Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

DPR Desak Kemenhaj Lindungi Jemaah Umrah Terdampak Konflik Riyadh

Smallest Font
Largest Font

Gangguan penerbangan akibat eskalasi konflik di Riyadh, Arab Saudi, mendorong Anggota Komisi VIII DPR Maman Im anul Haq meminta Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memperkuat perlindungan jemaah umrah Indonesia. Pemerintah diminta memantau keberadaan jemaah, memenuhi kebutuhan selama penundaan perjalanan, serta menyiapkan mekanisme penanganan darurat.

Menurut Maman, pembatasan rute udara di kawasan Riyadh dan sejumlah kota transit di Teluk, termasuk Abu Dhabi dan Dubai, telah menimbulkan kendala perjalanan bagi beberapa rombongan jemaah umrah. Situasi tersebut memerlukan pendataan aktual agar pemerintah dapat mengetahui kondisi dan lokasi jemaah yang terdampak.

Maman meminta Kemenhaj segera memperbarui data dan memetakan lokasi jemaah untuk memastikan kebutuhan akomodasi serta konsumsi terpenuhi selama jadwal perjalanan tertunda.

Dalam keterangan yang diterima di Jakarta pada Rabu, Maman menekankan pentingnya pengawasan langsung terhadap kondisi jemaah agar mereka tidak kehilangan akses informasi maupun bantuan.

"Kemenhaj harus memastikan setiap jamaah yang terdampak terpantau dengan baik. Jangan sampai ada jemaah yang terlantar, kesulitan informasi, atau bingung meminta bantuan," kata Maman, Anggota Komisi VIII DPR.

Ia juga meminta pemerintah memperhatikan jemaah yang masih berada di Arab Saudi maupun calon jemaah yang belum berangkat dari Indonesia. Menurut dia, pemantauan aktif diperlukan untuk menyesuaikan penanganan dengan perkembangan situasi penerbangan.

"Kami memantau perkembangan situasi di Riyadh yang berdampak pada perjalanan jamaah umrah Indonesia. Kemenhaj harus bergerak aktif memantau kondisi jamaah di Arab Saudi maupun calon yang akan berangkat karena keselamatan adalah prioritas utama," ujar Maman.

Untuk mempercepat penanganan, Maman mendorong Kemenhaj berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, KBRI Riyadh, KJRI Jeddah, serta Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Kerja sama tersebut dinilai penting untuk merespons perubahan lalu lintas penerbangan internasional dan membantu jemaah yang membutuhkan pendampingan darurat di bandara.

Maman menegaskan bahwa keputusan penanganan harus mengacu pada informasi yang mencerminkan situasi aktual. Data lapangan diperlukan untuk menentukan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing jemaah.

"Penanganan harus berdasarkan data kondisi nyata di lapangan, bukan sebatas laporan umum," ujar Maman.

Selain koordinasi antarlembaga, ia mengusulkan pembentukan posko pengaduan dan penyediaan layanan hotline resmi yang mudah diakses jemaah maupun keluarga mereka di Indonesia. Layanan tersebut diharapkan menyediakan informasi mengenai perubahan jadwal penerbangan, pembatalan perjalanan, dan ketersediaan tempat menginap.

Maman juga mengimbau jemaah dan keluarga untuk tetap tenang serta tidak mengambil tindakan tanpa berkoordinasi dengan petugas perjalanan. Jemaah diminta mematuhi instruksi otoritas penerbangan dan pemerintah selama mengalami penundaan perjalanan.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed