Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

AKBP Roby Heri Disanksi Pelanggaran Etik dan Dibebastugaskan

Smallest Font
Largest Font

Mantan Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Roby Heri Saputra, dijatuhi sanksi etik oleh Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) setelah dinyatakan melakukan perbuatan tercela yang mencederai martabat institusi kepolisian. Polda Metro Jaya juga membebastugaskan Roby dari jabatan sebelumnya dan menempatkannya sebagai perwira menengah tanpa jabatan.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan, sidang etik tersebut berlangsung pada 29 September 2024. Roby dinyatakan melanggar Pasal 8 huruf c angka 3 dan Pasal 13 huruf f Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022.

Budi menjelaskan hasil pemeriksaan dalam sidang etik yang dilaksanakan Bidpropam Polda Metro Jaya.

"Berdasarkan hasil persidangan, yang bersangkutan dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri tentang perbuatan tercela dan menurunkan harkat martabat Polri," kata Budi Hermanto.

Sanksi yang dijatuhkan meliputi pernyataan bahwa Roby melakukan perbuatan tercela, kewajiban menyampaikan permohonan maaf secara lisan dan tertulis, serta penempatan di tempat khusus atau patsus. Budi juga menyatakan bahwa pembebastugasan Roby mulai berlaku pada malam sebelum keterangannya disampaikan kepada wartawan.

"Sidang Komisi Kode Etik Profesi menjatuhkan sanksi berupa pernyataan perbuatan tercela, kewajiban menyampaikan permohonan maaf serta lisan dan tertulis, serta penempatan pada tempat khusus," ujar Budi.

Setelah pembebastugasan tersebut, Roby tidak lagi menduduki jabatan struktural. Status kepegawaiannya kini tercatat sebagai perwira menengah di Yanma tanpa jabatan.

"Saat ini yang bersangkutan berstatus sebagai perwira menengah, Pamen Yanma tanpa jabatan," ujar Budi.

Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 menjadi dasar penilaian pelanggaran tersebut. Pasal 8 huruf c angka 3 mengatur kewajiban anggota Polri untuk menaati dan menghormati norma kesusilaan, sedangkan Pasal 13 huruf f melarang pejabat Polri melakukan perzinaan atau perselingkuhan.

Kasus Roby sebelumnya dikaitkan dengan dugaan perselingkuhan dan pemalsuan dokumen. Kuasa hukum CW, Albert Sinay, menyebut dokumen yang diduga dipalsukan berkaitan dengan persyaratan administratif untuk tindakan aborsi yang dilakukan secara legal di rumah sakit.

Albert juga mempersoalkan belum adanya permohonan maaf tertulis kepada korban setelah putusan sidang etik. Ia menyatakan bahwa Roby hanya menyampaikan permintaan maaf kepada institusi Polri ketika persidangan berlangsung.

"Selama hampir 13 hari ini belum ada permohonan maaf tertulis yang disampaikan kepada pihak kami dari si pelanggar itu," kata Albert Sinay kepada Kompas.com.

Menurut Albert, pihak Roby sebelumnya sempat menghubungi korban melalui kuasa hukumnya untuk membicarakan kemungkinan perdamaian. Namun, korban memilih mengikuti prosedur yang berlaku dan melanjutkan proses pemeriksaan etik.

"Waktu itu dia dihubungi oleh lawyer-nya si eks kasat, terus ketemu saya dan kami diskusi dalam artian memang untuk konteks perdamaian," ujar Albert.

Albert menyebut korban belum bersedia menyelesaikan perkara melalui jalur damai setelah pembicaraan tersebut. Pendampingan hukum kemudian berlanjut hingga proses sidang etik selesai.

"Setelah dua kali saya ketemu dan saya sampaikan kepada si klien ini, belum mau dia. Artinya mengikuti prosedural yang ada lah," kata Albert.

Kuasa hukum korban juga mengungkapkan bahwa tuntutan dalam persidangan sebelumnya mencakup demosi selama dua tahun, penempatan khusus selama 30 hari, dan pembinaan rohani. Namun, putusan yang dijatuhkan hanya mencantumkan sanksi etik, kewajiban meminta maaf, dan penempatan khusus selama tujuh hari, menurut keterangan Albert kepada Kompas.com.

Albert menjelaskan bahwa dugaan pemalsuan dokumen berkaitan dengan penggunaan identitas suami perempuan yang diduga menjalin hubungan dengan Roby. Ia menyebut nama yang tercantum merupakan nama suami tersebut, tetapi foto pada dokumen diduga diganti dengan foto Roby.

"Jadi perselingkuhannya ini menyebabkan adanya aborsi, itu ceritanya. Dan menggunakan data untuk aborsi legal ya ini ya, di rumah sakit," tutur Albert.

Dalam keterangannya, Albert menguraikan dugaan perubahan foto pada dokumen yang digunakan untuk memenuhi persyaratan administratif tindakan medis tersebut.

"Terkait itu menggunakan data pasangan suami istri yang mana si suaminya ini datanya itu diganti, digantinya tuh difoto. Jadi namanya nama betul si suami atau pendumas dalam laporan ini, tapi fotonya difoto si AKBP RHS itu," ujar Albert.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed