BP Tapera Genjot KPR Subsidi Saat Rusun Baru Terjual 24 Unit
Penjualan rumah susun (rusun) subsidi masih menghadapi kendala meski ribuan unit tersedia untuk dihuni. BP Tapera mencatat baru 24 unit rusun subsidi terjual hingga 19 Oktober 2026, sedangkan 2.038 unit berstatus siap huni. Untuk meningkatkan penyerapan, lembaga tersebut memperkuat pemasaran, koordinasi dengan perbankan dan pengembang, serta percepatan proses pembiayaan.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa ketidaksesuaian antara kebutuhan konsumen dan karakteristik hunian menjadi salah satu faktor rendahnya penjualan. Pertimbangan masyarakat mencakup luas unit dan harga yang ditawarkan.
"Preferensi, misalkan, ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Luasan, maupun harga, kan itu perlu pertimbangan juga dari konsumen ya. Konsumen sekarang makin kritis," ujar Heru Pudyo Nugroho, Komisioner BP Tapera.
Selain persoalan harga dan luas hunian, keterbatasan informasi mengenai program rusun bersubsidi turut menjadi hambatan. Heru mengatakan, hasil sosialisasi menunjukkan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan fasilitas pembiayaan tersebut.
"Karena beberapa kali kita sosialisasi, ternyata kita tanyakan ke teman-teman banyak yang belum tahu bahwa ada fasilitasi rusun. (Berarti ada masalah di pemasaran BP Tapera?) Makanya kita lakukan progresif marketing, kolaborasi sama bank penyalur, sama developernya juga," tutur Heru.
BP Tapera juga mendorong perluasan fasilitas pembiayaan dan insentif untuk memperbesar minat masyarakat. Salah satu langkahnya adalah menyediakan tenor kredit pemilikan rumah (KPR) rusun hingga 40 tahun.
Lembaga tersebut juga mengusulkan agar unit rusun subsidi tipe 45 meter persegi memperoleh fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP). Sebelumnya, fasilitas tersebut hanya dapat dimanfaatkan pembeli rumah tapak dan rusun dengan luas maksimal 36 meter persegi serta harga jual sekitar Rp250 juta ke bawah.
Heru menyebut usulan insentif tersebut telah disampaikan kepada Menteri Keuangan dan dibahas dalam dua kali rapat.
"Saya sudah bersurat bersurat ke Menteri Keuangan dan sudah dua kali dirapatkan dan itu sudah bisa dijalankan," ujar Heru.
Dalam upaya mempercepat pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), BP Tapera menyiapkan 42 kegiatan sosialisasi dan pemasaran pada 19–25 Oktober 2026. Menurut BP Tapera, kegiatan tersebut disertai penguatan koordinasi dengan bank penyalur dan pengembang untuk menangani hambatan teknis maupun administratif.
Heru mengatakan tim teknis juga diarahkan untuk mempercepat penyelesaian kendala yang muncul selama proses pembiayaan, termasuk persoalan yang melibatkan pengembang.
"Teman-teman tim teknis langsung kami kawal, apa yang menjadi kendala. Kalau ada yang terkait dengan pengembang, langsung kami koordinasikan dengan pengembang supaya ada percepatan," ujar Heru dalam keterangan di Jakarta.
Berdasarkan data BP Tapera hingga 19 Oktober 2026, penyaluran KPR subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai 184.342 unit dengan nilai pembiayaan FLPP sebesar Rp23 triliun. Angka tersebut setara 52,67 persen dari target 350.000 unit sepanjang 2026.
Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera Sid Herdi Kusuma mencatat terdapat 39.830 calon debitur yang masih berada dalam berbagai tahapan proses pembiayaan perbankan. Rinciannya, 16.001 calon debitur lolos pemeriksaan kelayakan subsidi, 6.056 menjalani analisis kredit, 2.604 memasuki tahap Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit (SP3K), 10.279 berada dalam proses trilogi, dan 4.890 telah mencapai tahap akad kredit.
Sid menjelaskan bahwa puluhan ribu permohonan tersebut telah masuk ke sistem, tetapi belum seluruhnya menyelesaikan proses pembiayaan. Tahapan berikutnya bergantung pada kelengkapan dokumen, persetujuan bank, dan pemeriksaan kesiapan rumah.
"Itu artinya sudah ada 39 ribu hampir 40 ribu aplikasi calon debitur yang sudah masuk ke sistem dan mereka dalam stage berbeda-beda. Ada yang sudah dinyatakan lolos subsidi checking, berikutnya mereka akan masuk ke proses pemberkasan dan analisa bank. Kemudian nanti keluar SP3K dari perbankan, artinya sudah disetujui, nanti menunggu proses trilogi," jelas Sid.
Dalam tahap trilogi, bank, calon debitur, dan pengembang memeriksa kesiapan rumah yang akan dibeli. Proses tersebut mencakup pengiriman foto dan penandaan koordinat lokasi sebagai bukti bahwa hunian telah selesai dibangun.
"Jadi nanti dengan tagging, koordinat tagging, mereka harus mengirimkan foto-foto yang memperlihatkan bahwa rumah tersebut sudah jadi," kata Sid.
Jika seluruh calon debitur yang sedang diproses dihitung bersama realisasi penyaluran, totalnya mencapai 224.172 unit atau sekitar 64 persen dari target nasional 350.000 unit pada 2026. Program FLPP didukung 43 bank penyalur, 22 asosiasi pengembang, serta 8.287 pengembang yang mencakup 11.504 perumahan di 391 kabupaten/kota pada 36 provinsi.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menekankan perlunya penyelesaian masalah untuk memenuhi target pembiayaan perumahan, baik kendala teknis maupun nonteknis.
"Dalam mencapai target pasti ada masalah, kendala, apakah teknis maupun nonteknis. Saya rasa kita sebagai pemimpin negara, pejabat negara, tentu mengidentifikasi masalah itu satu hal, tapi tentu kita punya kemampuan problem solving," kata Maruarar.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow