Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

BNPPDT Petakan Infrastruktur Perbatasan di Rondo, Sabang dan Sebatik

Smallest Font
Largest Font

Pemerintah memetakan kebutuhan pembangunan di sejumlah kawasan terdepan Indonesia setelah Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak melakukan peninjauan ke Pulau Rondo, Sabang, dan Pulau Sebatik. Pada 14 November 2026, perhatian diarahkan pada pemenuhan infrastruktur dasar, pengamanan wilayah, serta penyelesaian persoalan batas negara. Dalam kunjungan ke Pulau Rondo dan Sabang, BNPPDT mengidentifikasi keterbatasan air bersih, pasokan listrik, jaringan internet, serta fasilitas pendukung personel pengamanan perbatasan.

Hasil pemeriksaan tersebut akan menjadi dasar penyusunan prioritas pembangunan melalui Program Bangun Beranda Negeri. Maruli menjelaskan bahwa berbagai kawasan perbatasan yang telah dikunjunginya menghadapi persoalan mendasar yang hampir serupa. Pemerintah perlu memastikan fasilitas publik di wilayah tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung pengamanan kawasan terluar.

"Bagaimana memfasilitasi daerah-daerah perbatasan ini sehingga betul-betul jadi beranda NKRI yang lebih baik," ujar Maruli Simanjuntak, Kepala BNPPDT.

Perluasan mandat BNPPDT turut mencakup pengelolaan daerah terpencil. Karena itu, sasaran pembangunan tidak terbatas pada kawasan perbatasan negara, tetapi juga wilayah yang masih mengalami keterbatasan pelayanan dasar. Untuk mengatasi persoalan ketersediaan air, Maruli menyebut pembangunan sumur bor sebagai salah satu alternatif yang akan dikaji. Sementara itu, kebutuhan listrik dan akses internet masih memerlukan pembahasan untuk menentukan solusi sesuai kondisi lapangan.

"Mereka punya masalah air bersih, harus kita coba kemungkinan sumur bor. Terus mereka juga punya permasalahan tentang listriknya, internet juga buat mereka agak sulit," kata Maruli. Selain kebutuhan infrastruktur, hasil kunjungan ke Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, pada Rabu (11/11) mencakup persoalan teknis perbatasan Indonesia-Malaysia. Maruli memeriksa Pos Pamtas Aji Kuning, patok batas negara, PLBN Sebatik, pelabuhan laut, dan Dermaga Sei Pancang.

Ia juga mendatangi lahan yang terdampak outstanding boundary problems (OBP). Peninjauan tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi persoalan penyelarasan garis batas negara dan mempercepat proses operasionalisasi PLBN Sebatik. Maruli menegaskan bahwa tanggung jawab BNPPDT juga berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.

Hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden mengenai perluasan peran lembaga dalam pengelolaan wilayah terpencil. "Petunjuk dari Presiden bahwa badan ini juga ikut mengelola kesejahteraan masyarakat di sekitarnya," ujar Maruli.

Menurut Maruli, kondisi pertahanan wilayah memiliki hubungan erat dengan kesejahteraan penduduk. Perhatian pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat perbatasan dinilai menjadi bagian penting dalam membangun rasa kebangsaan.

"Jelas sangat berhubungan antara bagaimana pertahanan suatu wilayah dengan kesejahteraan masyarakatnya sehingga jiwa-jiwa nasional dari masyarakat di daerah tersebut akan muncul dengan adanya perhatian dari pemerintah," kata Maruli. Dalam persoalan batas Indonesia-Malaysia, komunikasi kedua negara disebut berjalan baik. Meski demikian, masih terdapat sejumlah titik yang membutuhkan penyelarasan karena garis batas tersebut telah ditetapkan sejak ratusan tahun lalu.

"Ada saja permasalahan tentang garis-garis yang sudah dibuat ratusan tahun yang lalu yang sekarang kita coba sinkronkan. Kita sudah menyimpulkan beberapa titik, jadi saya kira itu hanya perlu proses saja," ujar Maruli.

Penyelesaian persoalan tersebut membutuhkan verifikasi langsung di lapangan serta keterlibatan kementerian dan lembaga sesuai kewenangannya. Koordinasi lintas sektor juga diperlukan untuk mempercepat penyelesaian tahapan operasionalisasi PLBN Sebatik.

"Dengan adanya kebijakan Presiden ini, koordinasi kementerian mudah-mudahan menjadi lebih mudah sehingga bisa lebih cepat proses operasional PLBN Sebatik," kata Maruli. Dalam rangkaian peninjauan Pulau Rondo, Maruli berdialog dengan personel Satuan Tugas Pengamanan Pulau Terluar (Satgas Pamputer). Ia juga mengunjungi Pangkalan TNI Angkatan Laut Sabang, Titik Nol Kilometer Sabang, dan Satuan Radar 01 Sabang TNI Angkatan Udara.

Kunjungan ke Sebatik merupakan bagian dari rangkaian pemeriksaan kawasan perbatasan yang sebelumnya mencakup Miangas, Pulau Rote, dan Krayan. Setelah itu, agenda peninjauan juga mencakup Pulau Laut dan Sabang. Maruli menyebut sejumlah persoalan yang ditemukan berpotensi ditangani melalui koordinasi pemerintah. Hasil evaluasi tersebut akan digunakan untuk merumuskan langkah pembangunan yang ditargetkan mulai dipersiapkan pada awal 2027.

"Saya bersyukur karena melihat banyak juga persoalan-persoalan yang sebetulnya bisa kita atasi. Mudah-mudahan bisa segera kita mulai di awal-awal tahun depan," ungkap Maruli.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed