Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Menteri PPPA Desak Evaluasi PPN Pembalut 11 Persen

Smallest Font
Largest Font

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) efektif 11 persen terhadap pembalut menstruasi memicu desakan evaluasi dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, Komnas Perempuan, hingga seorang warga yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Perdebatan mengenai kebijakan tersebut mencuat di Jakarta pada 2-3 November 2026 karena pembalut dinilai sebagai kebutuhan biologis perempuan, bukan barang mewah.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan bahwa pembalut yang diperdagangkan di Indonesia termasuk Barang Kena Pajak (BKP). Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti menyatakan pengenaan PPN berlaku sepanjang penyerahannya memenuhi ketentuan perpajakan.

Untuk barang non-mewah, tarif PPN ditetapkan sebesar 12 persen dengan dasar pengenaan pajak berupa nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual. Mekanisme tersebut membuat beban PPN efektif tetap setara dengan 11 persen.

Arifah Fauzi menempatkan persoalan akses produk menstruasi sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan dasar perempuan. Dalam pernyataan melalui akun resmi Kementerian PPPA pada Senin (2/11/2026), ia menekankan pentingnya ketersediaan produk sanitasi yang aman dan terjangkau.

"Ruang publik saat ini ramai membahas isu pembalut perempuan. Di tengah pro dan kontra, satu hal yang harus kita tegaskan, pembalut bukanlah barang mewah," kata Arifah Fauzi.

Menurut Arifah, kebutuhan menstruasi berkaitan langsung dengan kesehatan, kebersihan, dan kenyamanan perempuan. Pemenuhannya juga harus diperhatikan dalam keadaan darurat, termasuk ketika terjadi bencana.

Ia menjelaskan bahwa pembalut termasuk perlengkapan yang perlu disediakan dalam paket bantuan kebutuhan dasar perempuan atau dignity kit.

"Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak pernah berhenti melakukan advokasi pada pihak-pihak yang memberikan bantuan bencana bahwa perempuan tetap mengalami menstruasi bulanan meskipun berada dalam kondisi darurat," ujar Arifah Fauzi.

Arifah juga menyoroti pentingnya menghilangkan stigma terhadap kebutuhan menstruasi. Menurutnya, perempuan harus memperoleh akses terhadap produk sanitasi yang layak tanpa menghadapi rasa malu maupun diskriminasi.

"Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan yang lebih peduli terhadap kesehatan perempuan. Memenuhi kebutuhan dasar perempuan juga merupakan bagian dari mewujudkan kehidupan yang lebih setara dan bermartabat," kata Arifah Fauzi.

Ia menambahkan bahwa dukungan terhadap keterjangkauan produk menstruasi perlu diberikan terutama kepada perempuan dari kelompok sosial ekonomi rentan.

"Dengan demikian, dibutuhkan dukungan dari banyak pihak terkait ketersediaan akses terhadap produk sanitasi menstruasi yang aman, layak, dan terjangkau, khususnya untuk mereka yang berasal dari kelompok sosial ekonomi rentan ke bawah," ujar Arifah Fauzi.

Desakan peninjauan kebijakan juga disampaikan Wakil Ketua Komnas Perempuan Dahlia Madanih. Dalam pernyataan yang disampaikan pada 2 November 2026, ia menilai pengenaan pajak terhadap produk menstruasi belum memperhitungkan kebutuhan khusus perempuan dalam memenuhi hak kesehatan reproduksi.

"Pengenaan pajak terhadap produk menstruasi merupakan kebijakan yang bias gender, karena tidak mempertimbangkan kebutuhan khusus perempuan dalam pemenuhan hak kesehatan reproduksinya. Dengan jumlah penduduk perempuan yang besar, negara seharusnya menghadirkan kebijakan yang memastikan akses perempuan terhadap kebutuhan kesehatan reproduksi, bukan justru menambah beban ekonomi atas kebutuhan biologis yang tidak dapat dihindari," kata Dahlia Madanih.

Komnas Perempuan menilai kebijakan yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024 tersebut berpotensi memperbesar beban pengeluaran perempuan, khususnya mereka yang berpenghasilan rendah.

Dahlia juga menghubungkan persoalan ini dengan kemiskinan menstruasi atau period poverty. Kondisi tersebut mencakup keterbatasan akses terhadap produk menstruasi, fasilitas sanitasi, air bersih, serta informasi kesehatan akibat hambatan ekonomi dan sosial.

"Kebutuhan terhadap produk menstruasi tidak terbatas pada pembalut selama masa menstruasi, tetapi juga berkaitan dengan kebutuhan perempuan dalam kondisi reproduksi lainnya, seperti setelah melahirkan, mengalami perdarahan, maupun keguguran. Kebutuhan tersebut penting untuk menjaga kesehatan reproduksi dan harus dapat diakses secara layak serta terjangkau," kata Dahlia Madanih.

Dalam keterangannya kepada detikcom, Dahlia kembali menegaskan bahwa kebijakan perpajakan perlu mempertimbangkan keadilan gender. Ia menyebut kebutuhan produk menstruasi merupakan kebutuhan rutin yang tidak dapat dihindari oleh perempuan.

"Pengenaan pajak terhadap produk menstruasi merupakan kebijakan yang bias gender karena tidak mempertimbangkan kebutuhan khusus perempuan dalam pemenuhan hak kesehatan reproduksinya," ujar Dahlia Madanih.

Komnas Perempuan juga mengaitkan keterjangkauan produk menstruasi dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama tujuan pertama mengenai penghapusan kemiskinan.

Di luar desakan pemerintah dan lembaga perlindungan perempuan, persoalan tersebut turut dibawa ke jalur konstitusional. Warga negara Indonesia bernama Berita Matondang mendaftarkan permohonan pengujian undang-undang ke MK pada Senin (2/11/2026).

Permohonan itu menguji Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 1 beserta penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemohon mempermasalahkan tidak disebutkannya produk pembalut menstruasi secara eksplisit dalam daftar barang kena pajak yang memperoleh fasilitas pembebasan PPN. Ia juga mempersoalkan belum adanya jaminan bahwa penentuan barang kebutuhan pokok dilakukan berdasarkan kriteria objektif, rasional, dan proporsional.

Dalam permohonannya, Berita Matondang menjelaskan bahwa kebutuhan sanitasi menstruasi berkaitan dengan proses biologis manusia dan tidak semata-mata didasarkan pada pilihan konsumsi.

"Ketiadaan jaminan normatif tersebut berpotensi mengakibatkan kebutuhan esensial yang berkaitan dengan fungsi biologis manusia tidak memperoleh pertimbangan yang setara dalam penentuan kebijakan fasilitas perpajakan," tulis pemohon.

Pemohon mengakui negara memiliki kewenangan menentukan barang yang memperoleh fasilitas perpajakan. Namun, kewenangan tersebut dinilai tetap harus dijalankan berdasarkan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

"Pemohon memahami negara memiliki kewenangan untuk menentukan barang yang memperoleh fasilitas PPN dengan mempertimbangkan penerimaan negara, kemampuan administrasi, dan kepentingan masyarakat. Namun, kewenangan tersebut tidak menghilangkan kewajiban untuk menyelenggarakan kebijakan perpajakan secara rasional dan adil," tulis pemohon.

Ia juga meminta agar penentuan kategori kebutuhan pokok mempertimbangkan kebutuhan biologis yang berhubungan langsung dengan kesehatan dan kebersihan manusia.

"Ketika fasilitas diberikan kepada barang yang dikategorikan sebagai kebutuhan pokok, penentuan kategori tersebut semestinya mempertimbangkan karakter kebutuhan yang relevan, termasuk kebutuhan sanitasi menstruasi yang timbul dari proses biologis dan berhubungan dengan kesehatan serta kebersihan," tambah pemohon.

Sebagai perbandingan, pemohon menyinggung kebijakan Malaysia yang menetapkan pajak penjualan 0 persen untuk pembalut, tampon, dan pembalut tipis atau panty liner.

Dalam petitumnya, Berita Matondang meminta MK mengabulkan permohonan seluruhnya serta menyatakan ketentuan yang diuji bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat apabila tidak mempertimbangkan kebutuhan biologis esensial, termasuk produk sanitasi menstruasi.

Pemohon juga meminta agar penjelasan pasal tersebut dimaknai bahwa daftar barang kebutuhan pokok tidak bersifat limitatif sehingga produk sanitasi menstruasi dapat dipertimbangkan memperoleh fasilitas perpajakan.

"Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (demi keadilan)," ujar pemohon.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed