Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

BGN Copot Korwil SPPG dan Usut Dugaan Pencambukan di Bogor

Smallest Font
Largest Font

Badan Gizi Nasional (BGN) menindaklanjuti dugaan kekerasan yang melibatkan dua pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Purwakarta di Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Bogor, Jawa Barat, pada Rabu, 14 Oktober 2026, sekitar pukul 15.00 WIB. Kepala SPPG Purwakarta berinisial RAN diduga menjadi korban pencambukan oleh koordinator wilayahnya, GD.

Kasus tersebut menjadi perhatian BGN setelah video yang memperlihatkan seorang pria dalam posisi tiarap dan diduga dicambuk menggunakan benda menyerupai selang beredar di media sosial. BGN menyatakan pemeriksaan internal tetap berjalan meskipun kedua pihak disebut telah berdamai.

Kepala KPPG Bogor Haidir mengonfirmasi bahwa GD telah dicopot dari jabatan Koordinator Wilayah SPPG Purwakarta. Penanganan berikutnya mencakup pemeriksaan etik kepegawaian di kantor pusat BGN.

Haidir menjelaskan bahwa proses pemeriksaan terhadap GD dijadwalkan berlanjut pada Senin di kantor pusat BGN.

"Yang bersangkutan (GD) sudah dicopot sebagai Korwil Purwakarta dan akan dilanjutkan sidang etik ASN Senin di BGN Pusat," kata Haidir pada Minggu, 18 Oktober 2026.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi BGN Rahman menyatakan penanganan GD dilakukan melalui sidang etik kepegawaian. Proses tersebut merupakan tindak lanjut investigasi atas dugaan kekerasan di lingkungan KPPG Bogor.

Juru Bicara BGN Tysa Novenny menyampaikan bahwa lembaganya telah menyelidiki kejadian tersebut untuk menelusuri kronologi dan fakta yang berkaitan dengan insiden itu.

"BGN menaruh perhatian serius terhadap peristiwa yang terjadi di lingkungan KPPG Bogor. Kami telah melakukan investigasi untuk mendalami kronologi dan fakta-fakta terkait. Setiap bentuk kekerasan tidak dapat dibenarkan dan harus ditangani secara serius sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Tysa pada Sabtu, 17 Oktober 2026.

Tysa juga mengingatkan personel yang terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar menjaga profesionalisme dan menaati ketentuan kepegawaian. Menurut BGN, perselisihan di lingkungan kerja harus diselesaikan sesuai aturan yang berlaku.

Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN Ketut Sumedana mengungkapkan bahwa insiden tersebut dipicu perselisihan antara GD dan RAN. Namun, ia tidak merinci penyebab pertikaian yang melibatkan kedua pegawai tersebut.

"Ada perselisihan keduanya," kata Ketut pada Sabtu, 16 Oktober 2026.

Ketut menyebut kedua pihak telah mencapai kesepakatan damai. Meski demikian, BGN meminta agar perkara tersebut tetap diproses melalui jalur hukum karena dinilai berdampak pada nama baik institusi.

"Walaupun saling memaafkan, di antara mereka sudah ada perdamaian, tetap kita minta proses hukum, karena sudah mencoreng nama baik institusi," ujar Ketut.

Ia menambahkan bahwa investigasi internal telah dilakukan dan pihak yang terlibat dipastikan akan menerima sanksi. Bentuk hukuman belum diumumkan karena penetapannya menjadi kewenangan pimpinan BGN.

"Kita sudah lakukan investigasi kepada yang bersangkutan, sudah pasti disanksi, kita tidak toleransi terhadap kekerasan," tutur Ketut.

Ketut kemudian menegaskan bahwa keputusan mengenai jenis sanksi belum dapat disampaikan kepada publik.

"Sanksi belum bisa kami sampaikan karena itu domain pimpinan," lanjutnya.

Kepala BGN Sudaryono pada Senin, 19 Oktober 2026, menegaskan bahwa lembaganya tidak akan mencampuri hasil pemeriksaan. Ia menyatakan keputusan lanjutan akan mempertimbangkan temuan tim pemeriksa dan bentuk pelanggaran yang teridentifikasi.

"Intinya kita lihat hasil pemeriksaannya seperti apa, terus kemudian seperti apa deliknya. Saya intinya saya tidak ada intervensi, kita periksa seadil mungkin, kita periksa sebaik mungkin, apa pun rekomendasinya saya tidak ada masalah," kata Sudaryono setelah rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta.

Sudaryono menyatakan BGN siap menerima rekomendasi berdasarkan hasil pemeriksaan. Ia juga membuka kemungkinan penanganan melalui jalur hukum apabila terdapat laporan yang memenuhi ketentuan.

"Kalau misalnya ada yang merasa dirugikan, kemudian ada yang melaporkan dengan delik tertentu, kita persilakan," ujar Sudaryono.

Dalam keterangannya kepada Metro TV pada hari yang sama, Sudaryono kembali menekankan bahwa proses pemeriksaan harus berlangsung secara independen dan seluruh rekomendasi tim akan ditindaklanjuti, termasuk apabila ditemukan unsur tindak pidana.

"Saya intinya tidak ada intervensi, kita periksa seadil mungkin, kita periksa sebaik mungkin. Apa pun rekomendasinya saya tidak ada masalah," kata Sudaryono.

Ia juga menegaskan bahwa tindakan kekerasan tidak dapat dibenarkan, terlepas dari persoalan yang melatarbelakanginya.

"Ya enggak ada masalah. Kita intinya lihat hasil pemeriksaannya seperti apa, terus kemudian seperti apa deliknya," ujar Sudaryono.

Sudaryono menilai insiden tersebut sebagai persoalan serius yang tidak semestinya terjadi di lingkungan pelaksana program pemerintah.

"Jadi kalau misalnya ada yang merasa dirugikan, kemudian ada yang melaporkan dengan delik tertentu, kita persilakan," tutur Sudaryono.

Ia kembali mengecam tindakan tersebut saat menjelaskan sikap BGN terhadap dugaan kekerasan yang melibatkan personel SPPG.

"Saya kira agak ya, bukan agak ya, parah sekali ya. Memang mohon maaf kalau kita lihat ini, apa pun alasannya kan tidak bisa dibenarkan ya, tindakan kekerasan ya," tegas Sudaryono.

Polisi mengidentifikasi GD sebagai terduga pelaku penganiayaan dan RAN sebagai korban. Sementara itu, BGN masih menunggu hasil pemeriksaan untuk menentukan tindak lanjut administratif dan membuka ruang bagi pihak yang merasa dirugikan untuk menempuh proses hukum.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed