BPK Temukan Penyaluran KIP Kuliah Rp2,7 Miliar ke 320 Mahasiswa Meninggal
Penyaluran bantuan pendidikan melalui Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah menjadi sorotan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan dana sebesar Rp2,70 miliar diterima 320 mahasiswa yang telah meninggal dunia. Temuan tersebut tercatat dalam laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2026 pada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dilansir dari Edukasi.
Dalam laporan tersebut, BPK mengungkapkan bahwa penyaluran kepada penerima yang sudah meninggal dunia merupakan salah satu permasalahan belanja yang tidak sesuai ketentuan.
Kasus ini termasuk dalam 93 permasalahan belanja pada 53 kementerian dan lembaga dengan total nilai mencapai Rp355,16 miliar.
BPK meminta pimpinan kementerian dan lembaga terkait memperbaiki persoalan pendataan sekaligus menindaklanjuti kelebihan pembayaran melalui koordinasi dengan pihak terkait.
"BPK merekomendasikan pimpinan K/L terkait agar melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk memperbaiki permasalahan pendataan dan melakukan pemulihan atas kelebihan pembayaran melalui penyetoran ke kas negara," tulis BPK dalam laporannya.
Program KIP Kuliah merupakan bantuan pemerintah yang mencakup biaya pendidikan dan biaya hidup mahasiswa. Program ini ditujukan untuk membantu mahasiswa menyelesaikan pendidikan hingga jenjang sarjana atau S1.
Pada 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran KIP Kuliah sebesar Rp15,32 triliun dengan sasaran 1.047.221 mahasiswa. Pengelolaan anggaran tersebut berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi melalui Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi (PPAPT).
Namun, Kepala Bakom RI Muhammad Qodari mengumumkan pada 26 Agustus 2026 bahwa jumlah penerima KIP Kuliah tahun tersebut mencapai 1.018.742 mahasiswa.
Jumlah itu terdiri atas 840.792 mahasiswa penerima berstatus on going dan 177.950 mahasiswa baru.
Berdasarkan Pedoman Pendaftaran Program KIP Kuliah 2026, bantuan biaya pendidikan diberikan sesuai golongan Uang Kuliah Tunggal (UKT) atau biaya semester mahasiswa, dengan batas maksimal Rp12 juta.
Pembayaran biaya pendidikan dilakukan langsung kepada perguruan tinggi berdasarkan akreditasi dan rumpun ilmu program studi. Program studi penerima juga diwajibkan memiliki akreditasi resmi dan tercatat dalam sistem akreditasi nasional.
Selain biaya pendidikan, penerima memperoleh bantuan biaya hidup bulanan yang disesuaikan dengan wilayah kampus dan standar biaya hidup setempat. Besaran bantuan tersebut mencapai maksimal Rp1,4 juta per bulan.
Pedoman KIP Kuliah 2026 menjelaskan bahwa bantuan biaya hidup ditransfer langsung ke rekening pribadi mahasiswa dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama menjalani perkuliahan.
Ketentuan program juga melarang LLDIKTI maupun pihak lain memotong, menggunakan, atau menahan dana bantuan biaya hidup. Perguruan tinggi pun tidak diperbolehkan menyimpan buku tabungan maupun kartu ATM milik mahasiswa penerima KIP Kuliah.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow