Pemprov DKI Hapus Denda Pajak Kendaraan hingga Akhir 2026
Pemilik kendaraan bermotor di Jakarta dapat melunasi tunggakan pajak tanpa membayar denda keterlambatan melalui program pemutihan yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Program berlangsung pada 2 November hingga 31 Desember 2026 untuk memberikan keringanan kepada wajib pajak. Dilansir dari Otomotif, fasilitas tersebut mencakup penghapusan sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Pembebasan denda diberikan secara otomatis kepada wajib pajak yang memenuhi ketentuan tanpa perlu mengajukan permohonan khusus. Melalui kebijakan ini, pemilik kendaraan hanya perlu melunasi pokok pajak yang masih terutang. Namun, penghapusan sanksi tidak berarti seluruh kewajiban pembayaran kendaraan dihapuskan.
Untuk memanfaatkan program tersebut, masyarakat perlu menyiapkan dokumen administrasi sebelum mendatangi kantor Samsat. Persyaratan yang harus dibawa meliputi STNK asli dan fotokopi, BPKB asli dan fotokopi, serta KTP asli pemilik kendaraan sesuai identitas pada STNK beserta fotokopinya.
Apabila pengurusan pembayaran diwakilkan kepada orang lain, wajib pajak juga harus menyertakan surat kuasa. Status denda kendaraan dapat diperiksa terlebih dahulu melalui laman resmi Samsat DKI Jakarta. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui kantor Samsat sesuai wilayah administrasi kendaraan. Untuk Jakarta Utara dan Jakarta Pusat, layanan berada di Kantor Bersama Samsat Jakarta Utara dan Jakarta Pusat, Jalan Gunung Sahari Nomor 13, Pademangan, Jakarta Utara.
Warga Jakarta Barat dapat mendatangi Kantor Bersama Samsat Jakarta Barat di Jalan Daan Mogot KM 13, Cengkareng, Jakarta Barat. Sementara itu, Samsat Jakarta Timur berlokasi di Jalan D.I. Panjaitan Kavling 55, Jatinegara, Jakarta Timur. Untuk wilayah Jakarta Selatan, pelayanan tersedia di Kompleks Gedung Polda Metro Jaya, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Di luar kewajiban pokok pajak, terdapat biaya yang tetap harus dibayar ketika pemilik kendaraan mengurus perpanjangan STNK lima tahunan. Biaya tersebut mencakup penerbitan STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau pelat nomor. Biaya penerbitan STNK dan TNKB termasuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Karena bukan bagian dari sanksi administratif pajak daerah, kedua biaya tersebut tidak termasuk dalam fasilitas penghapusan denda Pemprov DKI Jakarta. Dengan demikian, pembebasan dalam program pemutihan hanya berlaku untuk sanksi administratif PKB dan BBNKB. Pokok pajak tertunggak serta biaya penerbitan dokumen kendaraan yang diwajibkan tetap harus dilunasi sesuai ketentuan.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow