Akuisisi Saham BYAN Soroti Transparansi Pasar Modal Indonesia
Transaksi pengalihan 30,25% saham PT Bayan Resources Tbk (BYAN) senilai sekitar Rp26,09 triliun kepada PT Jhonlin Baratama menjadi sorotan di tengah evaluasi Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap status pasar saham Indonesia. Pada 18 Oktober 2026, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai persoalan transparansi transaksi dan perlindungan investor minoritas perlu mendapat perhatian ketika MSCI mempertimbangkan perubahan klasifikasi Indonesia dari emerging market menjadi standalone market.
Menurut laporan Bloomberg Technoz dan Warta Ekonomi, transaksi tersebut melibatkan pengalihan sekitar 10,08 miliar saham BYAN oleh Low Tuck Kwong dan putrinya, Elaine Low, melalui perusahaan yang dikaitkan dengan pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam. Berdasarkan keterbukaan informasi, harga transaksi mencapai Rp2.588 per saham, jauh di bawah harga pembukaan BYAN pada 7 Oktober 2026 sebesar Rp13.450.
MSCI membuka konsultasi mengenai usulan reklasifikasi Indonesia pada 15 Oktober 2026. Lembaga penyedia indeks global itu menyoroti transparansi struktur kepemilikan, dugaan perdagangan terkoordinasi, serta belum terlihatnya bukti penegakan aturan yang memadai. Keputusan final dijadwalkan diumumkan paling lambat akhir Juni 2027.
Bhima menilai pembenahan aturan bursa belum cukup menjawab persoalan mendasar sejak MSCI membekukan sejumlah perubahan indeks pada 27 Januari 2026.
"Sejak pembekuan MSCI pada 27 Januari 2026, perubahan aturan bursa hanya dilakukan secara administratif, sementara praktiknya makin jauh dari ideal," ujar Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Celios.
Ia juga mempertanyakan keterbukaan pendanaan akuisisi BYAN, terutama setelah muncul informasi mengenai saham perusahaan yang terafiliasi dengan kelompok usaha Jhonlin yang dijaminkan kepada PT Bank Mandiri Tbk (BMRI). Saham pengendali PT Jhonlin Agro Raya Tbk (JARR), PT Eshan Agro Sentosa, serta saham PT Pradiksi Gunatama Tbk (PGUN) disebut menjadi bagian dari penjaminan tersebut.
Bhima menyoroti belum adanya penjelasan yang memastikan apakah fasilitas kredit Bank Mandiri digunakan untuk membiayai pembelian saham BYAN.
"Akuisisi Bayan bermasalah karena transparansi dan perlindungan investor minoritas bukan prioritas utama. Makin kompleks persoalan karena pelibatan Bank Mandiri. Akuisisi Bayan melibatkan saham JARR atau PGUN yang diagunkan ke Bank Mandiri," ujar Bhima.
Ia menegaskan bahwa hubungan antara fasilitas kredit dan transaksi akuisisi belum dapat dipastikan dari informasi yang tersedia.
"Di sini letak masalahnya, apakah kredit Bank Mandiri untuk beli Bayan, belum jelas sampai sekarang. Tidak ada di laporan keterbukaan," ujar Bhima.
Meski demikian, manajemen JARR sebelumnya menyatakan perseroan tidak terlibat dalam rencana akuisisi BYAN dan tidak menyediakan aset, fasilitas, ataupun pendanaan untuk transaksi tersebut. Informasi penjaminan saham saja belum membuktikan bahwa fasilitas kredit digunakan untuk membeli saham Bayan Resources.
Bhima memperingatkan bahwa penurunan harga saham yang dijaminkan dapat mengurangi nilai agunan perbankan. Risiko bertambah apabila saham memiliki aktivitas perdagangan terbatas sehingga sulit dijual dalam jumlah besar tanpa potongan harga.
"Jika harga saham emiten itu jatuh, nilai jaminan bisa ikut turun. Saham dengan aktivitas perdagangan kecil juga belum tentu dapat dijual dalam jumlah besar tanpa diskon harga," ujar Bhima.
Ia juga menilai sanksi terhadap pelanggaran pasar modal perlu diperkuat untuk mendukung penegakan aturan.
"Sayangnya tidak ada sanksi berat bagi perusahaan yang melakukan praktik terlarang di bursa," ujar Bhima.
Menurut Bhima, kemungkinan perubahan status Indonesia menjadi standalone market dapat memengaruhi keputusan investor internasional yang menggunakan indeks MSCI sebagai acuan. Ia memperingatkan bahwa reklasifikasi tersebut berisiko mendorong arus modal asing keluar dari pasar saham domestik.
"Jadi persoalan ini sangat serius karena Indonesia yang terancam turun ke standalone market akan memicu dana asing keluar dalam jumlah yang masif," ujar Bhima.
Ia juga menyoroti rencana Danantara membeli saham Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam proses demutualisasi. Menurut Bhima, keterlibatan entitas yang didukung negara tersebut perlu diperhitungkan dalam penilaian independensi bursa.
"Danantara yang ingin membeli saham BEI dalam konteks demutualisasi bursa juga menambah beban penilaian independensi bursa saham. Danantara bagaimanapun entitas yang didukung negara," ujar Bhima.
Tekanan terhadap pasar modal juga terlihat dari pergerakan saham Low Tuck Kwong sebelum dan sesudah kesepakatan pengalihan BYAN. CNN Indonesia melaporkan Low membeli 500 ribu saham pada 13 Oktober 2026 dengan harga Rp11.200 per saham, senilai Rp5,6 miliar, kemudian membeli 100.001.000 saham pada 14 Oktober dengan nilai sekitar Rp1,12 triliun.
Dalam laporan kepemilikan berikutnya, Low tercatat menjual 650.000.032 saham pada 15 Oktober dengan harga Rp2.588 per saham. Kepemilikannya turun menjadi 2.766.667.800 saham atau 8,30% hak suara. Elaine Low juga menjual 16.666.668 saham pada hari yang sama, sehingga kepemilikannya menjadi 7.333.833.700 saham atau 22% hak suara.
Dokumen yang dilaporkan CNN Indonesia tidak mencantumkan identitas pembeli dalam transaksi penjualan Low pada 15 Oktober. Karena itu, transaksi tersebut tidak dapat dipastikan sebagai bagian dari penyelesaian kesepakatan dengan pihak Haji Isam. Rencana pengalihan saham juga masih bergantung pada pemenuhan persyaratan dan kondisi pendahuluan.
Bhima mengingatkan bahwa pelemahan kepercayaan terhadap pasar modal dapat berdampak lebih luas melalui tekanan terhadap nilai tukar dan aktivitas ekonomi.
"Biaya kebutuhan pokok akan naik tajam, peluang pekerjaan formal berkurang terutama di industri. Jadi jangan dikira peringatan MSCI tidak ada hubungannya ke kehidupan sehari-hari," ujar Bhima.
MSCI menyatakan konsultasi mengenai klasifikasi pasar Indonesia akan berlangsung hingga keputusan final paling lambat akhir Juni 2027. Selama proses tersebut, perkembangan transparansi kepemilikan saham dan konsistensi penegakan aturan menjadi bagian dari evaluasi yang sedang berjalan.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow