Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

BPJPH Kecam Pembakaran Warung Nonhalal di Sukoharjo

Smallest Font
Largest Font

Pembakaran Warung Mi Babi Tepi Sawah di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, mendapat kecaman dari Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan. Pada Minggu (1/11/2026), ia menegaskan bahwa perbedaan pilihan makanan tidak boleh menjadi alasan melakukan kekerasan terhadap pelaku usaha.

Haikal, yang akrab disapa Babe Haikal, menyampaikan keprihatinannya melalui pernyataan di laman resmi BPJPH. Ia menilai tindakan pembakaran tersebut mencederai kerukunan masyarakat yang hidup dalam keberagaman agama dan kepercayaan.

Ia secara khusus menyoroti tindakan pembakaran warung yang menjual makanan dengan kategori nonhalal bagi sebagian masyarakat Muslim. Menurutnya, perbedaan pilihan konsumsi seharusnya dihormati, bukan diselesaikan melalui tindakan kekerasan.

"Kami mendengar dan melihat di media sosial adanya sebuah warung dibakar karena menjual makanan tertentu yang dikategorikan tidak halal bagi sebagian besar masyarakat yang merupakan umat Islam di Indonesia. Bersama ini kami tekankan bahwa hal ini (pembakaran tersebut) adalah kejadian yang sangat memalukan. Tidak boleh terjadi lagi, dan harap ini menjadi kejadian yang pertama dan terakhir," tegas Ahmad Haikal Hasan, Kepala BPJPH.

Haikal juga menempatkan persoalan tersebut dalam konteks kemajemukan Indonesia. Keberagaman suku, ras, kelompok, agama, dan kepercayaan, menurutnya, merupakan bagian dari kehidupan berbangsa yang perlu dipertahankan.

"Halal dan nonhalal adalah sebuah pilihan. Indonesia adalah negara majemuk, negara dengan berbagai macam suku, ras, kelompok, agama, atau kepercayaan yang harusnya menjadi contoh bagi seluruh negara di dunia bahwa kita tetap bisa menjaga kerukunan," ujar Haikal.

Ia turut mengingatkan bahwa kekerasan akibat perbedaan pilihan maupun keyakinan dapat merusak hubungan antarkelompok masyarakat. Peristiwa di Sukoharjo tersebut, menurutnya, harus menjadi pelajaran agar kejadian serupa tidak terulang.

"Karena itu, kejadian seperti ini adalah sebuah kejadian yang mencoreng keberagaman kita, tidak boleh terjadi lagi dan harap menjadi pelajaran buat kita semua," lanjut Haikal.

Dalam pernyataan lainnya, Haikal kembali menekankan pentingnya toleransi sebagai dasar kehidupan masyarakat Indonesia. Ia mengajak masyarakat mempertahankan persatuan dengan menghormati pilihan masing-masing.

"Indonesia adalah bangsa yang memiliki keberagaman suku, agama, ras, kepercayaan, dan budaya. Perbedaan tersebut merupakan kekayaan bangsa yang harus kita rawat dengan sikap saling menghormati dan toleransi," ujar Haikal.

Ia menjelaskan bahwa penghormatan terhadap pilihan produk harus berjalan beriringan dengan kehidupan sosial yang damai. Setiap orang memiliki hak menentukan pilihannya selama tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.

"Halal dan nonhalal adalah sebuah pilihan. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa hidup berdampingan, saling menghargai, dan menjaga kerukunan di tengah perbedaan. Jangan sampai perbedaan justru memecah persatuan," ungkap Haikal.

Haikal juga menjelaskan bahwa penyelenggaraan jaminan produk halal bertujuan memberikan kepastian dan perlindungan kepada masyarakat dalam memilih produk sesuai keyakinan serta kebutuhan. Prinsip tersebut perlu berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak setiap orang untuk menjalankan usaha.

Di sisi lain, penanganan perkara pembakaran dan perusakan warung tersebut turut menjadi perhatian Polda Jawa Tengah. Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Andi Herindra Rahmawan sebelumnya mengadakan pertemuan dengan sejumlah tokoh agama dan pengurus Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki.

Pertemuan tersebut dihadiri pemilik Pondok Pesantren Al-Mukmin, Ustaz Abu Bakar Ba'asyir; Ketua Yayasan Al-Mukmin Ngruki Ustaz Yahya Abdurrahman; Ustaz Abdurochim Ba'asyir alias Ustaz Iim; Mudir Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki Ustaz Munir; Ketua Pembina Yayasan Ustaz Taufik Usman; serta Wakil Pembina Yayasan Ustaz Muyazin.

Dalam dialog tersebut, Andi menjelaskan perkembangan penanganan perkara sekaligus membuka kesempatan bagi pihak pesantren menyampaikan aspirasi dan keberatan. Komunikasi itu juga membahas penggeledahan yang berlangsung pada 27 Oktober 2026.

Wakapolda Jawa Tengah menyatakan bahwa kepolisian akan menangani perkara secara profesional dan terbuka. Ia juga memastikan laporan mengenai dugaan tindakan yang tidak sesuai prosedur akan ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan internal.

"Apabila ada keluhan terkait hal-hal di luar prosedur, kami berkomitmen melakukan tindakan secara tegas melalui Divisi Propam. Kami juga siap menjalin komunikasi dengan baik bersama para ulama," ujar Brigjen Andi Herindra Rahmawan dalam keterangannya, Sabtu (31/10/2026).

Andi turut mempersilakan pihak pesantren menyampaikan keberatan apabila menemukan tindakan petugas yang dianggap tidak sesuai ketentuan. Pertemuan tersebut menjadi sarana komunikasi antara kepolisian dan pengurus pesantren mengenai penanganan perkara pembakaran serta perusakan Warung Mi Babi Tepi Sawah.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed