Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

CIMB Niaga Klarifikasi Isu Privatisasi dan Soroti Free Float

Smallest Font
Largest Font

Persoalan pemenuhan batas minimum saham publik di Bursa Efek Indonesia (BEI) menjadi perhatian bagi PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA), yang memiliki free float sebesar 7,50 persen. Dilansir dari Idxchannel, perseroan telah menegaskan bahwa pemegang saham pengendalinya, CIMB Group Holdings Bhd, tidak memiliki rencana untuk melakukan privatisasi BNGA. Klarifikasi tersebut disampaikan kepada BEI melalui surat tertanggal 22 Oktober 2026.

Perseroan menyatakan belum ada keputusan maupun usulan formal mengenai rencana penarikan saham BNGA dari perdagangan bursa. BNGA bukan satu-satunya bank yang memiliki porsi saham publik di bawah ambang minimum 15 persen. Berdasarkan data yang dihimpun dalam pemberitaan tersebut, terdapat 27 saham bank dengan tingkat free float kurang dari batas yang ditetapkan.

Di antara saham-saham tersebut, PT Bank QNB Indonesia Tbk (BKSW) mencatat free float terendah, yakni 6,67 persen. PT Bank Nationalnobu Tbk (NOBU) berada pada angka 7,34 persen, sedangkan BNGA memiliki porsi 7,50 persen.

Di sisi lain, PT Bank Bukopin Tbk (BBKP) menempati posisi tertinggi dalam kelompok tersebut dengan free float 14,79 persen. Meskipun demikian, angka itu masih berada di bawah ketentuan minimum 15 persen. Berikut daftar 27 saham bank yang memiliki free float di bawah 15 persen beserta persentase masing-masing berdasarkan data dalam pemberitaan Idxchannel.

Daftar saham bank dengan free float di bawah 15 persen

  • PT Bank Bukopin Tbk (BBKP): 14,79 persen.
  • PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk (MCOR): 14,63 persen.
  • PT Bank OCBC NISP Tbk (NISP): 13,97 persen.
  • PT Bank JTrust Tbk (BCIC): 13,65 persen.
  • PT Bank Raya Indonesia Tbk (AGRO): 12,94 persen.
  • PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP): 12,76 persen.
  • PT Super Bank Indonesia Tbk (SUPA): 12,13 persen.
  • PT Bank Pan Indonesia Tbk (PNBN): 11,91 persen.
  • PT Allo Bank Indonesia Tbk (BBHI): 11,85 persen.
  • PT Bank Maybank Indonesia Tbk (BNII): 11,18 persen.
  • PT Bank Maspion Indonesia Tbk (BMAS): 10,62 persen.
  • PT Bank Permata Tbk (BNLI): 9,97 persen.
  • PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS): 9,33 persen.
  • PT Bank Mestika Dharma Tbk (BBMD): 9,07 persen.
  • PT Bank Multiarta Sentosa Tbk (MASB): 8,82 persen.
  • PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk (SDRA): 8,29 persen.
  • PT Bank Bumi Arta Tbk (BNBA): 8,23 persen.
  • PT Bank BTPN Tbk (BTPN): 7,87 persen.
  • PT Bank of India Indonesia Tbk (BSWD): 7,68 persen.
  • PT Bank Amar Indonesia Tbk (AMAR): 7,67 persen.
  • PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (PNBS): 7,60 persen.
  • PT Bank IBK Indonesia Tbk (AGRS): 7,55 persen.
  • PT Bank Dinar Indonesia Tbk (DNAR): 7,53 persen.
  • PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN): 7,53 persen.
  • PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA): 7,50 persen.
  • PT Bank Nationalnobu Tbk (NOBU): 7,34 persen.
  • PT Bank QNB Indonesia Tbk (BKSW): 6,67 persen.

Perbedaan tingkat free float tersebut menunjukkan bahwa tantangan pemenuhan ketentuan saham publik tidak hanya dihadapi BNGA. Sejumlah bank lain juga perlu meningkatkan porsi saham yang tersedia bagi investor publik agar mencapai ambang yang ditentukan.

Tenggat pemenuhan free float hingga 2029

Ketentuan minimum free float sebesar 15 persen diterapkan secara bertahap dengan mempertimbangkan tingkat kepemilikan saham publik dan kondisi emiten. Berdasarkan data dalam pemberitaan tersebut, kelompok saham dengan free float di bawah 12,5 persen memiliki target pemenuhan yang berbeda dari kelompok yang sudah mencapai 12,5 persen. Emiten dengan free float di bawah 12,5 persen diwajibkan mencapai 12,5 persen pada 2027. Setelah itu, kelompok tersebut harus memenuhi batas 15 persen pada 2028.

Sementara itu, perusahaan dengan free float mulai dari 12,5 persen hingga kurang dari 15 persen wajib mencapai batas 15 persen pada 2027. Khusus emiten dengan kapitalisasi pasar di bawah Rp5 triliun, tenggat pemenuhan ketentuan tersebut berlangsung hingga 31 Maret 2029. Dalam surat klarifikasinya, BNGA menyampaikan bahwa perseroan bersama pemegang saham pengendali telah mengkaji sejumlah alternatif untuk memenuhi persyaratan free float.

Langkah-langkah yang dinilai diperlukan juga disebut telah dilakukan. CIMB Group tetap memandang BNGA sebagai bagian integral dari jaringan regionalnya dan menyatakan komitmen untuk memenuhi ketentuan minimum saham publik. Perseroan juga menyatakan akan menyampaikan keputusan atau informasi material kepada OJK, BEI, dan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.

BNGA turut menegaskan bahwa tidak ada informasi atau fakta material lain yang belum diumumkan kepada publik yang dapat memengaruhi harga saham perseroan.

Opsi strategis CIMB untuk memenuhi ketentuan

Isu privatisasi sebelumnya muncul dalam riset CIMB Investment Bank Bhd (CIMB IB) pada Rabu (21/10/). Mengutip Bernama, riset tersebut mengaitkan rumor itu dengan pandangan bahwa valuasi BNGA belum sepenuhnya mencerminkan fundamental perusahaan. CIMB tetap memiliki pandangan jangka panjang yang positif terhadap Indonesia dan menilai BNGA mempunyai sejumlah keunggulan bisnis.

Faktor yang disoroti mencakup pengelolaan kekayaan, perbankan korporasi, konektivitas ASEAN, layanan perbankan bagi nasabah dengan aset menengah ke atas, serta perbankan syariah. Dalam pembahasan mengenai pemenuhan free float, sejumlah alternatif sebelumnya dipertimbangkan, termasuk penempatan saham kepada investor strategis dengan valuasi yang sesuai, penawaran umum perdana saham kembali atau re-IPO, serta privatisasi. CIMB IB menilai pelaksanaan re-IPO tampak sulit dalam kondisi pasar Indonesia saat itu, sedangkan privatisasi dipandang sebagai pilihan yang lebih strategis dan kredibel dalam riset tersebut.

CIMB IB juga menjelaskan adanya kemungkinan skema delisting yang tetap memungkinkan pemegang saham minoritas mempertahankan kepemilikan setelah perusahaan keluar dari bursa. Sebagai preseden, riset itu merujuk pada pengaturan kepemilikan minoritas yang pernah diterapkan di CIMB Thai dan CIMB Bank Malaysia.

Selain pilihan untuk memenuhi ketentuan saham publik, kemampuan BNGA membagikan dividen kepada induk usaha turut menjadi pertimbangan dalam menentukan strategi. Aspek permodalan juga dinilai relevan karena bank tersebut masih memiliki ruang untuk mengoptimalkan modalnya. Rasio common equity tier 1 (CET1) BNGA tercatat sebesar 23 persen. Menurut penilaian CIMB, terdapat ruang untuk menurunkan rasio tersebut menuju sekitar 20 persen, meskipun belum ada target resmi yang ditetapkan.

Perkiraan nilai transaksi jika privatisasi dilakukan

MBSB Investment Bank Bhd memperkirakan CIMB saat ini menguasai 92,5 persen saham BNGA. Berdasarkan perkiraan tersebut, transaksi privatisasi akan berkaitan dengan pembelian saham yang belum dimiliki oleh CIMB. Jika pembelian dilakukan dengan harga Rp1.550 per saham, nilai transaksi untuk saham yang tersisa diperkirakan mencapai Rp2,95 triliun atau sekitar 670 juta ringgit Malaysia.

Apabila harga pembelian menggunakan premi 30 persen terhadap asumsi tersebut, perkiraan nilai transaksi meningkat menjadi Rp3,84 triliun atau sekitar 871 juta ringgit Malaysia. MBSB menilai akumulasi saham secara bertahap berpotensi menjadi pilihan CIMB untuk menjaga efisiensi penggunaan modal. Meski berbagai skenario strategis telah dibahas dalam riset analis, klarifikasi resmi BNGA tertanggal 22 Oktober 2026 tetap menyatakan bahwa CIMB Group tidak memiliki rencana privatisasi dan belum menetapkan keputusan maupun mengajukan usulan formal terkait langkah tersebut.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed