Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Beijing Larang Kepemilikan Drone di Seluruh Wilayah Ibu Kota

Smallest Font
Largest Font

Otoritas Beijing, Tiongkok, mulai memberlakukan larangan kepemilikan dan penyimpanan pesawat nirawak atau drone di seluruh wilayah administratif ibu kota sejak Minggu, 15 November 2026. Kebijakan ini mencakup kawasan perkotaan hingga pedesaan untuk memperketat keamanan wilayah strategis negara tersebut. Dilansir AFP pada Senin (16/11/2026), pelanggaran terhadap ketentuan baru tersebut dapat berujung pada pemberian denda dan penyitaan perangkat.

Pemerintah juga melarang masyarakat membawa drone maupun komponen perangkat tersebut masuk ke wilayah Beijing. Wilayah yang terdampak memiliki luas sekitar 16.400 kilometer persegi, berdasarkan laporan CNN Indonesia. Dengan cakupan tersebut, pembatasan berlaku di seluruh kawasan yang berada dalam administrasi ibu kota, bukan hanya pusat perkotaan.

Kebijakan tersebut sebenarnya telah diumumkan pemerintah Beijing pada September 2026. Otoritas menetapkan pembatasan kepemilikan dan penyimpanan drone dengan alasan menjaga keamanan ibu kota.

"Menjaga keamanan ibu kota," demikian alasan yang disampaikan pemerintah Beijing terkait pemberlakuan kebijakan tersebut. Sebelum aturan berlaku, masyarakat yang memiliki drone diminta melepaskan kepemilikan perangkat mereka. Pemilik dapat menjual kembali perangkat melalui tempat pembelian resmi yang disetujui pemerintah maupun melalui platform daring.

Alternatif lainnya adalah memindahkan drone beserta perangkat terkait ke luar wilayah administratif Beijing. Langkah tersebut harus dilakukan sebelum larangan resmi diberlakukan pada 15 November 2026. Beijing memiliki kedudukan strategis sebagai pusat pemerintahan Tiongkok. Kota ini menjadi lokasi kediaman para pemimpin tertinggi negara sekaligus kantor pusat Partai Komunis Tiongkok (PKT) yang berkuasa.

Pengetatan aturan tersebut juga berlangsung setelah muncul kekhawatiran mengenai keselamatan ruang udara. Pada Juni 2026, sebuah pesawat kecil menabrak gedung pencakar langit tertinggi di Beijing. Kecelakaan tersebut mengakibatkan pilot meninggal dunia dan 13 orang lainnya mengalami luka-luka.

Peristiwa itu menjadi salah satu latar belakang meningkatnya perhatian terhadap keamanan penerbangan di ibu kota Tiongkok. Sebelum melarang kepemilikan drone, pemerintah Beijing telah lebih dahulu menghentikan penjualan perangkat tersebut pada Mei 2026. Dalam kebijakan sebelumnya, masyarakat yang sudah memiliki drone masih diperbolehkan menyimpannya dengan kewajiban mendaftarkan perangkat kepada pihak berwenang.

Ketentuan terbaru memperluas pembatasan tersebut. Registrasi yang sebelumnya memungkinkan masyarakat mempertahankan kepemilikan tidak lagi menjadi dasar untuk menyimpan drone di wilayah Beijing.

Meski demikian, pemerintah tetap membuka pengecualian untuk penggunaan drone dalam kepentingan tertentu. Izin khusus dapat diberikan bagi kegiatan penanggulangan terorisme, penegakan hukum, bantuan darurat, pertanian, dan penelitian ilmiah. Ketentuan pengecualian tersebut membatasi penggunaan perangkat pada kegiatan yang telah ditentukan.

Penerbangan di luar kepentingan tersebut tetap berada dalam cakupan larangan yang berlaku di seluruh wilayah administratif Beijing. Di Tiongkok, penggunaan drone berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Perangkat tersebut banyak dimanfaatkan masyarakat untuk mengambil foto dan merekam video lanskap dari udara, sebelum pemerintah Beijing menerapkan pembatasan kepemilikan secara menyeluruh.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed