OJK Tahan Tiga Tersangka Manipulasi Waran Rugikan Rp6,97 Miliar
Praktik manipulasi perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali menjadi sasaran penegakan hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada Senin (16/11/2026), penyidik menahan tiga dari empat tersangka kasus dugaan manipulasi perdagangan waran yang berlangsung pada 29 Mei 2023 dan diperkirakan menimbulkan kerugian sekitar Rp6,97 miliar.
Ketiga tersangka berinisial JF alias O, FS, dan S merupakan karyawan swasta. Berdasarkan keterangan OJK, mereka ditempatkan di Rumah Tahanan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri) untuk kepentingan penyidikan.
Sementara itu, tersangka keempat berinisial TGB alias T, yang bekerja pada salah satu perusahaan sekuritas, sedang menjalani proses hukum dalam perkara berbeda yang ditangani Polda Metro Jaya.
Pelaksana Tugas Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Wahyu Budi Satriyo, menjelaskan bahwa penahanan dilakukan berdasarkan pertimbangan penyidik dan ketentuan hukum yang berlaku.
Penahanan tersebut juga mempertimbangkan kemungkinan para tersangka tidak kooperatif sehingga berpotensi menghambat penyidikan.
Dugaan manipulasi berkaitan dengan transaksi Waran Seri I PT Chemstar Indonesia Tbk (CHEM-W), Waran Seri I PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH-W), serta waran terstruktur ADRODRCM3A, BUKADRCV3A, dan INCODRCX3A.
OJK menduga para tersangka menggunakan identitas orang lain untuk membuka sekaligus mengelola sejumlah rekening efek. Pendanaan transaksi juga dilakukan melalui rekening bank milik pihak lain.
Menurut OJK, pola tersebut diduga digunakan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai aktivitas perdagangan, kondisi pasar, dan pembentukan harga efek.
Wahyu menjelaskan bahwa perkara tersebut merupakan hasil pengembangan pengawasan dan pemeriksaan regulator yang berlanjut ke tahap penyelidikan hingga penyidikan.
"Penanganan perkara ini merupakan tindak lanjut dari proses pengawasan dan pemeriksaan OJK di bidang pasar modal yang dilanjutkan ke tahap penyelidikan hingga penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan sejak Mei 2026," ujar Wahyu Budi Satriyo.
Dalam perkara tersebut, penyidik menerapkan Pasal 104 juncto Pasal 91 dan/atau Pasal 104 juncto Pasal 92 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Ketentuan tersebut telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
OJK menyatakan penahanan merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang tetap memperhatikan hak-hak tersangka dan asas praduga tidak bersalah.
Wahyu juga menyampaikan bahwa koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan akan terus diperkuat untuk mendukung penanganan perkara di sektor jasa keuangan.
"Melalui penguatan pengawasan dan penegakan hukum, OJK berkomitmen menjaga integritas industri pasar modal, meningkatkan pelindungan investor, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan nasional," ujar Wahyu Budi Satriyo.
Penindakan terbaru tersebut berlangsung di tengah serangkaian pemeriksaan dan sanksi OJK terhadap pelanggaran pasar modal. Pada Oktober 2026, regulator menjatuhkan denda administratif dengan total Rp2,1 triliun kepada PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN).
Berdasarkan keterangan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon sekaligus Anggota Dewan Komisioner OJK, Hasan Fawzi, pembagian denda tersebut terdiri atas Rp1,5 triliun untuk DSSA, Rp500 miliar untuk BREN, dan Rp100 miliar untuk CUAN.
"Atas hal-hal tersebut di atas, OJK mengenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1,5 triliun atau USD83,3 juta kepada DSSA, sebesar Rp500 miliar atau USD27,8 juta kepada BREN, dan sebesar Rp100 miliar atau USD5,6 juta kepada CUAN," ujar Hasan Fawzi.
Dalam pemeriksaan DSSA, OJK menemukan indikasi manipulasi perdagangan yang melibatkan nasabah perorangan maupun institusi melalui sejumlah anggota bursa. Pemeriksaan mencakup periode 2023 hingga 2026 dan melibatkan permintaan keterangan dari 12 direksi perusahaan efek, 15 pihak perorangan, serta 11 badan hukum asing.
Hasan menjelaskan bahwa regulator menemukan pola transaksi terencana yang berdampak terhadap pergerakan harga saham perusahaan tersebut.
"Atas pemeriksaan atas saham DSSA, OJK menemukan tindak pidana manipulasi pasar saham DSSA yang dilakukan oleh nasabah-nasabah perorangan dan institusi melalui beberapa anggota bursa. Tindakan manipulasi pasar dimaksud dilakukan secara terencana dan terstruktur yang menyebabkan harga saham DSSA mengalami peningkatan yang signifikan," jelas Hasan Fawzi.
Pemeriksaan terhadap BREN dan CUAN berkaitan dengan dugaan pelanggaran dalam proses penawaran umum perdana saham. OJK menemukan indikasi pengaturan alokasi saham sejak tahap perencanaan kepada kelompok yang memiliki keterkaitan dengan pemegang saham pengendali.
"OJK menemukan fakta bahwa saham yang ditawarkan dalam penawaran umum BREN dan CUAN telah direncanakan sejak awal dan diperuntukkan untuk sekelompok pihak terkait dengan pemegang saham pengendali," papar Hasan Fawzi.
Regulator juga memeriksa dugaan penyamaran identitas dalam pemesanan saham yang berpotensi membatasi jumlah saham tersedia bagi masyarakat atau free float. Pemeriksaan melibatkan lima direksi perusahaan efek sebagai penjamin emisi, tiga bank kustodian, serta tujuh pihak terkait penjatahan pasti.
Penindakan lain dilakukan terhadap perdagangan saham PT Panorama Sentrawisata Tbk (PANR). Berdasarkan pemeriksaan transaksi pada periode 6 September 2022 hingga 29 Mei 2023, OJK menemukan indikasi pola perdagangan yang menciptakan gambaran semu mengenai aktivitas pasar.
Plt. Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Wahyu Budi Satriyo, menjelaskan bahwa aktivitas tersebut melibatkan 20 rekening nasabah dan komunikasi antarpihak untuk menjaga pergerakan harga saham.
"Pelanggaran tersebut berkaitan dengan pola transaksi saham yang bertujuan menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai aktivitas perdagangan serta memengaruhi pembentukan harga saham di bursa efek," ujar Wahyu Budi Satriyo.
Hasil perhitungan regulator menunjukkan keuntungan tidak sah dari transaksi tersebut mencapai Rp5.073.291.914,00. OJK memerintahkan pengembalian keuntungan kepada pihak terkait serta melarang Melani dan Upita Amalia melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon selama 5 tahun.
Adapun Satrijanto Tirtawisata diperintahkan mengembalikan keuntungan yang diperoleh secara tidak sah. OJK juga memerintahkan perusahaan efek terkait menutup rekening efek yang teridentifikasi digunakan dalam aktivitas perdagangan tersebut.
Rangkaian pemeriksaan dan penindakan itu mencakup dugaan manipulasi perdagangan, pelanggaran dalam penawaran umum saham, serta penyalahgunaan rekening efek. Dalam kasus terbaru, proses penyidikan terhadap tiga tersangka yang ditahan pada 16 November 2026 masih berlangsung.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow