Propam Periksa 11 Polisi Usai Kericuhan Demo di Yogyakarta
Penanganan kericuhan demonstrasi di Yogyakarta pada Selasa (10/11/2026) memasuki tahap pemeriksaan internal kepolisian. Bidpropam Polda DIY memeriksa 11 personel atas dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik, sementara ratusan peserta aksi yang diamankan juga menjalani proses pemeriksaan dengan pengawasan sejumlah lembaga independen.
Kabid Propam Polda DIY Kombes Pol Satya Widhy Widharyadi menjelaskan, pemeriksaan terhadap anggota kepolisian dilakukan berdasarkan laporan masyarakat dan rekaman video yang beredar di media sosial.
Ia menyebut jumlah personel yang diperiksa masih berpotensi bertambah seiring pengumpulan keterangan dan bukti.
"Sudah ada yang dimintai keterangan sebanyak 11 personel dan tentunya sampai saat ini pun kita masih berproses terus, ada kemungkinan nanti personel yang diambil keterangan ini bertambah," ujar Satya Widhy Widharyadi.
Bidpropam juga memeriksa rekaman kamera pengawas di sekitar lokasi demonstrasi. Rekaman tersebut akan dibandingkan dengan video yang beredar untuk memastikan rangkaian kejadian dan keterlibatan personel.
"Sampai saat ini kita tetap berproses, tim kami juga masih di lapangan mengumpulkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang seakurat mungkin," kata Satya.
Satya mengatakan penentuan ada atau tidaknya pelanggaran masih menunggu pendalaman bukti. Hasil pemeriksaan selanjutnya akan dibahas melalui mekanisme gelar perkara untuk menentukan kemungkinan pelanggaran disiplin maupun kode etik.
"Kita masih melakukan pendalaman, tentunya unsur-unsur yang dilakukan pelanggaran oleh anggota tersebut ini akan didalami, kita naikkan nanti ke melalui gelar perkara untuk menentukan apakah yang bersangkutan itu melanggar disiplin ataupun kode etik," tutur Satya.
Anggota Kompolnas Choirul Anam menyatakan lembaganya turut mengawasi tindak lanjut laporan masyarakat mengenai dugaan tindakan aparat selama pengamanan demonstrasi. Pemeriksaan mencakup pencocokan identitas orang-orang yang terlihat dalam rekaman video dengan personel yang bertugas.
Menurut Choirul, pencocokan dilakukan dengan menelusuri lokasi kejadian dan data penempatan anggota kepolisian ketika demonstrasi berlangsung.
"Tidak hanya sedang mengumpulkan semua informasi yang ada di publik, tapi tahapannya sudah masuk pada ruang yang lebih dalam, mencocokkan antara betul enggak ini anggota ataukah tidak," ujar Choirul Anam.
Kompolnas menginginkan setiap dugaan pelanggaran ditindaklanjuti setelah identitas anggota yang terekam dapat dipastikan. Lembaga tersebut juga mendorong pemberian sanksi apabila keterlibatan personel Polri terbukti.
"Ada indikasi memang anggota Polri, dan kalau memang itu betul dan fix anggota Polri, komitmennya tindak tegas dan sanksi tegas," tegas Choirul.
Di sisi lain, Polda DIY juga menangani 157 orang yang diamankan setelah kericuhan demonstrasi. Kapolda DIY Irjen Pol Langgeng Purnomo, S.I.K., M.H., pada Rabu (11/11/2026) menyatakan proses tersebut melibatkan Komnas HAM, Ombudsman RI Perwakilan DIY, Kompolnas, serta pengawasan internal Itwasda Polda DIY.
Menurut Langgeng, dari 157 orang tersebut, sebanyak 21 anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) telah memperoleh pendampingan KPAI dan psikolog. Seluruh anak tersebut sudah dipulangkan dengan mempertimbangkan perlindungan serta pemulihan psikologis mereka.
Sementara itu, 136 orang lainnya masih menjalani pemeriksaan di Mapolda DIY. Penyidik Ditreskrimum Polda DIY juga berkoordinasi dengan sekolah, perguruan tinggi, dan elemen masyarakat dalam proses penanganan.
Langgeng menegaskan keputusan terhadap peserta aksi harus berdasarkan pemeriksaan dan alat bukti, bukan sekadar keberadaan seseorang di lokasi demonstrasi.
"Kami tidak ingin ada proses yang tergesa-gesa ataupun tidak sesuai prosedur. Setiap orang akan diperlakukan berdasarkan fakta dan alat bukti yang ditemukan. Jika tidak cukup bukti, tentu akan kami pulangkan. Namun, apabila ditemukan bukti yang cukup adanya pelanggaran hukum, proses akan dilanjutkan ke tahap penyidikan sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Langgeng Purnomo.
Kapolda DIY juga menyatakan kepastian hukum terhadap seluruh peserta aksi yang diamankan akan ditetapkan sebelum batas waktu 1x24 jam. Ia menyebut keterlibatan lembaga eksternal sebagai bagian dari pengawasan agar proses berjalan transparan dan akuntabel.
"Dalam penanganan ini, kami mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kami melibatkan Komnas HAM, Ombudsman RI Perwakilan DIY, dan Kompolnas, serta pengawasan internal Itwasda Polda DIY agar seluruh proses berjalan secara objektif dan sesuai ketentuan hukum," tegas Langgeng.
Ombudsman RI Perwakilan DIY sebelumnya menyampaikan desakan agar kepolisian mengutamakan pendekatan humanis dalam menangani demonstran yang diamankan. Lembaga tersebut meminta aparat tidak terburu-buru menggunakan proses pidana dan mengedepankan pendekatan persuasif, dialogis, serta edukatif.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI DIY Muflihul Hadi pada Rabu (11/11/2026) juga meminta kepolisian memulangkan peserta aksi yang tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum. Pemeriksaan harus berlangsung objektif, profesional, dan akuntabel sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
"Kami meminta jajaran kepolisian di DIY menahan diri dari pendekatan yang semata-mata menghukum, segera memulangkan mereka yang tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum, serta memastikan hak-hak dasar seluruh warga yang diamankan terpenuhi secara utuh," tegas Muflihul Hadi.
Ombudsman juga meminta kepolisian menjamin keselamatan peserta aksi dari kekerasan fisik maupun intimidasi psikis. Akses terhadap bantuan hukum, kunjungan keluarga, dan layanan medis bagi peserta yang terluka harus tetap tersedia selama proses pemeriksaan.
Komnas HAM turut menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia, termasuk pemulangan peserta yang tidak terbukti bersalah serta pemenuhan kebutuhan fisik dan psikologis mereka selama berada dalam pengamanan kepolisian.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow