Puan Dukung Polri Usut Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo
Dukungan DPR RI terhadap pengusutan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto disampaikan Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Puan mengapresiasi respons kepolisian sekaligus meminta penyelidikan dilakukan secara profesional dan transparan.
Dalam pidatonya, Puan mengingatkan bahwa penyalahgunaan kewenangan negara dapat mengancam hak masyarakat sekaligus keselamatan para pemimpin nasional. Menurut dia, seluruh kekuasaan negara harus digunakan untuk kepentingan bangsa.
"Kita dihadapkan juga pada tantangan penyalahgunaan alat kekuasaan negara yang dapat mengancam hak-hak warga negara, bahkan mengancam para pimpinan nasional," ujar Puan Maharani.
Dia kemudian menyampaikan penghargaan kepada kepolisian atas penanganan perkara yang melibatkan dugaan penyadapan terhadap kepala negara.
"DPR RI mengapresiasi tindakan kepolisian yang sigap dalam menangani kasus penyadapan Presiden Republik Indonesia," ujar Puan.
Puan juga menegaskan bahwa kewenangan institusi negara tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi, kelompok, ataupun agenda politik tertentu. Penegakan hukum harus tetap menjamin independensi aparat.
"Kewenangan negara tidak boleh disalahgunakan sebagai instrumen kepentingan politik, kriminalisasi, ataupun pembungkaman suara kritis masyarakat," tegas Puan.
Dia menambahkan bahwa DPR mendukung proses penyelidikan yang berjalan tanpa intervensi pihak mana pun.
"Aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional, independen, dan tidak menjadi alat kekuasaan siapa pun. DPR RI mendukung upaya kepolisian melakukan pengusutan secara transparan dan profesional untuk mengungkap kasus penyadapan Presiden Republik Indonesia," ujar Puan.
Dalam agenda pembukaan masa persidangan tersebut, Puan turut mengajak anggota DPR memperkuat pelaksanaan tugas konstitusional lembaga legislatif untuk menjaga kedaulatan negara serta melindungi kesejahteraan masyarakat.
"Mengawali masa sidang ini, marilah kita kembali meneguhkan komitmen dalam menjalankan fungsi konstitusional DPR RI untuk menjaga penyelenggaraan negara yang berdaulat, melindungi dan mensejahterakan rakyat," ujar Puan.
Selain perkara penyadapan, DPR turut menyoroti sejumlah persoalan nasional. Isu tersebut mencakup administrasi kewilayahan, perundungan anak, kelangkaan dan kenaikan harga pakan ternak, pembangunan infrastruktur pascabencana, serta gangguan keamanan dan kemacetan.
Perhatian parlemen juga mencakup ketepatan penyaluran bantuan sosial, penanganan kebakaran hutan dan lahan, kesehatan masyarakat terdampak, reformasi Jaminan Kesehatan Nasional, serta pemerataan revitalisasi sekolah. Perbaikan tata kelola pasar modal dan penguatan ketahanan energi melalui peningkatan produksi minyak dan gas bumi juga masuk dalam agenda perhatian DPR.
Sementara itu, Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Informasi tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11).
Kepala Bareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menjelaskan bahwa penyidik sebelumnya mengumumkan penetapan tiga tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH.
"Penyidik telah menetapkan terhadap tiga orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH," ujar Asep Safrudin.
Dalam keterangan yang sama, penyidik menyebut dugaan penyadapan dilakukan terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto. Perkara tersebut juga mencakup dugaan penghapusan data elektronik dan akses ilegal.
"Diduga telah melakukan telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia," ujar Asep Safrudin.
Informasi yang dihimpun Detik menyebut nama mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dengan inisial LSP, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta dengan inisial AHN, serta Irjen Eko Hadi Santoso dengan inisial EH sebagai pihak yang disebut dalam perkara tersebut.
Dalam pidato yang bertepatan dengan Hari Pahlawan 2026, Puan juga mengingatkan pentingnya meneruskan nilai perjuangan para pendahulu. Ia menghubungkan semangat mempertahankan kemerdekaan dengan tanggung jawab generasi sekarang.
"Kepahlawanan tidak kepahlawanan tidak boleh berhenti sebagai kenangan sejarah, tetapi harus hidup sebagai tanggung jawab kebangsaan," ujar Puan Maharani.
Puan menyebut perjuangan rakyat dalam Pertempuran Surabaya 81 tahun lalu sebagai bagian penting dari sejarah mempertahankan kedaulatan Indonesia. Menurut dia, pengorbanan para pendahulu harus menjadi landasan bagi perjuangan menghadapi persoalan bangsa saat ini.
"Jika para pahlawan dahulu berjuang membebaskan bangsa dari penjajahan, maka perjuangan generasi hari ini adalah memastikan kemerdekaan benar-benar membebaskan rakyat dari kemiskinan, ketimpangan, ketidakadilan dan segala bentuk ketergantungan yang melemahkan kedaulatan bangsa," ujar Puan.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow