DPR Desak Pemerintah Lindungi Warga dari Asap Karhutla
Memburuknya kualitas udara akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia mendorong anggota Komisi IV DPR Rina Sa’adah mendesak pemerintah memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat. Dalam keterangannya yang dikutip pada Rabu (14/10/2026), ia meminta pemerintah memastikan ketersediaan layanan kesehatan, masker, dan evakuasi bagi warga yang terancam asap.
Data pemantauan kualitas udara pada Rabu menunjukkan kondisi berbahaya di sejumlah kota. Menurut IQAir, indeks kualitas udara (AQI) di Palembang mencapai 688, dengan konsentrasi PM2.5 sebesar 420 mikrogram per meter kubik (µg/m³). Di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, AQI tercatat 396 pada pukul 04.00 WIB dan konsentrasi PM2.5 mencapai 273 mikrogram per meter kubik.
Sementara itu, kualitas udara di Balikpapan, Kalimantan Timur, berada dalam kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif. IQAir mencatat AQI kota tersebut mencapai 123 pada pukul 06.00 Wita, Rabu (14/10/2026).
Rina menilai perlindungan masyarakat harus berjalan bersamaan dengan pemadaman api, terutama bagi anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, dan warga yang memiliki penyakit pernapasan. Ia meminta pemerintah menetapkan penanggung jawab, memetakan kebutuhan setiap wilayah terdampak, serta menambah dukungan apabila persediaan yang ada belum mencukupi.
"Setiap wilayah terdampak harus jelas siapa penanggung jawabnya, apa kebutuhannya, dan bagaimana perkembangan penanganannya. Jika dukungan yang ada belum cukup, segera tambah. Keselamatan rakyat tidak boleh menunggu," ujar Rina Sa’adah, anggota Komisi IV DPR.
Ia juga meminta petugas mendatangi warga secara langsung untuk memeriksa kondisi kesehatan dan memastikan perlindungan tersedia sebelum jumlah pasien meningkat. Menurut Rina, upaya pencegahan perlu menjangkau hingga desa-desa yang terdampak asap.
"Jangan menunggu rumah sakit dipenuhi warga dengan gangguan pernapasan. Datangi masyarakat, periksa kebutuhan mereka, dan berikan perlindungan sejak dini. Negara harus hadir sampai ke desa-desa yang terdampak," ujar Rina Sa’adah.
Untuk memperkuat penanganan, Rina mendorong pemerintah pusat dan daerah menyatukan komando serta meningkatkan koordinasi antara Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya. Ia juga meminta percepatan pemadaman, dukungan personel dan peralatan, pemanfaatan bantuan udara, serta penggunaan anggaran yang tersedia.
"Rakyat sesak napas, pemerintah harus kerahkan seluruh kekuatan! Maksimalkan personel, peralatan, dukungan udara, dan anggaran yang tersedia. Jangan biarkan masyarakat menghadapi ancaman asap tanpa perlindungan yang memadai," ujar Rina Sa’adah.
Selain ancaman kesehatan, karhutla berkepanjangan juga mengganggu kehidupan sosial dan ekonomi keluarga. Ketua DPR RI Puan Maharani pada Selasa (13/10/2026) meminta pemerintah memastikan warga terdampak memperoleh dukungan selama bencana berlangsung dan memiliki kesempatan memulihkan kehidupan setelahnya.
"Banyak masyarakat telah merasakan dampaknya baik dari sisi kesehatan, keamanan, dan sosial," kata Puan Maharani, Ketua DPR RI.
Puan menyoroti kesulitan keluarga dalam menjaga keselamatan anak, mempertahankan pekerjaan, dan memenuhi kebutuhan rumah tangga selama kondisi belum menentu. Ia meminta pemerintah memperjelas sasaran penanganan, pembagian tanggung jawab antarlembaga, dan keberlanjutan bantuan bagi masyarakat.
"Pemerintah perlu memberi kepastian bahwa mereka memperoleh dukungan selama keadaan ini berlangsung dan memiliki jalan untuk memulihkan kehidupan setelahnya," kata Puan Maharani.
Ia juga menekankan perlunya keterpaduan antara pemadaman kebakaran dan perlindungan masyarakat agar penanganan tidak berhenti pada upaya mengendalikan api. Menurut Puan, kejelasan hasil yang ingin dicapai dan kesinambungan dukungan diperlukan ketika aktivitas warga harus disesuaikan demi keselamatan.
"Agenda tersebut perlu memperjelas hasil yang hendak dicapai, tanggung jawab antarlembaga, dan kesinambungan dukungan ketika kegiatan warga harus disesuaikan demi keselamatan," kata Puan Maharani.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan yang disampaikan Puan, karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera telah berdampak terhadap 12,5 juta jiwa. Kemenkes juga mencatat 174.694 warga mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) pada periode Agustus hingga 21 September 2026 di tujuh provinsi prioritas, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
Dari jumlah tersebut, Kemenkes mencatat 40.363 balita mengalami ISPA akibat karhutla. Sejumlah warga di beberapa daerah juga masih bertahan di lokasi pengungsian akibat dampak kebakaran.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow