Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Kapolri Suyudi Tegaskan Soliditas Polri di Tengah Kasus Penyadapan

Smallest Font
Largest Font

Dukungan para purnawirawan Korps Brimob mengiringi kepemimpinan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto di tengah penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dalam pertemuan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (6/11/2026) sore, Suyudi menegaskan institusinya tetap solid.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah Suyudi menerima kunjungan Paguyuban Keluarga Besar Brimob (PKBB). Rombongan dipimpin Ketua Umum PKBB Komjen (Purn) Imam Sujarwo bersama sejumlah mantan Komandan Korps Brimob (Dankorbrimob).

Dalam keterangan tertulis pada Sabtu (7/11/2026), Suyudi menyampaikan apresiasi atas dukungan berbagai pihak terhadap institusi kepolisian.

"Saya mengucapkan terima kasih dan juga sampai hari ini Polri dalam keadaan yang sangat baik, sangat solid, justru kami yakin semakin solid. Dan ini tentunya tidak lepas dari dukungan, perhatian dari senior-senior dan juga seluruh elemen masyarakat," ujar Suyudi.

Dia juga mengapresiasi perhatian para senior purnawirawan Korps Brimob yang terus memberikan arahan dan dukungan moral kepada personel kepolisian yang masih aktif bertugas.

"Kami mendapatkan kunjungan kehormatan dari senior-senior kami, para Dankorbrimob pada masanya. Dan tentunya kunjungan hari ini selain silaturahmi juga para Dankorbrimob pada masanya memberikan kami dukungan, bimbingan, dan juga masukan yang tentunya selama ini juga sudah terjalin," tutur Suyudi.

Menurut Suyudi, para mantan Dankorbrimob memiliki kontribusi besar dalam membina komandan pasukan di lapangan. Peran tersebut turut mendukung keberadaan Korps Brimob sebagai kekuatan kepolisian dalam menjaga keamanan nasional.

"Sehingga Korps Brimob sampai hari ini menjadi pasukan yang sangat luar biasa, memberikan dukungan kepada jajaran Polri sehingga situasi di Indonesia bisa terjaga aman, lancar, dan kondusif," imbuhnya.

Dia menambahkan, dinamika keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), termasuk perkembangan penanganan perkara yang sedang dihadapi kepolisian, membuat dukungan para senior menjadi penting bagi institusi.

"Dengan dinamika situasi kamtibmas yang sangat dinamis dan juga dengan perkembangan situasi dalam penanganan perkara yang sedang kita hadapi saat ini, para Dankorbrimob pada masanya yang tadi dipimpin oleh Bapak Komisaris Jenderal Polisi Imam Sujarwo beserta senior yang lain memberikan kami juga kekuatan, memberikan kita wejangan agar kita semua senantiasa tetap solid," ujar Suyudi.

Ketua Umum PKBB Komjen (Purn) Imam Sujarwo turut menyampaikan apresiasi terhadap langkah penegakan hukum yang dilakukan Suyudi dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Imam menilai penindakan terhadap anggota kepolisian sendiri merupakan langkah yang tidak mudah, terutama karena perkara tersebut melibatkan personel internal Polri.

"Yang kita apresiasi juga adalah bagaimana bisa melakukan penindakan, penangkapan terhadap pelaku penyadapan. Ini luar biasa yang mengagetkan kita semua, juga termasuk rekan-rekan media, ternyata juga pelakunya adalah dari internal Polri sendiri. Ini adalah keberanian beliau," kata Imam.

Dia kemudian mengaitkan tindakan tersebut dengan semboyan Korps Brimob, yakni Sekali tampil harus berhasil, sekali melangkah pantang menyerah.

Menurut Imam, semangat tersebut tercermin dalam keputusan Suyudi menindak dugaan pelanggaran yang melibatkan anggota internal kepolisian.

"Ini adalah moto beliau, sehingga beliau dengan cepat melakukan itu. Dan ini tidak mudah, bagaimana bisa melakukan upaya penegakan hukum tapi pelakunya adalah di internal Polri," ucap Imam.

Imam juga menyampaikan dukungan PKBB kepada Kapolri dalam menghadapi proses penanganan perkara tersebut.

"Mudah-mudahan beban yang berat ini dapat dipikul oleh Bapak Kapolri, Bapak Suyudi, dengan sebaik-baiknya. Jadi kita dari PKBB sangat men-support, sangat mendukung, dan karena kita keluarga besar Brimob, kita selalu berada di belakang Bapak Kapolri, dari paguyuban di seluruh Indonesia," sambungnya.

Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo sebelumnya menyeret empat perwira tinggi kepolisian sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta (AHN), mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi (SU), serta mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso (EH).

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menjelaskan, para tersangka diduga melakukan penyadapan tanpa prosedur terhadap sejumlah tokoh sejak 2025 hingga Oktober 2026.

Dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (3/11/2026), Asep memaparkan kelompok yang menjadi sasaran dugaan penyadapan tersebut.

"Terhadap para tersangka tersebut diduga telah melakukan penyadapan tanpa prosedural atau penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha," kata Asep.

Atas dugaan perbuatan tersebut, keempat tersangka dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP, Pasal 332 ayat 1 dan/atau ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, serta Pasal 32 Undang-Undang ITE. Ancaman hukuman maksimal dalam perkara tersebut mencapai 10 tahun penjara.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed