DJP Kejar Penerimaan Pajak Rp 500 Triliun hingga Akhir 2026
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih harus menghimpun penerimaan sekitar Rp 500 triliun selama November dan Desember 2026 untuk memenuhi target pajak tahunan sebesar Rp 2.357,7 triliun. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan kebutuhan tersebut dalam Media Gathering DJP 2026 di Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/11/2026), dilansir dari Money.
Bimo menjelaskan, angka tersebut merupakan perkiraan penerimaan yang masih harus dikumpulkan hingga penghujung tahun. Rincian kebutuhan penerimaan akan disampaikan dalam konferensi pers APBN KiTa berikutnya.
Untuk mengejar target tersebut, DJP menyiapkan sejumlah kebijakan, termasuk pengaturan terkait marketplace, pengurangan sanksi administratif, serta penerapan pajak minimum global atau global minimum tax.
Selain kebijakan perpajakan, DJP memperkuat administrasi dan pengawasan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pendekatan kepada wajib pajak juga dilakukan melalui komunikasi yang lebih konsisten, tidak hanya mengandalkan penegakan aturan.
Bimo menyampaikan bahwa penataan sumber daya manusia menjadi bagian dari strategi peningkatan kinerja organisasi. DJP meningkatkan kapasitas pegawai sekaligus memperkuat fungsionalisasi lini bisnis agar pelaksanaan tugas lebih terukur.
Menurut Bimo, penerapan jabatan fungsional memungkinkan pengukuran kinerja pegawai melalui indeks kinerja individu. Kebijakan tersebut juga memberikan peningkatan pada aktivitas pengawasan dan pemeriksaan.
Bimo mencatat aktivitas serta kualitas pelaksanaan tugas pengawasan meningkat sekitar 65 persen selama periode Agustus 2025 hingga 2026. Sementara itu, aktivitas pemeriksaan mengalami kenaikan sekitar 25 persen.
Dari sisi teknologi, DJP terus melakukan penyempurnaan sistem Coretax. Pengembangan mencakup fitur analitik serta analitik berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
"Fitur-fitur tersebut kini semakin terintegrasi dalam sistem Coretax untuk mendukung pengawasan dan pengumpulan penerimaan," jelas Bimo.
Penguatan sistem tersebut menjadi bagian dari upaya DJP meningkatkan efektivitas pengawasan dan penghimpunan pajak. DJP juga memperluas koordinasi dengan direktorat jenderal terkait untuk mendukung penerimaan negara.
"Kami optimistis dan yang penting memang kami juga bergerak secara lebih terintegrasi dengan dirjen-dirjen terkait untuk memastikan APBN tetap resilien, tetap tangguh, sebagai upaya memastikan perekonomian tetap tangguh," kata Bimo.
Berdasarkan data APBN KiTa edisi September 2026, penerimaan pajak hingga 30 September 2026 mencapai Rp 1.607,6 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 68,2 persen dari target APBN 2026 dan tumbuh 24,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas tercatat sebesar Rp 809,3 triliun atau meningkat 17,6 persen secara tahunan. Sementara itu, PPh migas mencapai Rp 43,6 triliun, tumbuh 128,2 persen seiring kenaikan harga minyak bumi.
Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) mencapai Rp 683,3 triliun. Angka tersebut meningkat 38,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Berbeda dengan kelompok pajak lainnya, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta pajak lainnya mengalami penurunan 24,8 persen menjadi Rp 71,4 triliun.
Untuk jenis pajak tertentu, penerimaan PPh Pasal 21 mencapai Rp 189,4 triliun atau tumbuh 19 persen. Penerimaan PPh badan tercatat Rp 276,7 triliun, meningkat 29 persen secara tahunan.
Sementara itu, PPN dalam negeri mencatat pertumbuhan paling tinggi di antara sejumlah jenis pajak utama yang disebutkan, yakni sebesar 51,3 persen menjadi Rp 369,5 triliun hingga akhir September 2026.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow