CNN Ancam Gugat Gedung Putih atas Pembatasan Akses Air Force One
Perselisihan antara Gedung Putih dan media Amerika Serikat kembali memanas setelah CNN mengancam menempuh jalur hukum atas pembatasan akses peliputan Presiden Donald Trump menggunakan Air Force One. Dalam surat kepada Departemen Kehakiman pada Senin, 19 Oktober 2026, pengacara CNN meminta pemerintahan Trump menghentikan pembatasan yang dinilai mengganggu tugas jurnalistik dan melanggar kebebasan pers.
Menurut CNN, larangan tersebut membuat jaringannya kehilangan kesempatan mengikuti perjalanan presiden sebagai bagian dari sistem peliputan bersama atau kumpulan pers televisi. Pada akhir pekan sebelumnya, CNN seharusnya bertugas meliput perjalanan Trump ke Georgia dan Florida, tetapi dikeluarkan dari kelompok wartawan yang diizinkan mengikuti perjalanan tersebut.
Ted Boutrous, pengacara eksternal CNN, menyampaikan keberatan resmi kepada Departemen Kehakiman. Ia menilai tindakan pemerintah merupakan bentuk diskriminasi terhadap media berdasarkan isi pemberitaannya.
"Upaya untuk membalas dan mendiskriminasi CNN berdasarkan isi pemberitaannya merupakan tindakan yang keliru, kontraproduktif, dan melanggar hukum," tulis Boutrous dalam surat tersebut.
Ia juga memperingatkan bahwa CNN dapat kembali mengajukan permohonan kepada pengadilan apabila pembatasan berlanjut.
"CNN akan terpaksa mengupayakan perlindungan hukum tambahan melalui pengadilan," tulis Boutrous.
Dalam surat yang sama, Boutrous merujuk putusan pengadilan banding pada perkara Associated Press (AP). Ia menegaskan bahwa putusan tersebut tidak mengikat perkara lain karena tidak memiliki kekuatan sebagai preseden yang mengikat.
"Tidak mengikat dan tidak menjadi preseden," demikian penjelasan Boutrous mengenai status putusan panel pengadilan banding tersebut.
Menurut Boutrous, Gedung Putih dan Air Force One kini menjadi lokasi utama interaksi Trump dengan wartawan. Ia menyebut presiden menjawab lebih dari 4.700 pertanyaan di Ruang Oval, dalam Air Force One, dan di landasan sejak kembali menjabat pada Januari 2025.
Dalam suratnya, Boutrous membandingkan frekuensi tersebut dengan aktivitas Trump di ruang pengarahan pers Gedung Putih. Hingga September 2026, Trump tercatat hanya empat kali tampil di ruang tersebut, sedangkan ia mengadakan 43 acara pers di Ruang Oval dan menjawab pertanyaan sebanyak 51 kali di dalam atau sekitar Air Force One.
"Tempat-tempat presiden berinteraksi dengan pers melalui pengarahan kepada wartawan dan menjawab pertanyaan," demikian uraian Boutrous mengenai fungsi Ruang Oval dan Air Force One.
Boutrous menyatakan CNN telah terlibat dalam sistem peliputan bersama televisi dan meliput presiden di Ruang Oval serta Air Force One selama 45 tahun. Rekaman dari kelompok peliputan tersebut juga digunakan organisasi berita lain di berbagai negara.
"Tempat-tempat itu bukan milik presiden atau pemerintahan tertentu, melainkan milik seluruh warga Amerika, dan CNN serta anggota pers lainnya bertindak sebagai perwakilan masyarakat ketika meliput Gedung Putih," tulis Boutrous.
Ia mengatakan CNN beberapa kali dikeluarkan dari daftar kelompok peliputan meskipun mendapat giliran resmi. Menurutnya, jaringan tersebut tidak menerima pemberitahuan tertulis maupun penjelasan mengenai keputusan itu.
"Tidak memberikan pemberitahuan tertulis dan tidak menawarkan penjelasan," tulis Boutrous mengenai tindakan Gedung Putih.
Ia meminta pemerintah memberikan konfirmasi tertulis bahwa kebijakan pengecualian CNN dari Ruang Oval dan Air Force One akan dihentikan, serta akses untuk menjalankan tugas peliputan bersama akan dipulihkan.
"Mengonfirmasi secara tertulis," demikian permintaan Boutrous kepada pemerintahan Trump.
Surat tersebut secara khusus meminta agar Gedung Putih menghentikan kebijakan pengecualian terhadap CNN.
"Gedung Putih meninggalkan segala kebijakan yang mengecualikan CNN dari Ruang Oval dan Air Force One," tulis Boutrous mengenai tindakan yang diminta dari pemerintah.
Boutrous menetapkan tenggat hingga Kamis pukul 17.00 waktu Timur Amerika Serikat. Ia menyatakan jaringan tersebut siap kembali ke pengadilan jika pemerintah tidak menghentikan pembatasan.
"Jika tindakan ini terus berlanjut, CNN tidak akan memiliki pilihan selain kembali ke pengadilan untuk mempertahankan hak-haknya, dan CNN siap berjuang selama diperlukan untuk melindungi hak tersebut," tulis Boutrous.
Seorang pejabat Gedung Putih sebelumnya menanggapi putusan pengadilan yang memulihkan akses media dengan pernyataan keras terhadap organisasi berita yang mengkritik presiden.
"Berita palsu tidak berhak menuntut tempat di Ruang Oval presiden," kata pejabat Gedung Putih tersebut.
Departemen Kehakiman belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar CNN mengenai surat peringatan hukum itu pada Selasa, 20 Oktober 2026, menurut laporan CNN.
Konflik akses peliputan tersebut bermula dari keputusan Trump pada 18 September 2026 untuk melarang CNN, MS NOW, dan Politico memasuki Gedung Putih. Ketiga organisasi berita itu kemudian menggugat pemerintah dengan alasan kebijakan tersebut melanggar Amandemen Pertama dan Amandemen Kelima Konstitusi Amerika Serikat.
Pada 13 Oktober 2026, Hakim Timothy J. Kelly dari Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Columbia kembali memblokir larangan tersebut melalui putusan yang memberikan perlindungan lebih panjang selama proses gugatan berlangsung. Menurut laporan The New York Times pada 14 Oktober, hakim menilai ketiga media memiliki dasar kuat untuk mempermasalahkan pelanggaran kebebasan pers dan hak atas proses hukum yang semestinya.
Kelly juga menilai tindakan pemerintah kemungkinan didorong oleh ketidakpuasan Trump terhadap pemberitaan media, bukan semata-mata tujuan kebijakan seperti menjaga standar profesional atau melindungi keamanan nasional. Setelah putusan tersebut, pemerintah memulihkan akses ketiga media ke kompleks Gedung Putih, tetapi pembatasan terhadap perjalanan menggunakan Air Force One tetap menjadi persoalan.
Kasus CNN memiliki kemiripan dengan perkara Associated Press yang menggugat pemerintah setelah wartawannya dilarang mengakses Air Force One, Ruang Oval, dan lokasi lain yang memiliki kapasitas terbatas bagi wartawan. Perselisihan AP bermula ketika Trump mempermasalahkan keputusan kantor berita tersebut yang tidak segera menggunakan nama baru Teluk Meksiko sesuai keinginannya.
Pada Juni 2025, panel pengadilan banding mencabut sebagian penangguhan putusan yang sebelumnya menguntungkan AP. Panel itu menyatakan kantor berita tersebut kemungkinan tidak akan menang berdasarkan pokok perkara karena lokasi terbatas seperti Air Force One dan Ruang Oval bukan forum Amandemen Pertama yang dibuka untuk kebebasan berbicara dan berdiskusi. Namun, proses hukum AP masih menunggu keputusan pengadilan banding secara penuh, sementara sebagian aksesnya telah dipulihkan.
Persoalan ini juga memicu kritik dari organisasi jurnalistik. Press Club of Long Island mengeluarkan pernyataan yang menentang pelarangan akses terhadap tiga media tersebut.
"Kebebasan pers merupakan inti demokrasi kita dan hak konstitusional," demikian pernyataan Press Club of Long Island.
Organisasi itu menekankan bahwa jurnalis memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi dan mengawasi kekuasaan.
"Peran penting jurnalis tidak dapat diremehkan. Jurnalis memberi informasi kepada masyarakat dan meminta pertanggungjawaban pihak berkuasa. Membatasi akses jurnalis ke Gedung Putih merusak hak masyarakat untuk memperoleh pemberitaan yang faktual dan independen serta melemahkan transparansi yang menjadi dasar demokrasi kita," demikian pernyataan organisasi tersebut.
Press Club of Long Island juga menyatakan dukungan kepada jurnalis yang terdampak.
"Kami dengan bangga berdiri bersama rekan-rekan jurnalis dan menyerukan agar keputusan ini segera dibatalkan," demikian pernyataan tersebut.
New York Press Club turut mengecam larangan tersebut dan menyebutnya sebagai serangan terhadap kebebasan pers.
"Serangan terbaru Trump terhadap Amandemen Pertama melalui pelarangan Politico, MS NOW, dan CNN meliput Gedung Putih merupakan pukulan lain terhadap kebebasan pers di Amerika Serikat," demikian pernyataan New York Press Club.
Organisasi itu menyerukan penolakan terhadap kebijakan yang dinilai membatasi hak masyarakat untuk memperoleh informasi dari Gedung Putih.
"Semua media, Kongres, Partai Republik, Partai Demokrat, kelompok independen, dan masyarakat harus bersatu untuk mengecam pelanggaran terhadap demokrasi Amerika ini. Presiden terus mengurangi hak masyarakat untuk memperoleh informasi tentang berita terkini dari Gedung Putih dan membatasi hak publik untuk mengetahui dengan membatasi akses serta hanya menerima pihak yang sependapat dengannya," demikian pernyataan organisasi tersebut.
Reporters Committee for Freedom of the Press juga mengajukan dokumen pendapat kepada pengadilan untuk mendukung gugatan ketiga organisasi berita. Presiden organisasi tersebut, Bruce D. Brown, menilai kasus ini memiliki dampak langsung terhadap kepentingan publik.
"Di tengah begitu banyak serangan pemerintahan Trump terhadap jurnalis, tindakan ini sangat menyita perhatian karena masyarakat dapat dengan mudah memahami apa yang terjadi. Presiden telah mengusir organisasi berita dari Gedung Putih karena tidak menyukai berita yang mereka laporkan. Ini merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap Amandemen Pertama yang harus segera dibatalkan pengadilan demi melindungi kepentingan publik," kata Brown.
Media daring Status menempatkan larangan tersebut dalam konteks ketegangan yang lebih luas antara pemerintahan Trump dan media selama masa jabatan keduanya.
"Larangan terhadap pers ini terjadi di tengah pola ancaman dan upaya Trump yang lebih luas untuk membungkam media selama masa jabatan keduanya," demikian laporan Status.
Media tersebut juga mengkritik perilaku pemerintah terhadap organisasi berita dan menyoroti pernyataan Trump ketika ditanya mengenai pesan larangan itu kepada negara-negara seperti China yang membatasi kebebasan jurnalis.
"Perilaku seperti itu jauh lebih menyerupai pemimpin otoriter daripada sosok yang seharusnya memimpin dunia bebas. Namun, Trump tampaknya tidak mempermasalahkannya. Ketika ditanya wartawan tentang pesan yang disampaikan larangannya kepada negara-negara seperti China yang represif terhadap jurnalis, Trump dengan mengkhawatirkan menjawab: Saya pikir kami juga represif," demikian laporan Status.
Dalam pernyataan yang dikutip Karl Grossman dalam kolom opini di Long Island Herald pada 16 Oktober 2026, Trump sebelumnya membenarkan larangan tersebut dengan menuduh sejumlah media menyebarkan informasi yang tidak benar.
"Media seharusnya tidak boleh terus-menerus menulis atau melaporkan fiksi dan kebohongan ketika meliput Presiden Amerika Serikat, pemerintahan Trump, atau Amerika Serikat," demikian pernyataan Trump yang dipublikasikan melalui Truth Social.
Grossman, jurnalis investigasi dan profesor jurnalistik di State University of New York at Old Westbury, menyoroti pentingnya pers bebas sebagai pengawas lembaga pemerintahan. Ia juga mengutip pandangan Thomas Jefferson mengenai hubungan antara kebebasan pers dan kebebasan masyarakat.
"Kebebasan kita bergantung pada kebebasan pers, dan kebebasan itu tidak dapat dibatasi tanpa akhirnya hilang," demikian kutipan pernyataan Jefferson dalam kolom tersebut.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow