Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

TB Hasanuddin Tegaskan Pengerahan TNI untuk Demo Harus Sesuai Hukum

Smallest Font
Largest Font

Pengerahan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mengamankan demonstrasi harus memenuhi persyaratan hukum dan prosedur yang berlaku. Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyampaikan penegasan tersebut pada Kamis (29/10/2026), menyusul keterlibatan personel TNI dalam pengamanan aksi demonstrasi di sejumlah titik di Jakarta sehari sebelumnya.

Menurut Hasanuddin, pelibatan militer dalam demonstrasi yang berpotensi memicu konflik sosial harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015. Kedua aturan tersebut menjadi rujukan dalam mekanisme penanganan konflik sosial.

Hasanuddin menegaskan bahwa prosedur hukum harus dipenuhi sebelum prajurit TNI diterjunkan. Ia juga menyoroti pentingnya kejelasan dasar hukum, pihak yang mengajukan permintaan, dan mekanisme pelaksanaan pengerahan.

"Pelibatan TNI tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena terdapat prosedur dan persyaratan hukum yang harus dipenuhi," ujar TB Hasanuddin, anggota Komisi I DPR RI.

Dalam penjelasannya, Hasanuddin merujuk Pasal 44 dan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 yang mengatur mekanisme pelibatan TNI dalam penanganan konflik sosial. Menurut dia, proses tersebut mencakup penyampaian permintaan pengerahan kepada Presiden sesuai ketentuan yang berlaku.

"Dalam konteks penanganan konflik sosial, ada prosedur yang harus dilalui sebelum TNI dilibatkan. Permintaan pengerahan harus disampaikan kepada Presiden sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata TB Hasanuddin.

Ia juga menjelaskan bahwa dalam bantuan penanganan konflik sosial, prajurit TNI berada di bawah kendali operasi Polri sesuai ketentuan yang berlaku. Pelibatan tersebut berkaitan dengan aturan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang TNI beserta perubahannya.

Hasanuddin kembali menekankan perlunya pemenuhan persyaratan hukum sebelum pengerahan dilakukan.

"Jika mengacu pada ketentuan yang ada, pengerahan TNI tidak bisa dilakukan tanpa memenuhi persyaratan dan prosedur hukum. Harus jelas dasar pelibatannya, siapa yang meminta, serta bagaimana mekanisme pelaksanaannya," ujar TB Hasanuddin.

Ia menilai dasar hukum pengerahan perlu dipertanyakan dan dievaluasi apabila prosedur yang diwajibkan belum ditempuh dan kondisi yang memenuhi kriteria penanganan konflik sosial tidak ditemukan. Penanganan demonstrasi, menurut dia, tetap harus mematuhi hukum, menjaga ketertiban umum, dan menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat.

Dalam penegasan berikutnya, Hasanuddin mengingatkan bahwa kepatuhan terhadap ketentuan hukum merupakan bagian penting dari pelaksanaan tugas TNI.

"Intinya, setiap pelibatan TNI harus memiliki dasar hukum yang jelas dan memenuhi prosedur yang berlaku. Hal ini penting agar pelaksanaan tugas TNI tetap berada dalam koridor hukum dan tidak menimbulkan persoalan baru," kata TB Hasanuddin.

Sorotan terhadap pengerahan personel TNI muncul setelah demonstrasi berlangsung di kawasan Bundaran HI, Jakarta, pada Rabu (28/10/2026). Aksi tersebut diikuti sejumlah elemen masyarakat, koalisi petani, serta mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Kehadiran prajurit TNI dalam pengamanan aksi menjadi perhatian karena pengamanan demonstrasi juga merupakan tugas kepolisian.

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), salah satu kelompok peserta aksi, menyampaikan lima tuntutan utama. Tuntutan tersebut mencakup penetapan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional, penindakan terhadap korporasi yang bertanggung jawab, serta penyelesaian integrasi tata kelola lahan.

Dalam bidang anggaran, BEM UI mendesak pemerintah memprioritaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk kepentingan rakyat serta menghentikan pemborosan anggaran untuk kepentingan politik melalui program populis, termasuk MBG dan KDMP.

Tuntutan lainnya meliputi penurunan biaya pendidikan, pemerataan akses layanan dasar, penyediaan lapangan kerja berkualitas, penghentian penyalahgunaan hukum untuk mempertahankan kekuasaan, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

BEM UI juga menuntut pemulihan kebebasan berpendapat, pengadilan bagi pelanggar hak asasi manusia (HAM), dan penghentian militerisasi ruang sipil.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed