksi CPNS akan diberikan kepada pegawai yang telah memperoleh status PPPK penuh waktu.

"Ini karena statusnya naik yang lintas profesi makan diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti tes CPNS," ujar Prasetyo.

Selain peningkatan status PPPK, kesepakatan DPR dan pemerintah mencakup perpanjangan masa kerja guru non-ASN di sekolah negeri yang tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Kebijakan ini juga berlaku bagi guru di lingkungan Kementerian Agama yang masa kontraknya berakhir pada Desember 2026.

Menurut Prasetyo, perlindungan melalui perpanjangan masa kerja tersebut turut diberikan kepada tenaga kesehatan dan tenaga medis. Pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap mulai 1 Januari 2027.

Pemerintah juga merencanakan pembukaan pendaftaran CPNS pada November 2026. Namun, realisasi rencana tersebut tetap mempertimbangkan kemampuan fiskal negara.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan bahwa pembahasan kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut atas aspirasi masyarakat mengenai status kepegawaian tenaga pendidik, kesehatan, teknis, dan tenaga pelaksana lainnya.

"Keseluruhan dari hasil aspirasi yang kemudian kami bahas satu per satu di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama dengan pihak pemerintah," kata Dasco.

Dasco menyatakan DPR berkomitmen menampung berbagai aspirasi masyarakat dan menyelesaikan persoalan kepegawaian melalui koordinasi dengan pemerintah.

"Di tengah segala permasalahan yang kita hadapi bersama-sama, kami berkomitmen untuk satu per satu mari kita selesaikan," ujar Prasetyo.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed