BPS Beri Penghargaan Anindhita Wistara Data 2026
Sembilan instansi pemerintah mendapatkan penghargaan Anindhita Wistara Data 2026 dari Badan Pusat Statistik (BPS) atas pencapaian mereka dalam mengelola statistik sektoral. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk pengakuan terhadap peningkatan kualitas data dan tata kelola statistik pemerintahan, dilansir dari Money.
Penghargaan ini sekaligus menjadi dorongan bagi kementerian, lembaga negara, dan instansi pemerintah lainnya untuk memperkuat pemanfaatan data sebagai landasan penyusunan kebijakan publik.
Penentuan penerima dilakukan melalui Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS). Mekanisme tersebut digunakan untuk mengukur tingkat kematangan pengelolaan statistik pada masing-masing instansi pemerintah.
Dalam evaluasi tersebut, terdapat lima dimensi utama yang menjadi dasar penilaian, yaitu penerapan prinsip satu data, kualitas data, proses bisnis statistik, kelembagaan, serta statistik nasional yang berkelanjutan.
Secara keseluruhan, penilaian mencakup 19 aspek dan 38 indikator. Hasil evaluasi kemudian digunakan untuk menghasilkan Indeks Pembangunan Statistik (IPS) sekaligus menyusun rekomendasi perbaikan bagi setiap instansi.
Anindhita Wistara Data memiliki lima kategori penghargaan, meliputi kementerian, lembaga negara, lembaga pemerintah, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota.
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa penyelenggaraan penghargaan tersebut menjadi kesempatan untuk mengapresiasi kontribusi pimpinan, pengelola data, serta kerja sama antarlembaga.
“Malam ini adalah momentum apresiasi sekaligus penguatan kolaborasi. Anindhita Wistara Data diberikan kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dengan capaian Indeks Pembangunan Statistik (IPS) tertinggi berdasarkan EPSS,” ujar Amalia dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Kamis (12/11/2026).
Hasil penghitungan IPS 2026 memperlihatkan bertambahnya jumlah instansi pemerintah yang memperoleh predikat Baik dibandingkan dengan 2024.
Perkembangan tersebut menunjukkan semakin besarnya perhatian instansi pemerintah terhadap pengelolaan statistik sebagai salah satu unsur penting dalam pelaksanaan tugas dan tata kelola organisasi.
Amalia menjelaskan bahwa keberhasilan pengelolaan statistik tidak cukup hanya dilihat dari kepatuhan terhadap prosedur maupun standar evaluasi. Data yang dihasilkan harus memiliki relevansi dan dapat digunakan untuk membantu pemerintah menentukan kebijakan.
BRIN, LKPP, dan LAN menjadi penerima terbaik
Dalam kelompok lembaga pemerintah, tiga penerima penghargaan adalah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan Lembaga Administrasi Negara (LAN).
BRIN menempati peringkat Terbaik I. Pencapaian tersebut didukung penerapan standar data, proses pengumpulan dan pengolahan informasi yang matang, serta pengembangan fasilitas penyebarluasan data.
Fasilitas yang dikembangkan BRIN antara lain FAQ dan Kalkulator Simulasi Skor Indeks Daya Saing Daerah (IDSD). Kedua fasilitas tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemudahan pemanfaatan informasi statistik.
Posisi Terbaik II diraih LKPP melalui integrasi tiga sistem informasi, yakni SIRUP, SIUKPBJ, dan Dashboard ITKP. Penggabungan sistem tersebut mendukung pengelolaan sekaligus evaluasi kinerja pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Sementara itu, LAN memperoleh predikat Terbaik III. Lembaga ini dinilai berhasil menerapkan standar data, melaksanakan pemeriksaan kualitas secara berkala, serta meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) statistik.
BPS menilai berbagai praktik tersebut dapat menjadi referensi bagi lembaga pemerintah lainnya dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan statistik sektoral.
Setjen DPR RI unggul dalam kategori lembaga negara
Pada kelompok lembaga negara, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RI (Setjen DPR RI) memperoleh predikat Terbaik I. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berada di posisi Terbaik II, sedangkan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah RI (Setjen DPD RI) menempati peringkat Terbaik III.
Keberhasilan Setjen DPR RI didukung pengembangan Portal Satu Data DPR RI yang menyediakan layanan Application Programming Interface (API). Pengelolaannya turut diperkuat oleh tenaga kerja kompeten dan kerja sama antarlembaga.
BPK mendapatkan penghargaan atas penerapan standardisasi data, penguatan penjaminan kualitas, serta peningkatan kemampuan SDM statistik. Praktik tersebut mendukung kegiatan pemeriksaan dan pengawasan keuangan negara.
Adapun Setjen DPD RI menunjukkan kinerja melalui optimalisasi Forum Satu Data, penguatan fungsi Walidata, serta pengembangan pemanfaatan Big Data.
Menurut BPS, kualitas statistik pada lembaga negara memiliki peran penting dalam menunjang pelaksanaan tugas kelembagaan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyerapan aspirasi masyarakat secara terukur.
Tiga kementerian memperoleh penghargaan
Untuk kategori kementerian, penerima penghargaan terdiri atas Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), dan Kementerian Pariwisata (Kemenpar).
Kementan berhasil menduduki posisi Terbaik I berkat penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Data Terintegrasi (SIMPELDATIN). Sistem ini dilengkapi proses verifikasi dan validasi informasi serta didukung SDM statistik yang memiliki kompetensi.
Kemnaker menempati peringkat Terbaik II melalui pengembangan Portal Satu Data Ketenagakerjaan. Penguatan pengelolaannya dilakukan dengan evaluasi mutu informasi, keterbukaan data, dan penerapan sistem keamanan berstandar internasional.
Sementara itu, Kemenpar memperoleh predikat Terbaik III. Pencapaian tersebut didukung pengembangan Portal Satu Data dan penyediaan informasi terbuka menggunakan metodologi yang terstandar.
Kemenpar juga memanfaatkan Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional (IPKN) dan Brand Awareness Index (BAI). Kedua instrumen tersebut digunakan untuk mendukung evaluasi pembangunan serta mengukur kinerja pemasaran pariwisata.
BPS dorong pemanfaatan data untuk kebijakan publik
Amalia menyampaikan apresiasi kepada seluruh instansi pemerintah yang berpartisipasi dalam pelaksanaan EPSS 2026. Ia menilai penguatan statistik sektoral berkontribusi terhadap terciptanya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan mengandalkan data.
Dalam kesempatan tersebut, Amalia juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh instansi penerima atas pencapaian mereka dalam meningkatkan kualitas pengelolaan statistik.
“Kami (BPS) mengucapkan selamat dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh penerima Anindhita Wistara Data. Semoga penghargaan ini menjadi penyemangat untuk terus meningkatkan kualitas data serta memperkuat kolaborasi dalam membangun tata kelola statistik yang semakin baik melalui Sistem Statistik Nasional,” kata Amalia.
Melalui penghargaan tersebut, BPS mendorong kementerian dan lembaga untuk meningkatkan pembinaan serta memperluas kerja sama dalam penyelenggaraan statistik. Upaya ini diarahkan agar informasi yang dihasilkan semakin akurat, memiliki standar yang jelas, dan dapat digunakan secara optimal untuk mendukung pembangunan nasional.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, turut menyoroti pentingnya penggunaan statistik dalam proses perumusan kebijakan pemerintah.
Menurut Rini, keberhasilan penyelenggaraan statistik tidak hanya ditentukan oleh proses memperoleh dan mengolah informasi. Manfaat data dalam mengenali kebutuhan masyarakat serta membantu menghasilkan kebijakan yang sesuai juga menjadi ukuran penting.
“Kualitas statistik bukan hanya bagaimana data dihasilkan tetapi juga bagaimana data digunakan”, ucap Rini.
Rini menegaskan bahwa informasi statistik yang berkualitas, objektif, dan terpercaya membantu pemerintah memperoleh gambaran kondisi masyarakat secara lebih tepat. Dengan demikian, penyusunan kebijakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan informasi yang tersedia.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow