Riau dan Tulungagung Beri Keringanan Pajak Kendaraan
Pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah daerah di Jawa Timur memberikan keringanan pajak kendaraan bermotor melalui program pemutihan yang berlangsung hingga 30 November 2026. Kebijakan ini menyasar wajib pajak yang memiliki tunggakan, dengan pembebasan denda dan sejumlah potongan sesuai ketentuan masing-masing daerah.
Di Riau, program berlangsung mulai 15 Oktober hingga 30 November 2026. Sementara itu, Samsat Tulungagung mencatat 7.228 wajib pajak memanfaatkan pemutihan tahap II pada 1–15 Oktober 2026, menurut data petugas setempat.
Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, Ninno Wastikasari, menjelaskan bahwa program di wilayahnya memberikan waktu terbatas bagi masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pajak kendaraan tanpa membayar sanksi administratif.
"Program ini diberlakukan mulai 15 Oktober hingga 30 November. Atau hanya 1,5 bulan saja," ujar Ninno Wastikasari, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.
Selain pembebasan denda, pemerintah provinsi memberikan keringanan bagi kendaraan yang menunggak pajak selama dua tahun atau lebih. Dalam skema tersebut, perhitungan pembayaran pokok pajak disesuaikan dengan ketentuan program.
"Pokok pajak kendaraan bermotor yang dibayar adalah pajak terutang tahun terakhir ditambah dengan pokok pajak tahun berjalan," ujar Ninno Wastikasari.
Pemprov Riau juga memberikan potongan khusus untuk kendaraan angkutan barang guna meringankan kewajiban pajak sektor angkutan niaga.
"Program pengurangan 40 persen atas pokok pajak kendaraan bermotor ini khusus untuk angkutan barang," tutur Ninno Wastikasari.
Anggota DPRD Provinsi Riau Abdullah menilai program tersebut berpotensi membantu masyarakat sekaligus meningkatkan penerimaan daerah melalui penyelesaian tunggakan pajak kendaraan.
"Harapan saya di tahun ini tingkat tunggakan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Riau itu jauh signifikan menurun. Sehingga menjadi pendapatan bagi daerah, baik bagi provinsi maupun kabupaten/kota," kata Abdullah, anggota DPRD Provinsi Riau.
Sekretaris Fraksi PKS DPRD Riau itu mengimbau masyarakat memanfaatkan pelayanan Samsat selama masa pemutihan. Pelaksana Tugas Gubernur Riau SF Hariyanto juga menekankan bahwa kesempatan tersebut memiliki batas waktu.
"Mari manfaatkan program ini, program ini dibuat agar masyarakat tetap bisa melakukan kewajibannya dalam membayar pajak. Gunakan kemudahan layanan Samsat yang sudah disediakan," ujar SF Hariyanto, Pelaksana Tugas Gubernur Riau.
Di Tulungagung, Jawa Timur, jumlah pengguna program pemutihan tahap II mencapai 7.228 wajib pajak selama 1–15 Oktober 2026. Petugas Pengelolaan Data Pelayanan Perpajakan Kantor Bersama Samsat Tulungagung, Bambang Haryanto, menyebut capaian tersebut mendekati separuh jumlah peserta pemutihan tahap I pada Agustus.
"Secara kuantitas, jumlah ini sudah mendekati separuh dari capaian pelaksanaan program pemutihan tahap I yang berlangsung pada 1-31 Agustus 2026, yang tercatat sudah dimanfaatkan oleh 15.167 wajib pajak," kata Bambang Haryanto.
Menurut data Samsat Tulungagung hingga September 2026, terdapat 58.221 kendaraan menunggak Pajak Kendaraan Bermotor dari total 558.178 kendaraan terdaftar. Sebanyak 199 unit di antaranya merupakan kendaraan dinas pemerintah berpelat merah.
Program tahap II di Jawa Timur mencakup pembebasan denda keterlambatan PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta pembebasan PKB progresif untuk kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya sesuai ketentuan.
"Program pemutihan ini memberi keringanan kepada wajib pajak dimana tunggakan pajak akan berkurang," ujar Bambang Haryanto.
Keringanan khusus juga berlaku bagi kendaraan roda dua milik keluarga kurang mampu yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Pembebasan denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2025 serta tahun-tahun sebelumnya diberikan dengan batas maksimal Rp500 ribu dari pokok PKB. Ketentuan serupa berlaku bagi kendaraan roda tiga, sedangkan kendaraan roda dua untuk operasional ojek daring mengikuti kebijakan khusus.
Bambang menyatakan Samsat Tulungagung tidak menetapkan target jumlah peserta. Petugas mengutamakan penyebaran informasi mengenai fasilitas yang tersedia selama periode program.
"Tidak ada target khusus program pemutihan ini. Kami melakukan sosialisasi seluas-luasnya agar dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat," ujar Bambang Haryanto.
Untuk mempermudah pembayaran pajak tahunan, Samsat Tulungagung menyediakan layanan tambahan melalui payment point Bank Jatim di Kecamatan Ngunut serta titik pelayanan di Kauman, Campurdarat, dan Bandung. Samsat Keliling beroperasi di Kalidawir dan Ngunut, sedangkan pelayanan juga tersedia di Pasar Senggol Desa Bangoan setiap Minggu pagi dan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung setiap Jumat.
Layanan Samsat Malam turut tersedia di kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Jawa Timur di Tulungagung. Namun, pembayaran pajak lima tahunan tetap harus dilakukan di Samsat Induk karena membutuhkan proses registrasi kendaraan.
"Khusus untuk layanan lima tahunan, tetap di Samsat Induk karena membutuhkan proses registrasi," kata Bambang Haryanto.
Berdasarkan ketentuan yang dijelaskan petugas, tidak terdapat kenaikan PKB maupun bea balik nama kendaraan bermotor penyerahan kedua atau BBN II di Jawa Timur. Adapun BBNKB penyerahan pertama atau BBN I tidak termasuk dalam pembebasan yang dimaksud. Program pemutihan tahap II di Tulungagung berakhir pada 30 November 2026.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow