Agrinas Palma Targetkan 600 Ribu Kiloliter Biodiesel untuk B50
PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) menargetkan kontribusi 600.000 kiloliter biodiesel paling lambat Desember 2027 untuk mendukung program B50 pemerintah. Direktur Utama Agrinas Palma Nusantara Mohammad Abdul Ghani menyampaikan target tersebut di kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Jumat (23/10/2026), sebagaimana dilansir dari Detik Finance.
Target biodiesel tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab perusahaan sebagai badan usaha milik negara (BUMN) dalam mendukung kebijakan energi nasional. Selain berkontribusi terhadap B50, Agrinas Palma juga mendukung pengembangan tata kelola perkebunan sawit negara dan rakyat melalui peningkatan produktivitas.
Abdul Ghani menyatakan perusahaan berupaya memperkuat dukungan terhadap program biodiesel pemerintah, termasuk pengembangan program B50 dan B60.
"Dan tentu kami sebagai BUMN punya tanggung jawab bagaimana mendukung program pemerintah untuk B50, B60, dan seterusnya. Bahkan tahun depan, mudah-mudahan mohon doanya, tahun depan Desember paling lambat, kami akan mengontribusikan 600.000 kiloliter biodiesel untuk memperkuat B50," ujar Mohammad Abdul Ghani, Direktur Utama Agrinas Palma Nusantara.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyerahkan dokumen Proyek Strategis Nasional (PSN) kepada Agrinas Palma. Dokumen tersebut meliputi Peraturan Presiden tentang PSN, surat penetapan pelaksana PSN, serta surat keterangan PSN terkait Torganda, Sumatera Utara.
Penugasan itu berkaitan dengan rencana pengembangan lahan Torganda seluas sekitar 48.000 hektare. Lahan tersebut diusulkan mengalami perubahan status dari hutan produksi menjadi area penggunaan lain (APL) atau hak guna usaha (HGU).
Selain mendukung program biodiesel, Agrinas Palma menyiapkan pendampingan bagi petani plasma untuk meningkatkan hasil perkebunan sawit rakyat. Pendampingan direncanakan mencakup pembiayaan, pengelolaan organisasi, administrasi keuangan, dan teknik budidaya.
Abdul Ghani menjelaskan bahwa perusahaan mengadaptasi pendekatan pendampingan dari pengelolaan perkebunan tebu di Jawa Timur. Melalui pendekatan tersebut, petugas akan mendampingi petani dalam berbagai aspek pengelolaan perkebunan.
"Jadi, cara ini saya tiru dari tebu di Jawa Timur. Nanti ada petugas yang dia mengarahkan petani dari sisi katakanlah pendanaan, dari sisi nanti pengelolaan organisasi, keuangan, kultur teknis," ujar Mohammad Abdul Ghani.
Menurut Abdul Ghani, pembinaan tersebut ditujukan untuk meningkatkan produktivitas kebun plasma hingga menyamai kebun inti perusahaan. Agrinas Palma juga menargetkan rendemen minyak sawit dari tandan buah segar (TBS) petani dapat mencapai tingkat yang setara dengan kebun inti.
Staf Ahli Menteri PPN Bidang Hubungan Kelembagaan sekaligus Sekretaris Tim Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian PSN Kementerian PPN/Bappenas, Kurniawan Ariadi, menjelaskan bahwa penetapan PSN sawit mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2026. Program tersebut bernama Percepatan Penguatan Tata Kelola Ekosistem Agribisnis Kelapa Sawit.
Menurut Kurniawan, program tersebut mencakup penguatan tata kelola industri sawit dari sektor hulu hingga hilir. Agrinas Palma ditugaskan melaksanakan salah satu komponen yang berfokus pada penguatan tata kelola sektor hulu.
Kurniawan menegaskan bahwa cakupan program tidak hanya meliputi perkebunan milik negara, tetapi juga perkebunan sawit rakyat di lokasi dan kawasan tertentu.
"Yang perlu kita pahami bersama adalah PSN sawit yang ditetapkan dengan Perpres ini adalah sawit negara dan sawit rakyat," ujar Kurniawan Ariadi, Staf Ahli Menteri PPN Bidang Hubungan Kelembagaan sekaligus Sekretaris Tim Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian PSN Kementerian PPN/Bappenas.
Kurniawan menambahkan bahwa Bappenas bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menyampaikan surat keterangan mengenai penugasan Agrinas Palma sebagai pelaksana PSN. Bappenas juga akan memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program secara berkala untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai mandat Peraturan Presiden tersebut.
Pengembangan industri sawit dalam program tersebut juga dikaitkan dengan Pasal 33 UUD 1945 mengenai pemanfaatan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Program ini mencakup dukungan terhadap kebutuhan energi nasional melalui B50 serta penguatan produktivitas perkebunan sawit negara dan rakyat.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow