BPK Temukan Keterlambatan Penagihan Utang Beasiswa LPDP Rp 7,97 Miliar
Pengelolaan dana beasiswa pendidikan menjadi sorotan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan keterlambatan penagihan piutang pelanggaran beasiswa oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Nilai yang belum tertagih mencapai Rp 7,97 miliar dari 17 kasus pelanggaran Program Beasiswa Native, sebagaimana dilansir dari Edukasi berdasarkan IHPS I Tahun 2026 yang dirilis kepada publik.
Dalam laporan tersebut, BPK mencatat LPDP terlambat menerbitkan keputusan sanksi, menetapkan piutang, dan melakukan tindakan penagihan terhadap para penerima beasiswa yang melanggar ketentuan.
BPK menjelaskan temuan tersebut dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2026 yang dikutip pada Rabu (14/10/2026).
"Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) terlambat menerbitkan surat keputusan sanksi, penerbitan piutang, dan/atau tindakan penagihan atas 17 kasus pelanggaran pada Program Beasiswa Native sebesar Rp 7,97 miliar," tulis BPK dalam IHPS I Tahun 2026.
Selain persoalan penagihan tersebut, BPK menemukan Manajemen Pelaksana Program Beasiswa Kolaborasi LPDP dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) belum menindaklanjuti penerima beasiswa yang mengundurkan diri dan/atau diberhentikan. Total dana yang telah disalurkan kepada penerima dalam kelompok kasus tersebut mencapai Rp 6,89 miliar.
BPK juga mencatat belum adanya penagihan sanksi pengembalian berdasarkan 13 surat keputusan pemberhentian dengan nilai Rp 1,51 miliar.
Dalam laporannya, lembaga pemeriksa negara tersebut menguraikan tiga dampak keuangan dari permasalahan pengelolaan beasiswa itu.
"Permasalahan tersebut mengakibatkan potensi tidak tertagihnya piutang sebesar Rp 7,97 miliar, potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp 6,89 miliar, dan pemulihan kelebihan pembayaran dana beasiswa terlambat diterima sebesar Rp 1,51 miliar," jelas BPK.
Atas temuan tersebut, BPK memberikan dua rekomendasi kepada Direktur Utama LPDP. Pertama, LPDP diminta segera melakukan penagihan dan memastikan penyelesaian piutang akibat pelanggaran aturan beasiswa senilai Rp 7,97 miliar.
Kedua, Direktur Utama LPDP diminta berkoordinasi dengan Manajemen Pelaksana Program pada Kemendiktisaintek untuk menindaklanjuti pemberian sanksi kepada penerima beasiswa yang mengundurkan diri atau diberhentikan.
Koordinasi tersebut juga mencakup penagihan potensi sanksi pengembalian sebesar Rp 6,89 miliar dan dana beasiswa sebesar Rp 1,51 miliar agar disetorkan kembali ke rekening LPDP.
Sementara itu, ketika dihubungi pada Rabu (14/10/2026), pihak LPDP menyampaikan belum dapat memberikan penjelasan lebih lanjut karena perlu berkoordinasi terlebih dahulu dengan staf yang menangani persoalan tersebut.
Persoalan penegakan aturan penerima beasiswa LPDP sebelumnya juga menjadi perhatian publik pada awal 2025 melalui kasus Dwi Sasetyaningtyas yang memperlihatkan anaknya memperoleh paspor Inggris.
Dalam kasus tersebut, suami Dwi, Arya Pamungkas Iwantoro, juga merupakan penerima beasiswa LPDP. Ia diketahui sedang menjalankan aktivitas sebagai peneliti di luar negeri dan belum menyelesaikan kewajiban pengabdiannya.
Atas pelanggaran tersebut, Arya dikenai denda oleh LPDP beserta pajaknya. Namun, besaran tagihan yang dikenakan kepadanya tidak diungkapkan kepada publik.
LPDP selama ini juga memberikan kesempatan kepada penerima beasiswa yang melanggar ketentuan untuk melunasi denda melalui mekanisme pembayaran secara bertahap atau cicilan.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow