Laporan TRACIT Ungkap Lemahnya Pengawasan Perdagangan ASEAN
Lemahnya pengawasan rantai pasok menjadi salah satu hambatan serius bagi upaya ASEAN membangun integrasi ekonomi yang kuat. Berdasarkan laporan Transnational Alliance to Combat Illicit Trade (TRACIT), sembilan dari 10 negara anggota ASEAN masih memperoleh penilaian rendah dalam pengawasan terhadap perantara rantai pasok.
Dikutip dari Money, laporan tersebut juga mencatat Indonesia berada di peringkat ke-39 dari 158 negara dalam ketahanan menghadapi perdagangan ilegal. Capaian ini menempatkan Indonesia pada posisi kedua terbaik di kawasan ASEAN.
Singapura menjadi negara ASEAN dengan peringkat tertinggi, yakni posisi ke-29. Berikutnya terdapat Thailand di peringkat ke-56, Vietnam ke-61, dan Filipina ke-69.
Namun, posisi sejumlah negara tersebut belum mencerminkan ketahanan kawasan secara keseluruhan. Nilai rata-rata ASEAN tercatat 49,7 poin, masih tertinggal dibandingkan Asia-Pasifik yang mencapai 50,9 poin dan kelompok Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) sebesar 64,4 poin.
Temuan tersebut dipublikasikan dalam laporan berjudul "Assessing ASEAN's Performance on the Illicit Trade Index" yang diluncurkan TRACIT pada November 2026. Penelitian ini mengukur kemampuan 10 negara anggota ASEAN dalam menghadapi berbagai bentuk perdagangan ilegal.
Kesenjangan kemampuan antarnegara ASEAN
Selain perbedaan capaian antara Indonesia dan Singapura, laporan tersebut memperlihatkan ketimpangan yang cukup lebar di antara anggota ASEAN. Laos berada di posisi ke-100, Myanmar menempati peringkat ke-117, sedangkan Kamboja berada di urutan ke-138 dari 158 negara.
Ketiga negara tersebut masuk kelompok dengan performa terendah secara global. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kemampuan setiap negara dalam mengendalikan perdagangan ilegal belum merata.
Direktur Jenderal TRACIT Jeffrey Hardy menilai persoalan tersebut dapat mengurangi manfaat integrasi ekonomi regional, termasuk pencapaian sasaran ASEAN dalam Visi 2045.
"Perdagangan ilegal merongrong manfaat ekonomi dan sosial yang hendak diwujudkan oleh integrasi ASEAN," kata Hardy dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (10/11/2026).
Hardy menjelaskan bahwa pengawasan aktivitas perdagangan perlu diperkuat melalui koordinasi lintas negara. Perbedaan kemampuan penegakan hukum dapat dimanfaatkan oleh pelaku perdagangan ilegal untuk menjalankan aktivitasnya di berbagai wilayah.
Direktur Program TRACIT sekaligus penulis utama laporan, Suriya Padmanaabhan, juga menyoroti ketidakseimbangan antara pertumbuhan aktivitas manufaktur dan perdagangan ASEAN dengan kemampuan regulasinya.
"Ketahanan ASEAN terhadap perdagangan ilegal hanya rata-rata. Ini menunjukkan bahwa munculnya ASEAN sebagai pusat manufaktur dan perdagangan global belum diimbangi dengan langkah regulasi yang diperlukan untuk melindungi kawasan dari perdagangan ilegal," ujar Suriya.
Perantara rantai pasok menjadi titik rawan
Salah satu persoalan yang mendapat perhatian dalam penelitian TRACIT adalah lemahnya pengawasan terhadap berbagai pihak dan fasilitas yang terlibat dalam distribusi barang. Cakupannya meliputi lokapasar daring, jaringan pos, perusahaan kurir ekspres, operator maritim, hingga zona perdagangan bebas.
Berbagai fasilitas tersebut memiliki peran penting dalam mendukung perdagangan yang sah. Akan tetapi, infrastruktur yang sama juga dapat dimanfaatkan untuk memasarkan, menyembunyikan, maupun memindahkan barang ilegal.
Karena itu, pengawasan tidak cukup dilakukan hanya ketika barang memasuki wilayah suatu negara. Pemeriksaan juga perlu memperhatikan aktivitas distribusi dan pihak-pihak yang menangani pengiriman.
"ASEAN tidak dapat mengamankan perdagangan internasional dengan hanya berfokus pada apa yang terjadi di perbatasan," kata Hardy.
TRACIT turut menemukan risiko penyalahgunaan lokapasar daring, media sosial, dan layanan pesan pribadi. Saluran tersebut digunakan untuk memperdagangkan barang palsu, obat-obatan ilegal, pestisida ilegal, serta produk lain yang peredarannya dibatasi.
Sejumlah negara telah mengambil langkah pengendalian terhadap aktivitas perdagangan elektronik. Filipina, misalnya, mempunyai nota kesepahaman atau MoU antara platform e-commerce dan pemegang hak kekayaan intelektual.
Vietnam menerapkan ketentuan verifikasi identitas penjual, pemeriksaan produk sebelum ditampilkan kepada konsumen, serta penindakan terhadap pelanggar yang mengulangi perbuatannya. Sementara itu, Malaysia sedang menyusun regulasi untuk meningkatkan tanggung jawab platform digital.
TRACIT mendorong agar platform perdagangan elektronik diwajibkan memeriksa identitas penjual sebelum transaksi berlangsung. Selain itu, penyaringan produk dan pemblokiran barang ilegal perlu diperkuat, termasuk pemberian sanksi berupa larangan permanen bagi pelanggar berulang.
Pengiriman transit membutuhkan pengawasan lebih ketat
Kerentanan lainnya berkaitan dengan barang yang melewati suatu negara sebelum diteruskan menuju lokasi tujuan. Pengawasan terhadap transit dan transshipment dinilai penting karena beberapa anggota ASEAN berfungsi sebagai pusat distribusi perdagangan internasional.
Singapura menjadi salah satu contoh yang dibahas dalam laporan tersebut. TRACIT mencatat bahwa barang yang melintasi negara itu berada di luar jangkauan praktis intervensi kepabeanan, meskipun Singapura mempunyai sistem pengelolaan kargo yang canggih.
Ketidakjelasan pembagian kewenangan dan tanggung jawab kepabeanan terhadap barang transit berpotensi menciptakan celah dalam jalur perdagangan resmi. Situasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk memindahkan produk ilegal tanpa pengawasan yang memadai.
Hardy menekankan pentingnya keterlacakan barang selama proses pengiriman berlangsung.
"Barang dalam transit tidak boleh jatuh ke dalam titik buta penegakan. Otoritas perlu mengetahui siapa yang menangani barang tersebut, dari mana asalnya, ke mana tujuannya, dan apakah barang itu mencapai tujuan yang dideklarasikan," kata Hardy.
Enam rekomendasi untuk memperkuat kerja sama regional
Untuk memperbaiki ketahanan kawasan, TRACIT mengajukan enam rekomendasi yang menitikberatkan pada koordinasi regional dan peningkatan pengawasan perdagangan. Usulan tersebut mencakup berbagai aspek pengendalian distribusi barang hingga tata kelola antarlembaga.
- Memperketat penegakan hukum terhadap barang transit dan transshipment.
- Menyusun profil risiko bersama untuk produk yang memiliki tingkat risiko tinggi.
- Membangun sistem pencatatan kekayaan intelektual kepabeanan yang terintegrasi.
- Menetapkan kewajiban pengawasan bagi lokapasar daring dan platform media sosial.
- Memperkuat akuntabilitas rantai pasok di kawasan perdagangan bebas.
- Menerapkan kebijakan antikorupsi dalam strategi nasional pemberantasan perdagangan ilegal.
Direktur Eksekutif EU-ASEAN Business Council Chris Humphrey menilai perbedaan kemampuan penegakan hukum di antara negara anggota menjadi keuntungan bagi jaringan kriminal yang memanfaatkan kelemahan regulasi.
"Jaringan kriminal tidak menghormati batas negara, dan penegakan yang terfragmentasi memungkinkan barang ilegal terus bergerak melintasi kawasan," kata Humphrey.
Temuan TRACIT memperlihatkan bahwa penguatan integrasi ekonomi ASEAN perlu disertai pengawasan rantai pasok, pengendalian perdagangan elektronik, pemeriksaan barang transit, serta kerja sama penegakan hukum yang lebih terkoordinasi di antara negara anggota.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow