Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Bakom Tegaskan Tak Ada Pejabat Kebal Hukum dalam Kasus Penyadapan

Smallest Font
Largest Font

Komitmen penegakan hukum tanpa memandang jabatan menjadi pesan yang disampaikan pemerintah melalui Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, menyusul pengungkapan dugaan penyadapan yang melibatkan oknum jenderal. Presiden Prabowo Subianto disebut ingin memastikan seluruh pihak tunduk pada aturan hukum.

Syahganda menyampaikan pernyataan tersebut dalam keterangan tertulis pada Minggu (8/11). Menurut dia, penanganan perkara itu menunjukkan bahwa jabatan maupun kedudukan tidak memberikan kekebalan hukum kepada siapa pun.

Ia menilai Presiden Prabowo berupaya mengubah paradigma penegakan hukum yang sebelumnya dianggap lebih tajam terhadap masyarakat kecil dibandingkan kalangan elite.

"Penangkapan oknum jenderal penyadap pembangkang yang terindikasi makar menegaskan tidak ada lagi yang kebal aturan," ujar Syahganda Nainggolan, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI.

Syahganda juga menyebut pengungkapan perkara tersebut sebagai pengingat bagi para pejabat dan birokrat bahwa fasilitas yang mereka gunakan bersumber dari rakyat. Karena itu, penyelenggara pemerintahan harus menyadari tanggung jawabnya kepada masyarakat.

Dalam keterangannya, ia turut menyoroti perhatian Presiden Prabowo terhadap petani dan nelayan. Kedua kelompok tersebut disebut memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Indonesia.

Sejumlah program pemerintah disebut Syahganda sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat. Program tersebut meliputi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Sekolah Rakyat, Perlindungan Sosial (Perlinsos), Cek Kesehatan Gratis (CKG), serta perbaikan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Di bidang pertanian, Syahganda menyampaikan bahwa pemerintah telah memangkas ratusan aturan yang sebelumnya dinilai mempersulit sektor tersebut. Salah satu perubahan yang disorot adalah penyederhanaan persyaratan untuk memperoleh pupuk bersubsidi.

Menurut dia, perubahan kebijakan tersebut mempermudah petani mendapatkan pupuk. Ia juga menyampaikan perkembangan Nilai Tukar Petani sebagai salah satu indikator kondisi sektor pertanian.

"Kini, pupuk gampang didapat. Angka Nilai Tukar Petani tembus 132, paling tinggi yang pernah ada," ujar Syahganda.

Selain penyederhanaan regulasi pertanian, Syahganda mengklaim pemerintahan Prabowo telah mencapai swasembada untuk delapan komoditas dalam dua tahun pemerintahan. Ia juga menyebut produksi beras nasional mencapai tingkat tertinggi sepanjang sejarah, sementara cadangan beras berada pada posisi terkuat.

Dalam pernyataannya, Syahganda menekankan bahwa upaya pemerintah masih membutuhkan dukungan dan persatuan masyarakat.

"Perjuangan belum selesai. Persatuan adalah modal terbesar kita," tegas Syahganda.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed