Pemerintah Daerah Perketat Pengawasan Dapur Makan Bergizi Gratis
Pemerintah daerah di Kepulauan Bangka Belitung, Riau, dan Jambi memperkuat pengawasan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menjaga keamanan pangan dan kualitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini mengikuti sosialisasi surat edaran mengenai inspeksi dan penilaian kesesuaian yang melibatkan Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Kesehatan, serta jajaran pemerintah daerah pada Rabu, 28 Oktober 2026.
Inspeksi mencakup kelayakan operasional, administrasi dan perizinan, penerapan standar higiene sanitasi, kualitas makanan, serta ketepatan sasaran penerima manfaat. Pemerintah pusat juga menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, peningkatan kompetensi tenaga pelaksana, dan pencegahan penyimpangan dalam penyelenggaraan program.
Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menjelaskan bahwa pemeriksaan harus menggunakan indikator yang terukur untuk memastikan setiap dapur memenuhi ketentuan. Penilaian juga diarahkan untuk mengendalikan mutu menu dan mengurangi sisa makanan.
"Fokus utama inspeksi meliputi pemeriksaan kelayakan operasional berdasarkan 14 indikator dan daftar periksa, kontrol kualitas serta kesesuaian menu untuk menjaga mutu sekaligus menekan sisa makanan, serta evaluasi ketepatan sasaran penerima manfaat di satuan pendidikan," ujar Sudaryono, Kepala Badan Gizi Nasional.
Selain aspek operasional, BGN menekankan pemeriksaan bahan pangan dan kebersihan fasilitas pengolahan makanan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mencegah gangguan kesehatan yang dapat dialami siswa penerima manfaat.
"Karena itu, kita harus mengambil langkah tegas dalam memastikan sistem kerja di dapur berjalan sesuai ketentuan. Mulai dari keamanan makanan, kelayakan bahan pangan, hingga sanitasi dapur harus menjadi perhatian utama," ujar Sudaryono.
Sudaryono juga menyoroti dampak insiden keracunan terhadap kesehatan siswa dan tujuan program pemenuhan gizi. Ia menegaskan bahwa pencegahan gangguan kesehatan harus menjadi prioritas dalam operasional seluruh dapur SPPG.
"Sebetulnya, yang kita inginkan adalah toleransi nol terhadap keracunan atau gangguan kesehatan pada siswa. Kejadian keracunan ini sangat berdampak karena dapat menyebabkan siswa sakit. Padahal, Program MBG seharusnya bertujuan menyehatkan anak dan mendukung tumbuh kembang mereka," tegas Sudaryono.
BGN turut mendorong penyamaan pemahaman teknis antara pengelola dapur, tenaga ahli gizi, akuntan, dan pemerintah daerah. Menurut Sudaryono, keseragaman pelaksanaan diperlukan untuk menjaga pertanggungjawaban program serta mengurangi penyimpangan standar mutu.
"Dengan adanya sosialisasi regulasi inspeksi ini, diharapkan seluruh kepala dapur SPPG, tenaga ahli gizi, akuntan, serta jajaran pemerintah daerah dapat menyamakan pemahaman, menjaga akuntabilitas, dan memperkecil celah penyimpangan standar kualitas di lapangan," ujar Sudaryono.
Di Kepulauan Bangka Belitung, Gubernur Hidayat Arsani mengikuti sosialisasi secara virtual dari Kantor UPTD PUPR Tanjungpandan. Ia menyatakan dukungan terhadap pengawasan terpadu untuk memastikan pelayanan gizi memenuhi standar dan menjangkau penerima yang tepat.
"Pemerintah daerah mendukung penuh pelaksanaan inspeksi dan penilaian kesesuaian SPPG. Pengawasan harus berjalan optimal agar kualitas pelayanan, keamanan pangan, dan ketepatan sasaran penerima manfaat senantiasa terjaga," ujar Hidayat Arsani, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
Di Riau, Pelaksana Tugas Gubernur SF Hariyanto menyatakan kesiapan pemerintah provinsi memperkuat pengawasan operasional dapur, termasuk pemeriksaan bahan masakan dan kebersihan fasilitas. Komitmen tersebut menjadi bagian dari dukungan daerah terhadap program prioritas nasional.
"Penguatan peran pemerintah daerah menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kualitas operasional dan pengawasan Program MBG. Kita di daerah siap memperkuat peran dalam menjaga kualitas layanan baik itu dari bahan masakan maupun kualitas kebersihan dapur di setiap SPPG yang ada di Riau," kata SF Hariyanto.
Pemerintah Provinsi Riau mencatat 673 unit SPPG telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) hingga 21 September 2026. Sertifikat tersebut berkaitan dengan pemenuhan standar kebersihan, sanitasi, dan keamanan pangan dalam pelayanan kepada siswa serta penerima manfaat lainnya.
SF Hariyanto menyebut kepemilikan sertifikat itu sebagai bagian dari upaya memastikan penerapan standar kesehatan di dapur program.
"Kita di Riau juga memperhatikan dengan baik terkait keamanan makanan dalam program MBG ini. Hingga 21 September 2026, sebanyak 673 SPPG kita Riau telah memiliki SLHS, hal ini dilakukan untuk memastikan standar kebersihan, sanitasi dan keamanan pangan benar-benar diterapkan dalam pelayanan kepada para siswa dan penerima manfaat lainnya," tandas SF Hariyanto.
Sementara itu, Sekretaris Satgas Percepatan MBG Provinsi Jambi, Johansyah, mengatakan rapat koordinasi antara Menteri Dalam Negeri dan Kepala BGN menekankan peningkatan peran kepala daerah dalam inspeksi dapur SPPG. Pemeriksaan tersebut mengacu pada surat edaran mengenai pelaksanaan inspeksi dan penilaian kesesuaian.
"Terkait sosialisasi surat edaran Mendagri, pelaksanaan inspeksi dan penilaian kesesuaian terkait satuan tugas pelayanan program gizi di daerah, jadi kepala daerah melakukan inspeksi dapur SPPG di daerah," kata Johansyah, Sekretaris Satgas Percepatan MBG Provinsi Jambi.
Menurut data Satgas MBG Jambi, sebanyak 195 dapur yang dibangun pihak swasta di kawasan aglomerasi telah beroperasi di seluruh kabupaten dan kota. Di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar, terdapat 203 dapur yang telah dibangun, meskipun belum seluruhnya beroperasi penuh, serta sembilan unit aktivasi baru untuk menjangkau daerah dengan akses sulit.
Selain itu, terdapat 15 dapur bantuan pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum yang masih dalam tahap persiapan operasional. Satgas Jambi terus mendorong pemenuhan persyaratan agar dapur di kawasan aglomerasi maupun wilayah 3T dapat beroperasi sesuai ketentuan.
Johansyah menjelaskan bahwa kewenangan mengaktifkan dapur berada pada BGN, sedangkan satgas dapat memberikan rekomendasi apabila operasional dapur yang telah berjalan tidak berlangsung dengan baik.
"Aktivasi wewenangnya dari BGN, kalau sudah berjalan dapur SPPG itu, kalau tidak berjalan dengan baik itu bisa menjadi rekomendasi satgas langsung kepada kepala BGN. Jadi sekarang fungsi satgas sudah mulai ditingkatkan," jelas Johansyah.
Pemerintah pusat juga tengah mempersiapkan pembentukan kantor wilayah BGN dan Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi tingkat dua di setiap provinsi untuk memperkuat koordinasi serta tata kelola program di daerah.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow