DPR Desak Pemerintah Evaluasi Keselamatan Pelayaran Pascainsiden KMP Batumandi
Insiden kebakaran hingga tenggelamnya Kapal Motor Penumpang (KMP) Batumandi di perairan Merak, Banten, mendorong desakan evaluasi menyeluruh terhadap keselamatan transportasi laut. Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko meminta pemerintah memperketat pengawasan kapal, menegakkan hukum atas pelanggaran, dan merencanakan peremajaan armada penyeberangan, sebagaimana dilansir dari Detik Finance, Kamis (22/10/2026). Sudjatmiko menekankan bahwa upaya pencegahan harus menjadi bagian utama pengelolaan keselamatan pelayaran.
Menurutnya, setiap kapal yang beroperasi wajib memenuhi standar teknis dan memiliki kesiapan menghadapi keadaan darurat. Ia menyebut pemeriksaan perlu mencakup kondisi mesin, instalasi kelistrikan, kelengkapan peralatan keselamatan, serta kemampuan kapal menghadapi situasi darurat. Pengawasan juga tidak boleh berhenti pada pemeriksaan dokumen administratif, tetapi harus memastikan kondisi teknis kapal benar-benar layak beroperasi.
Perhatian khusus diperlukan pada jalur penyeberangan Merak-Bakauheni yang memiliki mobilitas penumpang dan distribusi barang tinggi. Sudjatmiko menilai pengawasan di jalur tersebut perlu memastikan seluruh kapal memenuhi persyaratan keselamatan sebelum diizinkan berlayar.
Dalam keterangannya, Sudjatmiko mengingatkan pentingnya pencegahan kecelakaan melalui pengawasan yang konsisten. "Keselamatan pelayaran harus dijaga sebelum kecelakaan terjadi, bukan baru menjadi perhatian setelah semuanya terlambat," ujar Sudjatmiko, Anggota Komisi V DPR RI.
Selain pengawasan operasional, ia meminta penyelidikan tenggelamnya KMP Batumandi dilakukan secara menyeluruh. Pemeriksaan perlu menelusuri penyebab kebakaran, riwayat pemeliharaan kapal, ketersediaan peralatan keselamatan, dan kepatuhan terhadap prosedur operasional. Sudjatmiko menegaskan bahwa penyebab pasti kebakaran dan tenggelamnya kapal harus ditetapkan berdasarkan hasil investigasi serta pemeriksaan teknis. Ia juga meminta hasil penyelidikan disampaikan secara transparan agar dasar penentuan penyebab kejadian dan langkah pencegahannya dapat diketahui masyarakat.
"Kalau ditemukan pelanggaran atau kelalaian, harus ada tindakan tegas sesuai hukum. Penyelidikan harus dilakukan secara transparan agar publik mengetahui apa penyebab kejadian ini dan langkah apa yang diambil untuk mencegahnya terulang," ujar Sudjatmiko, Anggota Komisi V DPR RI. Evaluasi berikutnya menyangkut kondisi armada kapal penyeberangan, terutama kapal berusia tua yang memerlukan pemeriksaan dan pemeliharaan lebih intensif.
Menurut Sudjatmiko, usia kapal perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan kebutuhan perawatan dan peremajaan, tetapi keputusan mengenai kelayakan operasi tetap harus didasarkan pada pemeriksaan sesuai standar keselamatan. Ia menegaskan bahwa kapal yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan tidak boleh dipaksakan untuk beroperasi. Penilaian tersebut harus mengacu pada hasil pemeriksaan teknis, bukan semata-mata usia armada.
"Jika hasil pemeriksaan menunjukkan kapal tidak lagi memenuhi standar keselamatan, jangan dipaksakan untuk beroperasi. Keselamatan penumpang harus menjadi prioritas utama," ujar Sudjatmiko, Anggota Komisi V DPR RI.
Sudjatmiko juga mendorong penyusunan rencana peremajaan armada berdasarkan audit kondisi kapal dan kebutuhan pemeliharaan. Pelaksanaannya, menurut dia, perlu didukung perencanaan anggaran agar kapal yang beroperasi memenuhi standar kelaiklautan. Selain kondisi kapal, evaluasi perlu mencakup sistem keselamatan di jalur Merak-Bakauheni, termasuk kesiapan tanggap darurat dan koordinasi antara regulator, otoritas pelabuhan, operator kapal, serta petugas penyelamat. Langkah-langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mencegah kecelakaan serupa terulang dan menjaga kelancaran mobilitas masyarakat serta distribusi barang.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow