Denny Indrayana Cabut Gugatan Suket Pendidikan Gibran di PTUN
Polemik surat keterangan penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru setelah Denny Indrayana dan tim kuasa hukumnya mencabut gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada Kamis (29/10/2026). Denny juga meninggalkan persidangan karena menilai pihak tergugat belum menunjukkan bukti yang mendasari penerbitan dokumen tersebut.
Melalui akun Instagram pribadinya, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu menyampaikan keputusan pencabutan gugatan sekaligus alasan meninggalkan ruang sidang. Ia mempersoalkan belum adanya dokumen pendukung meskipun majelis hakim telah berulang kali meminta pihak tergugat menghadirkannya.
"Hari ini saya dan tim kuasa hukum mencabut gugatan dan keluar dari sidang PTUN terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran," tulis Denny dalam unggahannya.
Denny menilai persoalan utama dalam persidangan terletak pada bukti administratif yang menjadi landasan penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut. Menurut keterangannya, permintaan untuk menghadirkan dokumen itu telah disampaikan berulang kali, termasuk oleh ketua majelis hakim.
"Setelah berkali-kali diminta, bahkan oleh ketua majelis, tidak kunjung dihadirkan bukti apa pun yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan tersebut," tulis Denny.
Ia juga mempertanyakan sikap pihak tergugat yang keberatan ketika penggugat mengajukan pencabutan perkara, meskipun bukti yang dipersoalkan belum disampaikan dalam persidangan.
"Yang terasa aneh, tanpa menghadirkan bukti dasar penerbitan surat keterangan, pihak tergugat justru keberatan ketika kami mengajukan pencabutan gugatan. Bagaimana bisa? Ada apa?" tulis Denny.
Berdasarkan informasi pada situs resmi PTUN, gugatan tersebut didaftarkan pada 15 Juli 2026. Penggugat tercatat sebagai PT Mercy Toga Kirana, sedangkan pihak tergugat adalah Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Gugatan meminta pengadilan menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 tentang Penyetaraan Ijazah. Dokumen itu menjadi dasar administratif yang digunakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI ketika memeriksa persyaratan pendidikan Gibran.
Sebelum persidangan tersebut, kuasa hukum Gibran, Muhammad Rullyandi, menyatakan kesiapan untuk menunjukkan dokumen pendidikan kliennya. Pernyataan itu disampaikan pada Selasa (27/10/2026), setelah majelis hakim menerima Gibran sebagai pihak tergugat intervensi dalam perkara yang diajukan pegiat pendidikan Mercy Sihombing.
"Kami akan membuktikan seluruh riwayat sekolah dengan ijazah Mas Gibran. Semuanya, mulai dari SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi, lengkap. Semuanya ada. Kalau penyetaraan itu berupa surat keterangan, ini ijazahnya, dokumennya ada," kata Rullyandi dalam program Rakyat Bersuara bertajuk Ada Pasal Selundupan di Kasus Ijazah? di iNews.
Rullyandi kembali menegaskan bahwa dokumen pendidikan tersebut akan menjadi bagian dari pembuktian di pengadilan. Pernyataan itu disampaikan ketika proses hukum mengenai surat penyetaraan pendidikan Gibran masih berlangsung.
"Semuanya lengkap dari SD, SMP, SMA sampai kuliah. Sudah jelas, saya tegaskan semuanya jelas dan itu akan dibuktikan di PTUN," ujar Rullyandi.
Di luar proses persidangan, polemik dokumen pendidikan Gibran juga berkaitan dengan wacana penggunaan hak angket DPR. Analis politik Ujang Komarudin, dalam program Satu Meja The Forum di Kompas TV pada Rabu (28/10/2026) malam, menyebut kekuatan koalisi pemerintah dan tekanan masyarakat sebagai dua faktor yang dapat menentukan kelanjutan wacana tersebut.
Menurut Ujang, sikap partai-partai pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran akan memengaruhi peluang hak angket untuk berlanjut di DPR.
"Menurut saya, ada dua kemungkinan. Pertama, kekuatan koalisi menjadi penentu apakah hak angket ini berjalan atau tidak. Jadi, kelanjutannya bergantung pada koalisi Prabowo-Gibran. Kalau koalisinya kuat, hak angket bisa berjalan," ujar Ujang.
Selain dinamika koalisi, ia menyoroti kemungkinan meningkatnya tekanan publik terhadap parlemen. Ujang menilai aspirasi masyarakat dapat memengaruhi sikap DPR dalam menanggapi polemik tersebut.
"Kedua, tekanan publik. Kalau tekanan masyarakat tinggi, suka atau tidak suka, mau tidak mau, DPR juga harus, dalam tanda kutip, menerima aspirasi itu," ujar Ujang.
Ujang turut menyinggung proses hukum yang berjalan di Bareskrim Polri dan PTUN. Ia sependapat dengan Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Faldo Maldini bahwa kedua proses tersebut perlu diperhatikan dalam menangani polemik pendidikan Gibran.
Dalam analisisnya, Ujang melihat kemungkinan pertemuan antara rencana pihak PSI untuk menunjukkan ijazah dan dorongan sebagian anggota DPR agar hak angket bergulir. Ia menyebut kedua langkah itu berpotensi menjadi bagian dari upaya memperoleh kejelasan atas persoalan yang diperdebatkan.
"Menurut analisis saya, sebenarnya ada titik temu yang baik. Ketika berdiskusi dengan sejumlah juru bicara PSI, saya mendapat informasi bahwa mereka berniat menunjukkan ijazah tersebut. DPR juga memiliki keinginan untuk meloloskan hak angket," ujar Ujang.
Ia kemudian mengusulkan agar dokumen pendidikan yang dimiliki Gibran dapat diperlihatkan di DPR apabila pihak terkait meyakini dokumen tersebut dapat menjawab persoalan yang berkembang.
"Kalau Mas Gibran meyakini memiliki ijazah yang dipersoalkan, dokumen itu bisa diperlihatkan di DPR sehingga persoalannya selesai," ujar Ujang.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow